Wacana besar tersebut dinilai bisa segera diimplementasikan oleh pemerintah pusat melalui regulasi program wajib belajar selama 15 tahun ke depan.
Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) yang menjabat Rektor Universitas Paramadina, Didik J Rachbini, menegaskan program Presiden RI Prabowo Subianto yang hendak membebaskan biaya pendidikan dasar hingga Perguruan Tinggi Negeri (PTN) sangat masuk akal. Langkah tersebut, menurutnya, sekadar meneruskan kesinambungan program sekolah tanpa biaya yang dirintis era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Didik membeberkan bahwa konsep membebaskan anggaran studi ini sejatinya bukan hal yang asing lagi. Dirinya menyebutkan, sebagian besar jalan menuju pembiayaan penuh sampai tingkat kampus sejatinya telah dirintis sejak kurun waktu dua puluh tahun silam via skema wajib belajar nasional.
“Negara memberikan biaya operasional kepada sekolah-sekolah, bahkan bukan hanya negeri tetapi juga swasta, seperti NU dan Muhammadiyah,” jelas Didik saat memberikan keterangan resmi yang diterima, Ahad (20/9/2026).
Lebih lanjut ia menguraikan, kucuran dana dari kas negara pada dekade terdahulu membuat institusi negeri ataupun lembaga swasta mampu melaksanakan tugas edukasi bermodalkan sokongan dana gabungan. Berangkat dari keberhasilan itu, Didik memandang rezim hari ini cukup mendongkrak jangkauan wajib belajar hingga 15 tahun, tepatnya sampai anak-anak lulus Sekolah Menengah Atas (SMA).
Berdasarkan pantauannya, sejumlah pimpinan wilayah sudah berhasil membiayai sekolah tingkat lanjutan atas secara swadaya. Wilayah DKI Jakarta umpamanya, telah mengalokasikan anggaran bagi siswa SMA sederajat, termasuk murid pada satuan pendidikan swasta tertentu. Provinsi lain seperti Banten, Jawa Tengah, Sumatra Utara, Kalimantan Timur, hingga Papua Barat pun menerapkan sistem subsidi pendidikan secara berjenjang.
Didik meyakini regulasi tersebut akan kian berdampak positif seandainya otoritas pusat mendampingi langkah pemerintah daerah. Dirinya meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti segera memformulasikan ide presiden menjadi aturan resmi wajib belajar 15 tahun.
Rencana Bebas Biaya Kuliah dan Sekolah Negeri
BRI Group Jaga Warisan Budaya Sulam Kasab
Kerja Sama Hyundai Bersama Shell di Indonesia
Pupuk Indonesia Tembus Urutan 14 Fortune 100
Dukungan HIPMI Depok Pacu Kapasitas Pelaku UMKM
