Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tegas institusi Kepolisian Republik Indonesia yang telah menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, sembari mendesak aparat penegak hukum untuk menyeret pihak-pihak lain yang turut terlibat dalam kasus dugaan penyadapan ilegal tersebut.
Legislator Senayan ini menilai bahwa pelanggaran berat tersebut telah menorehkan noda hitam pada reputasi korps Bhayangkara serta meruntuhkan tingkat kepercayaan masyarakat luas terhadap kepolisian.
Lebih lanjut, Habiburokhman bahkan mengidentifikasi skandal penyadapan tanpa izin tersebut sebagai lembaran peristiwa yang sangat kelam di sepanjang perjalanan sejarah institusi kepolisian modern di tanah air.
“Skandal penyadapan ini patut dipandang sebagai salah satu peristiwa paling kelam dan barangkali yang terburuk yang pernah mencoreng sejarah kepolisian modern kita,” tegas Habiburokhman dalam keterangan tertulis, Rabu (11/11/2026).
Menurut pandangannya, sanksi PTDH yang telah diketok melalui sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) merupakan langkah yang amat tepat. Hukuman pemecatan itu dianggap benar-benar setimpal dengan kadar keseriusan pelanggaran serta tindak penyalahgunaan wewenang yang diperkarakan.
Habiburokhman turut menaruh atensi mendalam pada bahaya nyata penyimpangan instrumen intelijen negara beserta kekuasaan strategis kepolisian. Sarana operasional yang sejatinya difungsikan guna menjaga kedaulatan keamanan nasional, menurut keterangannya, malah sanggup memicu ancaman serius bagi rasa aman warga apabila diselewengkan.
“Ketika instrumen intelijen dan kewenangan strategis yang seharusnya dipakai untuk melindungi keamanan negara justru disalahgunakan secara serampangan, dampak kerusakannya bukan hanya meruntuhkan kredibilitas institusi, melainkan juga mengancam rasa aman publik serta tatanan hukum secara mendasar,” ujarnya.
Wakil rakyat dari Fraksi Partai Gerindra itu pun memperingatkan pimpinan Korps Bhayangkara agar penindakan hukum tidak berhenti hanya pada pemecatan Ahrie semata. Sikap tegas dan tanpa kompromi, menurutnya, wajib ditegakkan secara menyeluruh kepada siapapun oknum yang secara nyata terbukti ikut serta.
Dirinya kembali menggarisbawahi bahwa pangkat bintang maupun kedudukan jabatan struktural tidak boleh sedikit pun dijadikan dasar pemberian perlakuan istimewa bagi aparat kepolisian yang melakukan pelanggaran hukum.
“Mereka yang terbukti bersalah harus segera diputus dengan hukuman yang setimpal demi menjamin prinsip kesetaraan di hadapan hukum,” tegasnya.
Guna menjamin kepastian perkara, Habiburokhman memastikan Komisi III DPR RI senantiasa memantau ketat proses peradilan disiplin etik maupun penanganan tindak pidana yang berjalan.
Sebelum keputusan pemecatan bergulir, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution resmi divonis sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dari korps Polri. Ketetapan itu diputuskan lewat majelis sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) buntut dugaan penyadapan ilegal sewaktu dirinya menjalankan dinas di Bareskrim Polri.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir secara resmi menyiarkan hasil putusan sidang etis tersebut dalam agenda jumpa pers di Gedung Divisi Propam Mabes Polri, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
“Sanksi administratif pemberhentian tidak hormat sebagai anggota polri,” kata Johnny.
Merujuk pada fakta material yang dibuka selama jalannya persidangan, Ahrie disinyalir kuat melakukan tindak penyelewengan ketika memangku posisi Pelaksana Tugas (Plt.) Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri. Pelanggaran berat yang diperkarakan ini berpangkal pada dugaan pemanfaatan piranti berteknologi canggih guna melancarkan aksi penyadapan tanpa izin yang sah.
Berdasarkan rangkaian perbuatannya, Ahrie diputuskan telah mencederai seperangkat ketentuan norma kode etik profesi institusi kepolisian, mencakup ranah etika kelembagaan maupun ranah etika kepribadian.
Daftar aturan yuridis yang didakwakan kepadanya meliputi Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 mengenai Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Tak hanya regulasi itu, Ahrie juga dinyatakan terjerat Pasal 5 ayat (1) huruf c dan g, Pasal 8 huruf c angka 1, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 mengenai Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Proses persidangan penegakan etik dipimpin langsung oleh Komjen Pol Rudy Darmoko bertindak selaku ketua komisi sidang, dengan didampingi Irjen Pol Roma Hutajulu selaku wakil ketua komisi. Majelis sidang turut diperkuat tiga perwira tinggi sebagai anggota yakni Irjen Pol M. Zulkarnain, Irjen Pol Jayadi, serta Irjen Pol Rahmat Setyadi.
Rangkaian agenda pemeriksaan etika profesi itu berlangsung maraton mulai pukul 09.00 WIB pagi hingga berakhir pada pukul 20.10 WIB malam.
Kendati vonis PTDH sudah resmi dijatuhkan oleh majelis sidang, perkara etik yang membelit Ahrie ini tetap terbuka untuk berlanjut ke tahapan permohonan banding.
“Nanti ada proses untuk kemudian bandingnya nanti akan diperiksa oleh Komisi di tingkat banding,” ujar Johnny.
Dapatkan rangkuman informasi terkini dan terpercaya melalui Berita Liputan6.
Irjen Ahrie Sonta Melawan Usai Dipecat
Irjen Ahrie Sonta Ajukan Banding Usai Dipecat Polri
Kisah Heroik Letkol Sroedji dalam Perang Gerilya 500 Km
