Jakarta, CNBC Indonesia – Otoritas Pakistan secara tak terduga memblokir izin lintas ruang udara bagi armada kargo asal Rusia yang tengah mengangkut suplai bahan bakar nuklir menuju Bangladesh. Hambatan logistik ini seketika menunda pengiriman material penting saat Bangladesh sedang terperosok ke dalam krisis kelistrikan parah.
Melansir laporan Bhaskar pada Jumat (02/10/2026), kargo bahan bakar strategis tersebut pada mulanya ditujukan untuk menggerakkan fasilitas Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Rooppur. Berdasarkan jadwal penerbangan semula, pesawat pengangkut asal Negeri Beruang Merah tersebut diagendakan menyentuh landasan di Dhaka pada 24 September lalu.
Badan usaha tenaga nuklir Rusia, Rosatom, memegang tanggung jawab penuh dalam konstruksi PLTN Rooppur serta jaminan ketersediaan bahan bakarnya. Penerbangan yang mengangkut kloter perdana pasokan untuk fasilitas Unit 2 awalnya direncanakan melintasi jalur kawasan Azerbaijan, Kazakhstan, Pakistan, sebelum melintasi India menuju Dhaka. Seluruh kesiapan operasional bongkar muat logistik di terminal kargo telah rampung secara menyeluruh, namun otoritas Bangladesh mendadak menerima kabar bahwa pihak Rusia gagal mendapatkan hak lintas batas udara dari otoritas Pakistan di saat-saat terakhir. Fakir Mahbub Anam selaku Menteri Sains dan Teknologi Bangladesh mengonfirmasi penolakan izin mendadak tersebut. "Pihak Pakistan tidak membeberkan alasan spesifik apa pun di balik penolakan izin jalur udara ini," paparnya.
Berdasarkan pemberitaan The Daily Star, pihak Rosatom bergerak cepat menentukan lintasan penerbangan lain serta menjamin penyaluran pasokan bahan bakar kembali aktif mulai bulan Oktober. "Sisa volume bahan bakar nuklir ini akan kami kirimkan ke Bangladesh lewat tujuh jadwal penerbangan kargo terpisah hingga tiba bulan Desember," tegas perwakilan tersebut. "Penundaan operasional ini sama sekali tidak akan mengganggu jadwal penyelesaian proyek PLTN Rooppur secara keseluruhan."
Secara terpisah, pejabat Komisi Tinggi Pakistan di Dhaka menyatakan bahwa pembatasan izin ruang udara ini berakar murni dari kendala teknis prosedural, bukan karena motif ketegangan politik bilateral. "Hal ini merupakan murni persoalan teknis serta regulasi administratif semata," tegas pejabat itu. "Kami tetap menjaga komitmen persahabatan erat bersama Bangladesh, sehingga perkara ini selayaknya dipahami dari ranah operasional belaka."
Dihantam Krisis Listrik Terparah
Hambatan pengiriman material nuklir ini memperberat keterpurukan warga Bangladesh yang tengah berjibaku menghadapi kelangkaan suplai listrik sangat hebat. Pemutusan aliran listrik di kawasan perdesaan dikabarkan membentang selama 10 hingga 16 jam per hari, sementara kawasan metropolitan juga dilanda pemadaman berkala. Lebarnya defisit antara daya produksi dan lonjakan beban konsumsi mengakibatkan kekurangan pasokan menembus lebih dari 3.500 Megawatt (MW) pada sejumlah kesempatan sepanjang September 2026. Angka kekurangan listrik ini jauh melampaui masa sulit 2022 imbas eskalasi perang Ukraina yang kala itu cuma membukukan defisit sebesar 2.000 MW.
Kondisi darurat kelistrikan tersebut melumpuhkan aktivitas pada berbagai fasilitas publik. Di sebuah rumah sakit Barishal, tenaga medis terpaksa merawat pasien dalam ruangan temaram bermodal penerangan lampu senter akibat pemadaman listrik berkepanjangan. Ratusan pabrik manufaktur tekstil, pengolahan makanan, gerabah keramik, hingga obat-obatan terpaksa memangkas kapasitas produksi mereka. Pemicu utama krisis ini bersumber dari ketergantungan historis Bangladesh pada impor gas alam cair yang harganya kini meroket tinggi. Ketegangan kawasan Timur Tengah akibat konfrontasi Iran merusak rantai suplai energi dunia. Blokade di Selat Hormuz yang menyalurkan seperlima pasokan energi internasional mencekik negara konsumen energi seperti Bangladesh.
Investasi Raksasa US$ 12,65 Miliar
Di tengah kepungan krisis energi, percepatan jadwal operasional PLTN Rooppur dipandang sebagai instrumen penyelamat paling efektif guna melepaskan diri dari ketergantungan impor bahan bakar fosil. Mega proyek yang berlokasi di bantaran sungai Padma berjarak 160 kilometer dari Dhaka ini merupakan hasil kesepakatan tahun 2011 bersama Rusia dengan taksiran investasi sebesar US$ 12,65 miliar atau sekitar Rp 225,17 triliun.
Pekerjaan konstruksi yang dimulai Rosatom pada 2017 sempat molor dua tahun dari linimasa karena dampak pandemi Covid-19 serta pecahnya perang Rusia-Ukraina. Walau demikian, proses pengisian bahan bakar sukses dirampungkan pada reaktor Unit 1 sejak April, diikuti serangkaian uji performa akhir pada Agustus. Apabila tahapan ini berjalan mulus tanpa hambatan logistik udara lagi, Unit 1 bakal mulai menyalurkan daya listrik percobaan sebesar 300 MW ke sistem jaringan transmisi nasional pada Oktober, sebelum resmi beroperasi penuh secara komersial pada Desember mendatang. Keberhasilan penyelesaian proyek ini nantinya akan mengukuhkan posisi Bangladesh sebagai negara ke-33 di dunia yang sukses memproduksi tenaga nuklir.
