Pasokan Gas Tersendat Ancam Industri Pupuk, Pengusaha Ingatkan Dampak Terhadap Pangan

Posted on

Sektor industri pupuk di tanah air sampai saat ini masih terbebani kendala pasokan gas bumi kendati pemerintah telah menetapkan skema alokasi lewat kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT). Tantangan yang dihadapi kalangan produsen bukan hanya perihal banderol harga yang kompetitif, melainkan juga jaminan ketersediaan suplai yang sesuai dengan kebutuhan operasional pabrik.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Pupuk Indonesia (APPI), Nugroho Christijanto, menuturkan bahwa gangguan pasokan ini telah dialami sejumlah pabrik, seperti fasilitas yang beroperasi di wilayah Aceh serta Jawa Timur. Aliran bahan baku gas yang tidak sejalan dengan kuota awal membikin produsen kewalahan mempertahankan efisiensi operasional.

"Kalau di pupuk kita yang ada di Aceh sana, sumber gasnya itu tidak sepenuhnya bisa terpenuhi. Kalau itu tidak terpenuhi sesuai alokasinya, hal pertama yang dirasakan dan mendapat tekanan adalah masalah efisiensi," tutur Nugroho dalam forum diskusi Forwin, Kamis (19/11/2026).

Komoditas gas bumi memegang posisi vital sebagai bahan baku primer pembuatan amonia yang menjadi fondasi pupuk jenis nitrogen, termasuk pupuk urea. Mesin dan teknologi pengolahan pupuk di tanah air telah dirancang dengan spesifikasi teknis khusus, sehingga industri mustahil mengganti sumber energi dan bahan mentah tersebut dengan alternatif lain.

Apabila volume pasokan gas jatuh di bawah batas toleransi minimum operasional, pemakaian energi di dalam pabrik justru bakal melonjak drastis. Fenomena teknis tersebut otomatis memicu lonjakan biaya produksi sekaligus berisiko menggerus daya saing komoditas pupuk nasional di pasaran.

"Pabrik amonia yang menggunakan gas bumi sebagai bahan baku secara teknis memiliki desain kebutuhan minimal yang harus terpenuhi. Manakala itu tidak terpenuhi, konsumsi energi akan semakin meningkat. Pertaruhannya adalah efisiensi. Efek berikutnya ketika efisiensi tertekan, daya saing produk yang dihasilkan pasti terdampak," urainya.

Menyikapi tantangan letak geografis, instrumen Domestic Market Obligation (DMO) dinilai tidak memadai bila cuma mematok persentase kuota gas untuk kebutuhan domestik. Sarana transportasi logistik, pipa penyalur, fasilitas regasifikasi, hingga unit pencairan gas harus dimatangkan supaya komoditas benar-benar tiba di fasilitas produksi.

"DMO ini harus dimaknai bahwa gas yang sudah dialokasikan untuk kepentingan domestik juga bisa ter-deliver kepada end user-nya dengan baik. Jangan sampai kita bicara produksi 1.000, ada kewajiban DMO 250, tetapi tidak bisa kita salurkan," tegas Nugroho.

Kendati diadang persoalan bahan baku, kemampuan produksi fasilitas pupuk nasional pada dasarnya sangat memadai guna menopang sektor pertanian, terutama tanaman pangan. Seluruh anggota APPI mengantongi total kapasitas terpasang mendekati 14 juta ton aneka produk pupuk, mencakup 7,5 juta ton urea serta 5,5 juta ton NPK.

"Anggota-anggota asosiasi ini sekarang memiliki tugas untuk memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi kurang lebih sampai dengan 9,5 juta ton. Alhamdulillah hari ini bisa terpenuhi semuanya. Realisasi di tahun 2025 kemarin kita bisa memenuhi semua kebutuhan pupuk itu," paparnya.

Nugroho mengingatkan bahwa kelangkaan suplai gas tidak boleh hanya dipandang sebagai kendala teknis internal korporasi. Kendala ketersediaan gas bisa memicu lonjakan ongkos produksi, mendongkrak harga jual pupuk, hingga merembet mengancam ketahanan pangan dalam negeri.

"Jadi saya ingin menggambarkan bahwa peran strategisnya itu sampai sejauh itu. Kalau pupuk tidak tersedia dan tidak terjangkau harganya, otomatis produk-produk industri pertanian juga akan mengalami peningkatan," pungkasnya.