Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengungkapkan agenda otoritas untuk segera menetapkan badan pengelola Dana Cadangan Pesangon (DCP). Seluruh korporasi nantinya diberi tenggat sampai Oktober 2027 guna memindahkan penampungan dana pesangon agar diurus langsung oleh lembaga negara yang ditunjuk.
Kewajiban teranyar tersebut telah disahkan secara resmi lewat regulasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri menegaskan beleid perundang-undangan ini dirancang untuk memberi proteksi menyeluruh pada rantai ekosistem ketenagakerjaan, mencakup masa prapra-kerja, saat aktif bekerja, hingga periode pascabekerja.
"Kalau sudah ada dana cadangan pesangon ini dikelola oleh lembaga pemerintah, insya Allah tidak akan lagi terjadi pekerja ter-PHK yang tidak mendapatkan hak mendasarnya, yaitu pesangon," ucap Indah dalam agenda Sosialisasi UU No. 27 Tahun 2026 pada Jumat (13/11), disiarkan lewat kanal YouTube @NgoPiSIK.
Secara mendalam pada periode pascabekerja, regulator menghadirkan terobosan sistem proteksi hak buruh yang mutakhir.
"Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 membawa satu pengaturan yang spektakuler baru, yaitu Dana Cadangan Pesangon," lanjutnya menambahkan rincian tersebut.
Berdasarkan bunyi Pasal 253 UU Pelindungan Ketenagakerjaan, DCP wajib dihimpun korporasi demi menjamin ketersediaan anggaran hak imbas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Simpanan kas tersebut dilarang keras dikuasai secara mandiri oleh entitas swasta, melainkan wajib diserahkan dan ditangani instansi pemerintah pilihan.
Indah memaparkan, tata kelola ini menuntut pihak pemodal mengalkulasi potensi tanggungan pembayaran kompensasi sedini mungkin, tepat saat mengangkat karyawan berstatus Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).
"Jadi dari pertama seorang pekerja dikontrak bekerja sebagai PKWTT, pengusaha atau pemberi kerja sudah menghitung-hitung likuiditasnya jika yang bersangkutan ter-PHK, dan uang itu sudah dititipkan, disetor ke lembaga pemerintah yang ditunjuk sebagai pengelola dana cadangan pesangon," tegasnya.
Kaidah hukum ini difokuskan guna memastikan pemenuhan kompensasi PHK non-usia pensiun bagi para pegawai yang belum didaftarkan pada program jaminan pensiun. Aparatur negara membidik lembaga pengelola terbentuk usai rentang penyesuaian paling lama satu tahun.
Indah menyebut skema DCP sebagai langkah proteksi konkret bagi kaum buruh. Selain membatasi ruang PHK lewat 15 klausul ketentuan ketat, negara ingin menjamin tenaga kerja terbebas dari ancaman gagal bayar kala terjadi gelombang pemecatan serentak.
"Ini adalah bentuk wujud perlindungan yang sangat konkret jika terjadi PHK. Jadi alasan PHK-nya saja susah, kalaupun PHK, dana cadangan pesangonnya sudah ada. Jadi tidak lagi ada kejadian-mohon maaf-seperti di pabrik-pabrik padat karya di Jawa Tengah yang sampai sekarang pesangonnya belum kelar," ungkap Indah.
Kendati bersifat imperatif, negara tetap menyodorkan dispensasi khusus bagi unit usaha berdaya modal mini. Sesuai Pasal 253, pebisnis sektor mikro dan kecil dibebaskan dari tuntutan DCP. Namun, korporasi skala menengah maupun konglomerasi yang mangkir menyetorkan dana cadangan pesangon akan dijatuhi ragam sanksi administratif berjenjang oleh Kemnaker.
Hukuman tersebut meliputi surat teguran tertulis, restriksi operasional perniagaan, pembekuan kegiatan usaha parsial maupun menyeluruh, sampai pembatalan izin legalitas berusaha.
Tak berhenti di situ, ketentuan UU No. 27 Tahun 2026 menegaskan setiap pelaku usaha yang terbukti mangkir mencairkan pesangon, penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hak buruh terimbas PHK dapat segera dikenai jeratan pidana.
