Bupati Manggarai Herybertus Nabit menetapkan pemulihan tempat tinggal warga lanjut usia terdampak bencana gempa bumi Agustus 2026 sebagai agenda utama dengan menerapkan skema tahan gempa.
RUTENG – Pemerintah Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT), menegaskan bahwa renovasi serta pendirian kembali tempat bernaung bagi kaum lanjut usia (lansia) diposisikan sebagai target paling utama dalam agenda rehabilitasi hunian pascabencana alam pada Agustus 2026. Keputusan penting tersebut diputuskan sebab golongan lansia dinilai menjadi kalangan paling rentan serta sudah tidak berdaya guna membangun kembali kediaman mereka lewat upaya mandiri.
Bupati Manggarai Herybertus Nabit menggarisbawahi peristiwa getaran tektonik yang melanda kawasan tersebut pada periode sebelumnya telah merusak banyak bangunan tempat tinggal kepunyaan penduduk berusia senja. Keadaan kritis ini kian berat lantaran fakta menunjukkan mereka kini tidak lagi mempunyai tenaga raga ataupun kekuatan ekonomi demi bekerja mengumpulkan modal renovasi tempat berteduh.
"Gempa Agustus 2026 lalu menghancurkan rumah-rumah mereka, sementara warga lansia itu sudah tidak punya kemampuan lagi untuk bekerja mencari uang untuk membangun kembali rumah mereka," tutur Herybertus saat dimintai konfirmasi bertempat di Posko Tanggap Darurat Kabupaten Manggarai, Ruteng, pada Minggu malam.
Menurut pemaparan orang nomor satu di Manggarai tersebut, guncangan psikis teramat mendalam dialami kalangan penduduk berusia senja akibat kehilangan hunian tetap. Karena hal itu, langkah penanganan pemulihan infrastruktur dipandang bukan sekadar proyek pengerjaan fisik belaka, melainkan jalan mendasar guna membangkitkan kondisi emosional serta semangat masa depan. "Membangun rumah mereka kembali berarti menumbuhkan harapan untuk melanjutkan kehidupan mereka," imbuhnya.
Penerapan Struktur Hunian Tahan Gempa
Terkait realisasi teknis pekerjaan lapangan, semua agenda pembangunan fisik hunian direncanakan memakai konsep bangunan ramah bencana gempa. Ketetapan struktural tersebut ditetapkan demi menjamin peristiwa serupa di masa depan tidak kembali memicu kehancuran parah. Pengambil kebijakan daerah bukan hanya memberlakukan pola ini untuk rumah warga lansia, namun juga diperuntukkan bagi seluruh sarana fisik yang hendak diperbaiki maupun proyek unit baru.
Guna merealisasikan gagasan konstruksi berkelanjutan ini, jajaran Pemkab Manggarai menjalin kemitraan strategis dengan beberapa institusi akademik. "Sejumlah perguruan tinggi, seperti Universitas Nusa Cendana dan ITN Malang telah membantu kami dalam memberikan modul konsep rumah tahan gempa," ungkap Herybertus secara rinci.
Mengacu pada rekonsiliasi data otoritas Pemkab Manggarai per 18 Oktober 2026, tercatat sebanyak 34.622 rumah terdata mengalami dampak negatif akibat guncangan bumi. Bupati menerangkan, terdapat 2.220 tempat tinggal atau setara kisaran enam persen masuk kelompok kerusakan parah, sementara 6.129 bangunan lainnya berada pada kategori rusak skala sedang.
Di samping persoalan sarana bangunan, laporan lapangan mengonfirmasi bahwa populasi terdampak gempa bumi yang bertahan pada lokasi pengungsian masih tergolong masif. Terekam 1.301 orang masih menetap sementara di 17 titik penampungan terpadu bentukan pemerintah. Pada waktu yang sama, 7.091 orang memilih bertahan terpisah dengan menempati tenda buatan sendiri berdekatan dengan reruntuhan rumah mereka.
Dari total warga yang hidup di tenda darurat, pemerintah mendata terdapat 1.054 jiwa masuk dalam kategori rentan. Komposisi ini mencakup 335 kelompok anak-anak, 265 warga berusia senja, 267 kelompok balita, serta 55 orang berkebutuhan khusus. Temuan faktual ini kian memperkuat komitmen pemerintah daerah memprioritaskan pemulihan rumah lansia pada tahap paling awal.
