Jakarta – Pemerintah resmi menetapkan volume pupuk bersubsidi pada tahun anggaran 2027 sebesar 9,85 juta ton. Besaran tersebut mencakup kebutuhan sektor pertanian dan perikanan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menyampaikan bahwa ketetapan tersebut diputuskan dalam rapat koordinasi terbatas mengenai kuota pupuk subsidi yang digelar di kantornya, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Bagi bidang pertanian, kuota pupuk bersubsidi ditetapkan sejumlah 9,55 juta ton, setara dengan volume tahun lalu. Sementara itu, bidang perikanan memperoleh jatah 300.000 ton.
"Jadi tadi rapat tinggal memutuskan saja, yaitu pupuk untuk tahun 2027. Pak Mentan tadi sama volumenya dengan tahun lalu 9,55 juta ton, dan dari perikanan 300 ribu ton. Jadi totalnya 9,85 juta ton," tutur Zulhas pada jumpa pers.
Tidak hanya menentukan kuota, pemerintah pun terus memantau dinamika harga pupuk nantinya. Zulhas memaparkan, pergerakan harga pupuk berpeluang berfluktuasi menyesuaikan situasi pasar internasional, khususnya bila timbul turbulensi yang berdampak pada ongkos bahan baku mentah.
"Ya, nanti harga itu sesuai dengan.. kalau dunia cepat aman, harga bisa turun. Tapi kalau bergejolak dan bertambah, mungkin harganya juga bisa naik. Jadi harga nanti melihat perkembangan keadaan," sebutnya.
Walau begitu, Zulhas menggarisbawahi capaian pemerintah dalam memangkas nilai tebus pupuk subsidi sampai 20%. Dia menilai, efisiensi tarif tersebut terwujud lewat transformasi sistem kelola pupuk, beralih dari pola cost plus fee menjadi metode mark to market.
Pada format lama, persentase laba produsen pupuk dihitung berlandaskan modal belanja yang dipakai. Skema demikian dipandang memicu laba kian membengkak kala ongkos pembuatan melonjak naik.
"Jadi semakin banyak ongkos, mahal, untungnya 10%. Rusak pabriknya, makin tinggi untungnya pengelola pupuk ini," tegas Zulhas.
Berkat peralihan menuju pola mark to market, otoritas mampu menciptakan penghematan anggaran hingga 20%. Zulhas membeberkan, sistem baru ini memberi ruang pengadaan lebih dini lantaran alokasi dana telah disiapkan.
"Mark to market ya. Kan uangnya sudah ada. Jadi belanja dulu, itu bisa menghemat sampai 20%, hal luar biasa," imbuhnya.
Zulhas menambahkan kabar bahwa negara sedang mendirikan fasilitas pabrik pupuk anyar di kawasan Sumatra Selatan. Fasilitas industri tersebut diproyeksikan selesai dibangun pada bulan Januari 2027 mendatang.
"Bangun pabrik baru, ini mau jadi nih tahun depan, Januari yang di Sumatra Selatan," tutup Zulhas.
