Jakarta, CNBC Indonesia – Langkah strategis guna memperketat pengawasan serta memitigasi potensi tindakan kecurangan (fraud) di seluruh unit usaha kembali ditempuh oleh holding industri pertambangan, PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID, dengan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sinergi kedua lembaga resmi diteken lewat penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) oleh Direktur Utama MIND ID Maroef Sjamsoeddin bersama Deputi Bidang Informasi dan Data KPK Eko Marjono di Jakarta, Kamis (5/11/2026). Kesepakatan strategis ini dirancang memiliki masa berlaku selama lima tahun, yakni terhitung sejak 2026 sampai 2031.
Melalui payung kemitraan ini, mekanisme penanganan aduan pelanggaran internal milik MIND ID bernama OpenMIND bakal terhubung dan terintegrasi langsung dengan platform penanganan laporan dugaan korupsi yang dikelola KPK.
Ruang lingkup kolaborasi ini juga memuat penyediaan asistensi oleh KPK terkait perumusan regulasi internal, penguatan tata kelola pemrosesan aduan, koordinasi rutin, serta pertukaran data secara aman berlandaskan kepatuhan tinggi terhadap kerahasiaan informasi.
Penyatuan kedua kanal tersebut diproyeksikan sanggup mendeteksi beragam indikasi penyelewengan sedini mungkin, sekaligus memperkokoh mekanisme mitigasi risiko internal di seluruh rantai ekosistem anak perusahaan Grup MIND ID.
Direktur Utama MIND ID Maroef Sjamsoeddin menegaskan bahwa kepatuhan terhadap prinsip tata kelola korporasi yang bersih serta terbebas dari tindak pidana korupsi merupakan pijakan fundamental dalam mengemban amanah pengelolaan komoditas mineral dan batu bara Indonesia.
Ia memaparkan bahwa korporasi memikul mandat besar dalam mendongkrak nilai tambah kekayaan bumi Nusantara melalui program hilirisasi. Konsekuensinya, segenap rangkaian operasional bisnis penambangan wajib diselenggarakan dengan mengedepankan etika integritas tanpa kompromi.
"MIND ID hadir sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam mengelola aset strategis kekayaan mineral bangsa. Mandat utama kami adalah memastikan bahwa setiap mineral tidak sekadar diekstraksi, tetapi diolah dan ditingkatkan nilai tambahnya melalui hilirisasi demi menopang pertumbuhan ekonomi guna memaksimalkan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia," ujar Maroef dalam siaran pers, Sabtu (7/11/2026).
Dirinya turut memperingatkan bahwa segala bentuk penyimpangan dan fraud sama sekali tidak boleh menodai ikhtiar pemanfaatan sumber daya alam Tanah Air. Penghubungan sistem OpenMIND dengan platform KPK menjadi langkah konkret demi mengawal rantai bisnis tambang dari hulu ke hilir tetap bersih.
Akselerasi integritas kelembagaan ini dipandang kian krusial berbarengan dengan pesatnya realisasi program-program prioritas Grup MIND ID. Deretan entitas anggota holding, mencakup PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), PT Bukit Asam Tbk (PTBA), PT Freeport Indonesia, PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum), PT Timah Tbk (TINS), hingga PT Vale Indonesia Tbk (INCO), sedang bergerak mengeksekusi beragam misi operasional.
Rencana strategis tersebut merentang mulai dari hilirisasi hasil tambang, pembangunan rantai pasok ekosistem kendaraan listrik (electric vehicle/EV), perbaikan efisiensi kinerja operasional, sampai pemenuhan ketahanan energi nasional secara mandiri.
Konsistensi penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance (GCG) diharapkan mampu menjamin seluruh pengalokasian modal maupun pengelolaan aset pertambangan menyumbang kontribusi maksimal bagi penerimaan kas negara, sekaligus menciptakan efek berganda (multiplier effect) yang luas.
Pada kesempatan serupa, Deputi Bidang Informasi dan Data KPK Eko Marjono mengapresiasi terobosan proaktif manajemen MIND ID dalam menyempurnakan infrastruktur pemantauan dan pengelolaan pengaduan di lingkup internal.
Kerja sama taktis ini diyakini mampu mendongkrak ketepatan respons atas setiap indikasi pelanggaran, membuka ruang transparansi secara lebih luas, serta menancapkan nilai-nilai budaya antikorupsi yang kokoh di sekeliling Grup MIND ID.
Sepanjang masa kerja sama pada 2026-2031, MIND ID bersama KPK berkomitmen menjalankan agenda supervisi serta tinjauan evaluasi secara berkala guna menjamin keandalan sistem agar senantiasa efektif dan berkelanjutan.
Maroef kembali menggarisbawahi bahwa kemitraan berkesinambungan bersama KPK merupakan pilar dari visi jangka panjang perseroan guna menghadirkan tata kelola sektor pertambangan yang transparan, dapat dipertanggungjawabkan, serta berintegritas utuh.
"Kerja sama ini bukanlah tujuan akhir, melainkan wujud komitmen awal yang kami implementasikan secara nyata untuk memastikan setiap proses bisnis dijalankan dengan integritas yang tinggi. Kami meyakini bahwa keberhasilan hilirisasi dan pengelolaan sumber daya alam harus ditopang oleh tata kelola yang kuat, sehingga manfaat ekonomi yang dihasilkan dapat semakin besar dan berkelanjutan bagi negara serta masyarakat," pungkasnya.
