Kementerian Agama kini merancang opsi rehabilitasi fisik bangunan Kantor Urusan Agama sesuai kategori kerusakan demi mempercepat perbaikan fasilitas layanan publik di tanah air tanpa cuma bertumpu pada SBSN.
Kementerian Agama Republik Indonesia sedang menyusun formula pemugaran kantor urusan agama dengan melihat skala kerusakan fisik bangunan. Upaya terobosan pendanaan di luar skema Surat Berharga Syariah Negara ini diambil untuk mempercepat modernisasi prasarana balai nikah serta kantor kepenghuluan di berbagai penjuru Nusantara.
Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Kementerian Agama, Ahmad Zayadi, menggarisbawahi bahwa pemugaran kantor tidak semata-mata mengejar penyediaan fasilitas rupa fisik belaka. Infrastruktur yang dibangun wajib memperkuat peralihan peran sentral KUA sebagai poros utama pelayanan keagamaan pada level kecamatan.
“KUA bukan hanya kantor urusan asmara, tetapi pusat layanan keagamaan. Sekurang-kurangnya, layanan keagamaan yang ada pada Ditjen Bimas Islam ada pada Kantor Urusan Agama. Tentu ini membutuhkan upaya yang luar biasa,” tutur Zayadi lewat pernyataan tertulisnya di Jakarta, hari Selasa.
Ia menambahkan, sarana gedung serta kelengkapan prasarana representatif amat vital agar seluruh warga mampu menikmati layanan keagamaan secara kian praktis, pasti, gesit, bersahabat, sekaligus akuntabel.
Pedoman Manajemen dan Tata Kelola Bangunan
Zayadi menekankan pentingnya manajemen pekerjaan konstruksi yang profesional, sejak babak perancangan proyek, implementasi di lapangan, sampai pelaporan pertanggungjawaban dana. Poin krusial ini perlu dijaga karena pendanaan SBSN merupakan modal negara berbasis pinjaman, sehingga segala alur wajib dijalankan penuh kehati-hatian serta taat regulasi.
“Jangan sampai ada wanprestasi atau maladministrasi, sebab itu akan menjadi catatan negatif ketika kita mengusulkan di tahun-tahun mendatang. Semakin baik capaian kita, insya Allah dukungannya juga akan semakin besar,” tegas Zayadi.
Dia memerinci tiga asas utama sebagai rujukan pengelolaan pembangunan proyek SBSN, yaitu kedisiplinan administrasi, keterbukaan informasi, dan tanggung jawab penuh. Penerapan ketiga pondasi tersebut sangat fundamental demi menjamin setiap kucuran dana terverifikasi sah dan realisasi konstruksi sejalan target rancangan awal.
Zayadi turut mengimbau seluruh satuan kerja daerah proaktif membagikan pengalaman faktual seputar hambatan teknis maupun solusi keberhasilan pembangunan. Diskusi lintas instansi ini berfaedah mendeteksi kerumitan sedini mungkin sekaligus memformulasikan langkah penanggulangan risiko supaya proses pembangunan tuntas tepat tempo juga sasaran.
Urgensi Akselerasi Fasilitas KUA
Saat ini, tercatat 5.917 kantor KUA tersebar di Indonesia. Kendati demikian, unit bangunan yang sukses ditata lewat dana SBSN belum genap menyentuh 2.000 titik. Andaikata renovasi total seluruh kantor hanya mengandalkan pembiayaan SBSN semata, perkiraan waktu penuntasannya bakal memakan durasi sampai 74 tahun.
Menyikapi situasi tersebut, Kementerian Agama menghadirkan jalur pendanaan alternatif berupa program pemugaran gedung KUA menurut klasifikasi kerusakan berat, kerusakan sedang, hingga kategori ringan. Model pembiayaan baru ini pun disiapkan secara khusus untuk mengakomodasi bangunan KUA yang berada di atas tanah wakaf sehingga tidak memenuhi kriteria penerima anggaran skema SBSN.


