Populasi kalangan menengah merosot hingga menyisakan 46,7 juta jiwa, mengancam stabilitas belanja domestik.
JAKARTA — Jumlah masyarakat kelas menengah di tanah air terpantau menyusut drastis dari angka 60,8 juta jiwa pada 2018 menjadi tinggal 46,7 juta orang pada 2025. Penurunan signifikan tersebut dipandang berpotensi menekan konsumsi domestik serta laju pertumbuhan ekonomi nasional, terutama saat kemampuan belanja publik tergerus dan kelompok masyarakat menengah mulai memangkas belanja lewat pola penurunan standar gaya hidup atau fenomena downgrading.
Ekonom yang menjabat sebagai Direktur Next Policy, Yusuf Wibisono, berpendapat bahwa kemerosotan kemampuan finansial masyarakat bukan hanya melanda golongan bawah, melainkan kian nyata menghantam lapisan menengah. Situasi pelik ini terlihat jelas lewat pergeseran pola belanja konsumen, di mana publik kini cenderung memprioritaskan kegunaan riil produk ketimbang memburu citra prestise semata.
Sepanjang beberapa tahun belakangan, Yusuf menuturkan, tanda-tanda kemerosotan daya beli masyarakat tercermin lewat sepinya pusat-pusat perbelanjaan bahkan hingga gulung tikar. Selain fenomena mal sepi, indikator lain terlihat dari merosotnya omzet para pedagang pasar tradisional serta keputusan keluarga kelas menengah yang memangkas gaya hidup demi menekan pengeluaran rutin.
“Saya melihat pelemahan daya beli masyarakat tidak hanya di kelas bawah namun justru lebih banyak di kelas menengah. Hal ini kemudian terefleksi antara lain dalam fenomena downgrading gaya hidup dimana kelas menengah kini lebih mementingkan fungsi daripada gengsi. Kejatuhan daya beli kelas menengah ini harus mendapat perhatian serius karena berbahaya untuk pencapaian Indonesia Emas 2045,” ujar Yusuf kepada Republika, Jumat (9/10/2026).
Yusuf menerangkan lebih lanjut, keberadaan kelas menengah yang kokoh dan berjumlah besar merupakan pilar krusial untuk mengantarkan Indonesia menjadi negara maju berpendapatan tinggi. Sayangnya, dalam rentang tujuh tahun terakhir, populasi kelas menengah justru menciut, sementara kelompok masyarakat rentan ekonomi malah kian mendominasi struktur piramida kesejahteraan penduduk.
Berdasarkan data statistik, persentase penduduk kelas menengah mengalami penurunan dari 23 persen pada 2018 menjadi 16,6 persen pada 2025. Di sisi lain, proporsi penduduk rentan miskin beserta calon kelas menengah justru meningkat dari posisi 68,5 persen melonjak ke angka 74,5 persen.
Menurut paparan Yusuf, kalangan menengah sesungguhnya memiliki daya tahan ekonomi yang cukup kuat lantaran penghasilan mereka masih mencukupi untuk konsumsi non-pokok di luar kebutuhan subsisten. Oleh sebab itu, penyusutan jumlah kelompok ini sangat riskan melemahkan laju konsumsi agregat serta pertumbuhan ekonomi negara.
“Untuk menyelamatkan kelas menengah, menciptakan lapangan kerja formal yang berkualitas secara luas adalah keharusan, bukan sekedar stimulus fiskal sesaat,” tegasnya. Pernyataan tersebut menggarisbawahi pentingnya penyediaan solusi jangka panjang yang berkelanjutan demi pemulihan perekonomian nasional.
Yusuf menambahkan, himpitan yang dialami masyarakat kelas menengah bertalian erat dengan berkurangnya penyerapan sektor formal, mulai dari gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga ketersediaan pekerjaan berupah minim. Di tengah laju deindustrialisasi serta menciutnya kapasitas sektor formal dalam menyediakan lapangan kerja, ketahanan ekonomi kelas menengah dinilai semakin rapuh.
Sementara itu, Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi menerangkan bahwa fenomena downgrading terjadi ketika konsumen mengganti konsumsi merek ternama dengan barang alternatif berharga murah, mengurangi rutinitas berbelanja, atau membeli komoditas ukuran kecil guna menekan biaya hidup. Strategi efisiensi belanja tersebut ditempuh sebagai respons adaptif terhadap melonjaknya beban finansial keluarga.
Syafruddin menilai, akar persoalan utamanya bukan sekadar lonjakan harga barang semata, melainkan semakin sempitnya ruang belanja fleksibel setelah gaji terkuras habis untuk membiayai kebutuhan pangan, hunian, pendidikan, ongkos transportasi, serta pelunasan cicilan kredit. Tercatat pada September 2026, laju inflasi tahunan Indonesia berada di level 3,28 persen secara tahunan (year on year/yoy).
“Kenaikan harga yang terus berlangsung menggerus kemampuan membeli apabila pendapatan tidak tumbuh sepadan. Tekanan ini paling terasa pada kelompok yang berpenghasilan cukup untuk keluar dari bantuan sosial, tetapi belum mempunyai tabungan kuat menghadapi guncangan,” tutur Syafruddin saat dihubungi Republika.
Dari Gengsi ke Fungsi, Sinyal Rapuhnya Ekonomi Kelas Menengah
Pemerintah Siapkan Peremajaan 9.000 Hektare Perkebunan Kelapa pada 2027
Fenomena Downgrading, Saat Kelas Menengah Pilih Fungsi Ketimbang Gengsi
Akses Infrastruktur Jadi Kunci Perluasan AI di Korporasi
Industri Alat Kesehatan Berkembang, Henkel Tawarkan Teknologi Perakitan
