Perjanjian IEU-CEPA Resmi Diteken, Produk Ekspor RI Kini Bebas Bea Masuk ke Pasar Uni Eropa

Posted on

Pemerintah Republik Indonesia dan Uni Eropa resmi memformalkan traktat kemitraan dagang komprehensif atau Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) pada hari Jumat (21/11/2026). Kesepakatan strategis ini membuka jalan yang lebih leluasa bagi berbagai komoditas nasional untuk berekspansi ke benua Eropa, terkhusus lewat kebijakan penghapusan sebagian besar pungutan bea impor.

Pengesahan dokumen bilateral tersebut diteken secara langsung oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto berdampingan dengan Menteri Perdagangan Budi Santoso di markas besar Komisi Eropa di Brussels, Belgia. Momentum bersejarah ini turut disaksikan secara langsung oleh Ursula von der Leyen selaku Presiden Komisi Eropa. Di samping IEU-CEPA, kedua yurisdiksi juga memfinalisasi instrumen Investment Protection Agreement (IPA) guna memperkuat kepastian proteksi investasi.

"Ini di tengah dinamika geopolitik dan geoekonomi dunia serta sistem perdagangan global yang semakin kompetitif, Indonesia terus membuka akses pasar melalui kerja sama ekonomi dan salah satunya adalah dengan Uni Eropa," terang Airlangga saat menggelar temu media, Sabtu (22/11/2026).

Terwujudnya pakta ekonomi bilateral ini menandai akhir dari rangkaian diplomasi alot yang menyita waktu hampir sepuluh tahun. Babak awal perundingan dimulai pada 2016 lalu, hingga akhirnya mencapai titik temu perundingan substantif per 23 September 2025. Selepas tahapan itu, kedua delegasi menuntaskan tahapan pembersihan legalitas bahasa hukum (legal scrubbing) sebelum seluruh naskah perjanjian dapat secara resmi disahkan pada tanggal 21 November 2026.

Bagi sektor perdagangan nasional, Uni Eropa memegang peran krusial sebagai mitra pasar strategis. Perputaran transaksi dagang antara kedua entitas tercatat menembus kisaran US$30 miliar setiap tahunnya. Selain itu, arus modal investasi asal Uni Eropa yang mengalir ke Tanah Air mencapai sekitar US$25 miliar dalam kurun lima tahun terakhir. Kelompok kawasan yang menghimpun 27 negara anggota ini sekaligus menjadi pasar ekspor terbesar nomor tiga bagi Indonesia sesudah Tiongkok dan Amerika Serikat.

Dampak menguntungkan paling nyata dari kesepakatan dagang ini menyasar sektor tarif masuk. Sebanyak 90,4% pos tarif produk asal Indonesia dipastikan menerima pembebasan tarif bea masuk nol persen tepat pada saat perjanjian mulai berlaku efektif. Di sisi lain, sisa 8,37% pos tarif yang lain bakal didepresiasi secara berkala dalam rentang waktu antara 3 hingga 15 tahun.

"Manfaat yang diharapkan oleh para eksportir kita ini adalah pembebasan 90,4% pos tarif langsung tarifnya nol sejak diberlakukan. Kemudian sebanyak 8,37% pos tarif ini pemberlakuannya diturunkan bertahap dari 3 sampai dengan 15 tahun dan menggunakan sistem yang dikenal dengan tariff rate quota, jadi TRQ," papar Airlangga.

Banyak ragam produk unggulan nasional yang langsung menikmati stimulus ini sedari awal penerapan, mulai dari komoditas minyak kelapa sawit beserta produk derivatifnya, pakaian jadi, tekstil lembaran, pernak-pernik aksesori, sepatu berbahan kulit, sneakers, perlengkapan alas kaki olahraga, hingga sandal santai. Khusus produk sawit, disiapkan kuota ekspor bebas bea keluar untuk CPO sebesar 1,9 juta ton serta olahan minyak sawit sebesar 140.000 ton, disertai peningkatan volume kuota secara berkala hingga tahun ke-9.

Peluang positif ini tidak melulu diperuntukkan bagi korporasi skala besar, sebab pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) turut diuntungkan melalui simplifikasi deklarasi asal barang mandiri. Di samping itu, pakta ini menjamin perlindungan hukum bagi 72 indikasi geografis komoditas khas Indonesia di Uni Eropa, termasuk 32 jenis kopi lokal seperti varietas Gayo dan Toraja serta 12 komoditas rempah unggulan salah satunya buah pala.

"UMKM Indonesia dapat menggunakan pernyataan asal barang secara mandiri atau SKA agar pengurusan dokumen ekspor lebih cepat dan bisa memanfaatkan situs web UMKM dan basis data tarif berbasis pos HS di bawah IEU-CEPA," urai Airlangga.

Di sisi lain, traktat ini turut membuka keran penanaman modal korporasi Eropa di ranah industri bahan kimia, farmasi, pembangkit energi listrik, hingga manufaktur pengolahan pangan. Dunia usaha dalam negeri juga berkesempatan mendatangkan berbagai peralatan mesin, bahan mentah, serta barang modal buatan Eropa berbiaya impor murah. Otoritas pemerintah kini mempercepat tahap ratifikasi hukum agar pembebasan ini cepat diaplikasikan sebelum berakhirnya fasilitas Generalised Scheme of Preferences (GSP) Indonesia pada 31 Desember 2026.

"Perjanjian ini direncanakan segera diratifikasi di EU dan mereka akan masukkan parlemen hari Senin besok tanggal 23 dan kita berharap perjanjian ini juga nanti di Indonesia akan segera diratifikasi dan targetnya per 1 Januari sudah bisa diefektifkan ataupun bisa diberlakukan karena fasilitas GSP Indonesia dengan Eropa akan berakhir per 31 Desember 2026 sehingga dengan keberlakuan dari perjanjian ini maka tidak ada disrupsi terhadap ekspor Indonesia ke Eropa," pungkas Airlangga.