Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah menetapkan tanggal 25 November 2026 menjadi batas akhir bagi Presiden Prabowo Subianto guna menyetorkan dua nama kandidat calon wakil presiden (cawapres) demi mengisi kekosongan kursi kepemimpinan tersebut.
Ketua MPR Ahmad Muzani menuturkan bahwa tenggat penyerahan itu disepakati lewat rapat gabungan MPR pada hari Senin (16/11/2026). Di dalam musyawarah yang sama, MPR turut mengesahkan agenda pemilihan sekaligus pengambilan sumpah jabatan wakil presiden pada 9 Desember 2026, bergeser satu pekan dibanding jadwal awal yaitu 2 Desember 2026.
“Tadi sudah kita sepakati tenggat waktu terakhir tanggal 25 hari Rabu bulan November 2026,” ungkap Muzani saat berada di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Muzani menekankan kembali bahwasanya Kepala Negara harus melampirkan berkas persyaratan saat mengusulkan dua figur calon pendampingnya. Terdapat sekitar 22 poin persyaratan yang wajib dipenuhi oleh tiap-tiap kandidat.
“Akan tetapi, presiden pada saat menyerahkan dua nama tersebut disertai dengan syarat-syarat kelengkapan yang diperlukan. Jumlah syaratnya kalau enggak salah ada 22 syarat yang harus dipenuhi,” papar politisi tersebut secara gamblang.
Demi menjaga validitas serta pemenuhan berkas itu, MPR menyusun tim verifikasi khusus di bawah kepemimpinan Ketua Komisi III DPR Habiburokhman. Badan ad-hoc ini bertugas mendalami segala kriteria, terhitung pengecekan ijazah pendidikan hingga rekam medis kesehatan jasmani rohani.
Habiburokhman mengutarakan penetapan dirinya memimpin tim penilai berkas disahkan melalui sidang gabungan pimpinan legislatif dan para ketua fraksi.
“Rapat Gabungan MPR yang dihadiri Para Pimpinan MPR bersama para ketua Fraksi sore tadi memutuskan saya sebagai Ketua Tim Verifikasi Pemilihan Wakil Presiden,” tutur Habiburokhman.
Tahapan Pemeriksaan Berkas Cawapres
Habiburokhman menguraikan bahwa agenda verifikasi dua usulan nama cawapres dari Presiden akan dikerjakan mulai 25 November sampai dengan 8 Desember 2026. Kelompok kerja itu akan mencermati kelengkapan sekaligus kesahihan dokumen berkas setiap kandidat.
“Pelaksanaan Pemilihan dan Pelantikan Wapres baru dijadwalkan Rabu 9 Desember 2026. Tugas utama tim verifikasi adalah meneliti kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan cawapres,” terang dia.
Habiburokhman menggaransi tahapan audit data tidak sekadar meninjau aspek administrasi formal semata. Jajarannya bakal bergerak aktif menelusuri kebenaran materiil berkas yang diajukan para calon.
“Dalam menjalankan tugas kami tak ingin kerja sekedar formalitas, kami akan proaktif agar mendapat kepastian bahwa semua dokumen yang diserahkan calon benar adanya,” tegas Habiburokhman.
Guna memaksimalkan pengusutan, tim verifikasi segera menjalin komunikasi intensif bersama instansi-instansi pemerintahan terkait.
“Kami akan proaktif dengan instansi terkait untuk memaksimalkan tugas kami,” lanjut Habiburokhman menambahkan keterangannya.
Faktor Penyebab Pergeseran Waktu
Di tempat terpisah, Muzani membeberkan penundaan agenda penetapan cawapres diputuskan sesudah MPR membaca permohonan resmi Presiden Prabowo. Kepala Negara memerlukan ruang waktu guna berdiskusi dengan partai pendukung, koalisi, dan para pemangku kepentingan.
“Presiden memerlukan untuk berbicara dengan partai pengusung, partai koalisi, dan berbagai macam tokoh untuk mendapatkan pertimbangan,” pungkas Muzani menyampaikan.
Dapatkan rangkuman informasi terbaru dan tepercaya melalui saluran kabar harian.
