Jakarta, CNBC Indonesia – Mahkamah Konstitusi (MK) Thailand secara resmi menggugurkan gugatan hukum yang mempermasalahkan keabsahan lembar surat suara pada pemilihan umum Februari lalu. Ketetapan hukum ini memastikan keunggulan Perdana Menteri Anutin Charnvirakul beserta jajaran mitra koalisinya tetap sah secara konstitusional.
Negeri Gajah Putih memiliki rekam jejak panjang terkait turbulensi perpolitikan, mulai dari gelombang unjuk rasa masif, perebutan kekuasaan oleh pihak militer, hingga vonis lembaga peradilan yang menumbangkan rezim berkuasa.
Lembaga peradilan tertinggi tersebut bahkan tercatat sudah membatalkan hasil pemilu sebanyak dua kali. Seandainya gugatan mengenai perhelatan pemilu 8 Februari tersebut dimenangkan pemohon, hakim sejatinya berwenang menganulir total perolehan suara serta menginstruksikan pemungutan suara ulang. Situasi semacam itu bakal memaksa kubu pimpinan Anutin bertarung kembali merebut simpati konstituen.
Kendati demikian, melalui sidang putusan pada Senin (28/9/2026), MK menegaskan penerapan kode QR serta barcode di kertas suara sama sekali tidak menciderai amanat konstitusi perihal prinsip kerahasiaan hak pilih warga. Berkat keputusan itu, Partai Bhumjaithai yang mengusung haluan konservatif di bawah kendali Anutin sukses mempertahankan tampuk kekuasaan eksekutif.
"Hakim memutuskan bahwa barcode dan kode QR sesuai dengan konstitusi dan tidak melanggar hak serta kebebasan para pemilih," tutur hakim Chiranit Havanond, sebagaimana dikutip dari AFP.
Hakim Sarawut Songsivilai menerangkan keberadaan barcode pada kertas suara representasi partai secara teori memang membuka peluang pelacakan data. Namun, dia menegaskan simbol pengenal tersebut semata-mata diaplikasikan untuk menjamin integritas jalannya pemilihan, bukan membongkar identitas partai politik yang dicoblos seseorang.
Perkara hukum ini bermula dari timbulnya lebih dari 20 laporan keberatan yang diserahkan ke Ombudsman mengenai format rancangan surat suara. Para pelapor menilai kombinasi kode QR dan barcode bisa dimanfaatkan mengidentifikasi pemilik suara dan melacak pilihan politik pribadinya. Apabila hal tersebut berlangsung, asas kerahasiaan suara pemilu dikhawatirkan terkikis.
Walau begitu, majelis hakim menilai Komisi Pemilihan Umum sudah mengawal kerahasiaan pemilih secara memadai lewat pemisahan lembar data diri warga dari bagian kertas suara yang dipakai mencoblos pilihan.
Pada kontestasi Februari lalu, Bhumjaithai membukukan kemenangan sangat dominan. Partai politik ini sukses mengonsolidasikan basis pemilih dari jejaring loyalis kawasan perdesaan, sembari memanfaatkan sentimen kebangsaan imbas bentrokan bersenjata perbatasan Thailand-Kamboja yang memakan korban jiwa setahun sebelumnya.
Kendati mendominasi kemenangan perolehan kursi dapil, Bhumjaithai gagal merebut status mayoritas mutlak di parlemen. Mereka akhirnya bersekutu merangkul Pheu Thai, kekuatan populis bekas instrumen politik eks Perdana Menteri Thaksin Shinawatra yang hanya finish di urutan ketiga.
Ketetapan teranyar ini memancing sorotan lantaran MK Thailand mempunyai preseden pernah membatalkan hasil pemilu nasional. Pada musim pemilu 2006, lembaga peradilan membatalkan pemilu kilat yang diboikot kubu penantang.
Waktu itu, majelis memandang penetapan jadwal pencoblosan dirancang secara tidak adil dan penataan bilik suara mencederai prinsip kerahasiaan hak suara rakyat.
Delapan tahun berselang, pihak pengadilan kembali membatalkan agenda pemilu 2014. Landasan pembatalannya yakni pemungutan suara gagal diselenggarakan serentak secara nasional menyusul aksi massa anti-pemerintah yang memblokade pemungutan suara di beragam titik.
Dua perkara lampau tersebut bermula dari eskalasi unjuk rasa kolosal yang berujung pada intervensi kudeta militer. Manuver junta 2006 melengserkan Thaksin, sedangkan kudeta 2014 menggulingkan saudari perempuannya, Yingluck Shinawatra.
Rentetan dinamika sejarah ini melengkapi friksi politik berkepanjangan antara hegemoni trah Shinawatra berakar massa populis melawan blok aristokrat konservatif Thailand.
