Inisiatif pemanfaatan energi nuklir kini resmi menjadi salah satu bagian pokok dalam peta jalan energi berkelanjutan tanah air.
JAKARTA — Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, membeberkan bahwa pemerintah tengah mematangkan program nuklir skala masif demi menopang ketahanan daya nasional. Sasaran kapasitas pembangkit listrik tenaga nuklir sebesar 7 gigawatt (GW) bahkan telah dimasukkan langsung ke dalam dokumen rencana induk ketenagalistrikan nasional.
Hashim menerangkan bahwa proyek nuklir berskala besar ini merupakan segmen fundamental dari transisi energi hijau yang sedang dirancang negara. Pengembangannya dipersiapkan berdampingan bersama pilar energi terbarukan lain, mulai dari instalasi surya, energi panas bumi, hingga pemanfaatan aliran air hidroelektrik.
"Pilar penting lainnya dari program energi kita adalah nuklir. Pemerintah Indonesia akan meluncurkan program nuklir yang sangat ambisius," tutur adik kandung Presiden Prabowo Subianto tersebut dalam perhelatan International Indonesia Sustainability Forum di Jakarta, Selasa (6/10/2026).
Hashim menyampaikan data penetapan kapasitas energi atom ini didapatkannya dari Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo. Dirinya mengonfirmasi bahwa target suplai nuklir 7 GW tersebut kini telah tertera di dalam naskah acuan ketenagalistrikan negara.
"Informasi terbaru yang saya dengar dari Pak Darmawan, jika tidak salah, target 7 gigawatt sudah masuk ke dalam rencana induk (master plan) energi kita," paparnya menambahkan.
Di samping sektor atom, Hashim mengutarakan bahwa target daya surya dipatok menembus 100 GW demi melengkapi portofolio ramah lingkungan. Kawasan nusantara dinilai menyimpan keunggulan alami luar biasa dalam hal pancaran surya, panas bumi bumi, serta limpahan air.
Ia menekankan percepatan seluruh ragam energi ini berakar pada tekad membangun kedaulatan daya dalam negeri. Indonesia hendak mengikis konsumsi bahan bakar fosil secara bertahap tanpa menimbulkan gangguan suplai listrik yang vital bagi khalayak ramai.
Hashim menjabarkan transisi dari pembangkit batu bara tak bisa dieksekusi secara drastis demi menjamin penerangan warga, sarana belajar murid, hingga keberlanjutan layanan medis di klinik dan rumah sakit pelosok.
Dirinya juga menggarisbawahi rapuhnya posisi Indonesia terhadap dinamika geopolitik internasional. Benturan militer di Timur Tengah kian mempertegas tingginya ancaman ketergantungan pasokan impor, memicu percepatan hilirisasi bahan bakar nabati nabati lokal.
"Semua hal ini adalah bagian dari program tersebut, termasuk bahan bakar nabati (biofuel), yang mendapatkan dorongan urgensi ekstra akibat perang yang tengah berkecamuk di Timur Tengah saat ini," tegas Hashim.
Hashim menyimpulkan rencana besar ketenagaan Indonesia tidak akan bergantung pada komoditas tunggal. Strategi penggabungan tenaga surya, PLTN, geotermal, hidro, dan biofuel dipersiapkan secara integratif guna menjamin keandalan listrik domestik.
