Pemerintah telah memastikan jatah pupuk bersubsidi mencapai angka 9,85 juta ton pada tahun 2027 mendatang.
Zulkifli Hasan (Zulhas) selaku Menteri Koordinator Bidang Pangan mengungkapkan ketetapan ini disepakati lewat pertemuan bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.
Secara mendetail, porsi pupuk bersubsidi bagi bidang pertanian dipatok sebanyak 9,55 juta ton. Distribusi volume tersebut dipersiapkan guna menopang keperluan para petani dalam memacu produktivitas aneka komoditas pangan.
Selain itu, negara menyediakan kuota pupuk subsidi sebanyak 300 ribu ton bagi sektor perikanan guna menunjang produktivitas para pembudidaya ikan.
"Tadi sama volumenya(pupuk subsidi) dengan tahun lalu 9,55 juta ton (pertanian), dan dari perikanan 300 ribu ton," tutur Zulhas dalam agenda Konferensi Pers Rapat Pembahasan Terkait Penetapan Volume, Kesiapan Anggaran, Mekanisme Pembayaran, serta Penyesuaian dan Pengalihan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2026 dan 2027 di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan usai, Jakarta, Rabu (11/11).
Zulhas turut memaparkan nilai harga pupuk periode mendatang tetap bertumpu pada dinamika global. Apabila kondisi mancanegara stabil, harga pupuk berpeluang mengalami penurunan.
Namun, tensi geopolitik dunia yang memanas justru dapat memicu lonjakan harga di pasaran.
"Kalau dunia cepat aman, harga beras bisa turun. Tapi kalau bergejolak yang bertambah mungkin juga bisa naik," terangnya.
