Komitmen pemerintah dalam mempercepat agenda hilirisasi industri nasional kian nyata melalui peresmian komersialisasi sekaligus peletakan batu pertama bagi tujuh proyek teranyar di sektor pertambangan nikel. Secara keseluruhan, terdapat 11 agenda strategis bernilai investasi mencapai US$10,2 miliar atau setara Rp180 triliun yang diproyeksikan mampu mendongkrak ketahanan industri pengolahan domestik serta melipatgandakan nilai tambah komoditas mineral mentah Indonesia.
Peresmian serangkaian agenda manufaktur tersebut dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertempat di Kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, pada Kamis (8/10). Turut hadir mendampingi Kepala Negara dalam agenda kenegaraan tersebut yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Tidak hanya meresmikan pembangunan pabrik, dalam kunjungan kerja tersebut Prabowo juga secara simbolis melepas pengiriman ekspor perdana baterai kendaraan listrik yang menjadi tonggak penting rantai pasok industri hilir nikel nasional.
"Hari ini, kita akan meluncurkan Ekspor Perdana Baterai Kendaraan Listrik. Kemudian, kita juga akan meluncurkan 11 Proyek Hilirisasi, terdiri dari komersialisasi 4 proyek industri, dan dimulai pembangunan 7 proyek industri baru di kawasan ini, Kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park," ungkap Presiden lewat pernyataan resminya pada Sabtu (10/10).
Empat fasilitas manufaktur yang resmi memulai operasional komersial tersebut bergerak pada pemrosesan mixed hydroxide precipitate (MHP), penyediaan bahan baku sel baterai electric vehicle berbasis nickel manganese cobalt (NMC) serta lithium iron phosphate (LFP), pembuatan kapasitor aluminium elektrolitik, hingga perakitan aneka komponen kendaraan berat bertenaga listrik.
Sementara itu, tujuh pembangunan proyek baru memfokuskan kegiatannya pada pemrosesan material mutakhir sel baterai kendaraan listrik, pengolahan logam aluminium, manufaktur alat transportasi berat bertenaga setrum, serta pembuatan kaca fotovoltaik (photovoltaic glass) yang ditujukan demi menyokong ekosistem pembangkit listrik tenaga surya.
Menko Airlangga Hartarto menegaskan bahwa langkah hilirisasi memegang peranan krusial dalam memperbesar nilai tambah komoditas mentah, mengokohkan fondasi manufaktur domestik, mengundang modal asing, sekaligus memperluas penyerapan tenaga kerja. Dirinya menambahkan bahwa keselarasan regulasi rantai pasok hulu hingga hilir merupakan kunci utama demi menjamin keberlanjutan arus penanaman modal dan pemerataan dampak ekonomi bagi warga.
"Hilirisasi tidak hanya bertujuan meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, tetapi juga memperkuat struktur industri nasional, menarik investasi, dan menciptakan lapangan kerja. Karena itu, sinkronisasi kebijakan dari hulu hingga hilir menjadi penting untuk menjaga keberlanjutan investasi sekaligus memastikan manfaat ekonomi dapat dirasakan oleh masyarakat," jelasnya.
Kawasan IWIP sendiri telah dirintis sejak 2018 dan bertransformasi pesat menjadi episentrum pemurnian bijih nikel terpadu di Tanah Air, di mana harmonisasi pengelolaannya senantiasa menjadi agenda prioritas pemerintah pusat.
Aktivitas kawasan industri terpadu ini memberikan kontribusi luar biasa bagi perekonomian lokal. Memasuki bulan Juni 2025, total modal yang tertanam di IWIP menembus US$15 miliar dengan keterlibatan lebih dari 100.000 tenaga kerja, mencakup para pekerja dari pihak kontraktor rekanan.
Dampak ekonomi tersebut mendorong lonjakan pertumbuhan ekonomi Maluku Utara hingga menyentuh 15,35 persen (yoy) pada kuartal II 2026, memimpin posisi teratas di tingkat nasional. Bidang industri manufaktur menjadi penggerak utama dengan kontribusi sebesar 48,93 persen terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) provinsi.
Ke depan, pemerintah menegaskan bahwa ekspansi kawasan industri mesti dibarengi upaya penganekaragaman komoditas hilir, konsolidasi rantai pasok dalam negeri, serta penguatan sektor pendukung seperti sel baterai EV, aluminium, armada angkutan berat listrik, dan elemen energi surya.
Berbekal integrasi kebijakan yang solid, otoritas negara terus menyeimbangkan perlindungan investasi, ketersediaan pasokan bahan mentah, kelestarian industri, serta jaminan kesejahteraan para pekerja demi memperluas manfaat ekonomi bagi daerah.
