Optimalkan Pembangunan Infrastruktur, Bank Jakarta Dorong Penerbitan Obligasi Daerah

Posted on
banner 336x280

Inisiatif pemanfaatan obligasi daerah terus disuarakan Bank Jakarta guna mempercepat pembangunan sarana dan prasarana publik.

JAKARTA – Tuntutan percepatan penyediaan infrastruktur di berbagai wilayah kian mendesak, mencakup sarana kesehatan, penyaluran air minum bersih, serta moda transportasi massal. Guna memperbesar ruang fiskal, Bank Jakarta memacu pemakaian instrumen obligasi daerah sebagai opsi pendanaan strategis bagi pemerintah daerah di luar sokongan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Direktur Utama Bank Jakarta, Agus H Widodo, memaparkan bahwa surat utang daerah berpotensi menjadi stimulus modal tambahan guna mendanai agenda pembangunan prioritas. Ia memandang perluasan daya dukung pembiayaan mutlak diperlukan seiring melonjaknya ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan umum.

“Obligasi daerah ini harus diposisikan sebagai langkah memperkuat ruang pendanaan pembangunan lokal. Hal ini bukan semata-mata dipicu pemangkasan alokasi transfer ke daerah, melainkan karena volume kebutuhan fasilitas publik terus bertambah seiring tingginya harapan publik,” ungkap Agus melalui pernyataan tertulisnya pada Ahad (22/11/2026).

Pria yang juga menjabat Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) tersebut menegaskan kembali bahwa surat berharga ini semestinya diarahkan untuk memperbesar nilai investasi riil, bukan menjadi penambal penurunan dana transfer ke daerah (TKD).

“Penerbitan surat utang daerah sebaiknya tidak dialihfungsikan sebagai substitusi akibat berkurangnya TKD. Instrumen finansial ini wajib menjadi modal ekspansi tambahan. Bila sebelumnya kemampuan permodalan daerah berada di angka 100, pemanfaatan obligasi idealnya mendongkrak kapasitas tersebut ke level 120 maupun 130,” tuturnya.

Mekanisme yang dinilai aplikatif adalah menyelaraskan pengembalian pokok obligasi beserta kuponnya dengan arus kas riil proyek bersangkutan. Melalui model tersebut, pembayaran kewajiban dapat bersumber langsung dari hasil perputaran komersial fasilitas infrastruktur yang dibangun.

“Apabila surat utang dimanfaatkan untuk pengadaan moda transportasi massal, pengembaliannya dapat mengandalkan pendapatan operasional rute tersebut. Hal serupa berlaku bagi rumah sakit umum daerah, di mana pelunasan bersumber dari penerimaan layanan medisnya,” imbuh Agus.

Kendati payung hukum pendukung telah lengkap, penerbitan surat berharga pemerintah daerah ini belum terealisasi sampai sekarang. Dasar regulasi yang telah diterbitkan antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024, disusul POJK Nomor 10 Tahun 2024.

Demi mempercepat implementasinya di lapangan, Bank Jakarta mengusulkan lima pilar utama: penyelarasan pemahaman terkait fungsi pembiayaan ini, integrasi pelunasan berbasis pendapatan proyek, penyiapan portofolio proyek yang layak, penguatan kepastian hukum serta proteksi investor, hingga pengguliran proyek percontohan.

Agus menyarankan pemerintah daerah menyusun daftar aset yang dirancang matang, memiliki kelayakan finansial solid, dan potensi pendapatan terukur. Tahap awal penerbitan dapat diuji coba melalui satu hingga dua proyek rintisan sebelum diaplikasikan lebih masif.

Di samping obligasi daerah, Agus menyodorkan model sindikasi antar-Bank Pembangunan Daerah (BPD) guna menggarap proyek infrastruktur bernilai raksasa. Dirinya mengungkapkan total aset konsolidasi BPD menembus kisaran Rp1.100 triliun, didukung penyaluran pinjaman sekitar Rp660 triliun serta himpunan dana pihak ketiga mencapai hampir Rp800 triliun.

Menurutnya, kekuatan perbankan daerah tersebut patut dioptimalkan melalui kemitraan strategis pembiayaan bersama. Salah satu potensi riil mencakup pembangunan fasilitas pengolahan air minum untuk melayani masyarakat Bekasi maupun area sekitar Jatiluhur.

Skema sindikasi ini dinilai sanggup memfasilitasi kebutuhan proyek berbobot Rp5 triliun sampai Rp10 triliun. Sinergi ini memadukan kapasitas likuiditas sejumlah BPD untuk mendanai mega proyek yang tidak mungkin ditanggung sendirian oleh satu entitas bank daerah.