Pemerintah Iran saat ini masih menantikan kejelasan resmi dari pihak Amerika Serikat mengenai inisiatif pembukaan kembali jalur strategis Selat Hormuz. Sikap ini dipertahankan Teheran usai Presiden AS Donald Trump secara gamblang menyatakan penolakannya terhadap tawaran teranyar yang diajukan oleh Iran.
Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menjelaskan bahwa jajarannya telah memantau reaksi pembuka dari Trump. Kendati demikian, sampai detik ini belum ada respons definitif maupun pemberitahuan formal yang sampai kepada pihak Iran lewat para perantara diplomatik.
"Kami telah melihat reaksi pertama dari presiden AS, tetapi belum ada yang disampaikan kepada kami dari para mediator," tutur Araghchi sebagaimana dilaporkan oleh CNN World pada hari Minggu (27/9/2026).
Araghchi lebih lanjut menegaskan bahwa Teheran memilih untuk menunggu kepastian sikap resmi melalui jalur mediasi sebelum menetapkan tindakan serta manuver kebijakan berikutnya.
"Tentu saja, presiden AS juga telah mengatakan banyak hal baik dan juga banyak hal yang kontradiktif, yang sayangnya sering kita dengar darinya. Kami menunggu pendapat definitif yang akan disampaikan kepada kami oleh para mediator dan kami akan mengambil keputusan berdasarkan hal tersebut," paparnya secara gamblang.
Adapun tawaran termutakhir yang disodorkan Teheran memuat rencana pembukaan akses kembali perairan Selat Hormuz dalam tenggat tujuh hari, sekaligus membuka peluang bagi kelanjutan perundingan program nuklir dengan Washington.
Meski begitu, proposal itu menuntut komitmen timbal balik dari Gedung Putih, di antaranya penghentian total blokade armada militer laut serta penghapusan blokade sanksi ekonomi atas penjualan minyak mentah Iran.
Araghchi sebelumnya telah menerangkan bahwa pemulihan kelancaran jalur pelayaran internasional tersebut sangat bergantung pada kepatuhan pihak seberang terhadap sejumlah syarat yang dipatok Iran.
"Jika syarat-syarat yang diperlukan terpenuhi, selat tersebut dapat dibuka kembali, dan jalur pelayaran normal dapat dipulihkan dalam waktu tujuh hari. Pilihan sekarang ada di tangan Amerika Serikat," tegas Araghchi.
Dia menambahkan bahwa poin-poin yang diminta oleh pihaknya sejatinya sama sekali tidak melampaui ketentuan yang sebelumnya pernah dicapai dalam Nota Kesepahaman antara AS dan Iran pada bulan Juni. Namun, kesepakatan tersebut kandas akibat meletusnya kembali rangkaian bentrokan senjata.
"Anda tidak bisa membom suatu negara, mengancam pemusnahannya, memberlakukan blokade maritim, dan tindakan paksaan, lalu mengharapkan pemulihan keamanan dan navigasi secara otomatis," sambung Menlu Iran tersebut.
Sikap Donald Trump Terhadap Inisiatif Teheran
Di sisi lain, Presiden Donald Trump pada hari Sabtu telah menegaskan penolakannya terhadap proposal paling baru dari Teheran. Ia mengecap skema pembukaan kembali Selat Hormuz tersebut sebagai penawaran yang sama sekali "tidak dapat diterima."
"Mereka ingin membuat kesepakatan di mana mereka segera membuka selat itu karena mereka mengalami kerugian yang sangat besar," ucap taipan New York tersebut menambahkan keterangannya.
"Mereka ingin membuat kesepakatan, dan saya pikir itu tidak masalah. Saya juga suka membuat kesepakatan, tetapi kesepakatan itu tidak akan dapat diterima."
Komentar pedas Trump ini dilontarkan menyusul agenda kunjungan delegasi tingkat tinggi Iran ke New York selama sepekan untuk menghadiri Sidang Umum PBB sembari menemui para perwakilan AS.
Penolakan tegas Trump memperlihatkan bahwa negosiasi diplomatik kedua belah pihak masih jauh dari terobosan konkret.
Kendati demikian, salah seorang petinggi di Gedung Putih mengutarakan bahwa interaksi tidak langsung lewat saluran mediator sejatinya masih terus berjalan aktif.
"Amerika Serikat berada dalam posisi yang sangat kuat dengan kendali atas Selat Hormuz, jadi kami tidak terburu-buru," ungkap pejabat pemerintahan tersebut.
Sumber Gedung Putih tersebut juga mengklaim bahwa pihak Washington masih terus melangsungkan "diskusi yang positif dan konstruktif melalui para mediator."
Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio turut menyuarakan nada serupa, menilai bahwa jalan menuju persetujuan bersama Teheran membutuhkan waktu yang tidak sebentar serta proses perundingan yang panjang dan kompleks.
"Jika akan ada kesepakatan dengan Iran…itu akan melibatkan banyak kerja keras selama jangka waktu tertentu," tegas Rubio.
Teheran Menyatakan Kewaspadaan Penuh
Di tengah alotnya meja diplomasi, desas-desus mengenai potensi serangan militer susulan terhadap wilayah Iran kian merebak luas.
Beberapa pejabat Washington pada Jumat mengungkapkan bahwa Trump sempat mengisyaratkan kepada timnya mengenai potensi kampanye serangan udara baru selepas gelaran pemilu sela mendatang. Namun, mereka juga membeberkan bahwa pendirian sang presiden masih sangat berpeluang bergeser dalam kurun waktu beberapa pekan ke depan.
Pihak CNN World dilaporkan telah berupaya mengonfirmasi isu tersebut secara langsung ke Gedung Putih.
Saat berpidato di Sidang Majelis Umum PBB, Trump sempat berujar bahwa dirinya dihadapkan pada dilema krusial terkait arah masa depan diplomasi dengan Iran.
"Saya harus membuat keputusan besar, akankah kesepakatan dibuat dengan Iran yang memungkinkan mereka membangun kembali dan menciptakan negara yang jauh lebih hebat daripada sebelumnya?" cetus Trump di hadapan forum dunia.
"Atau haruskah saya memusnahkan Republik Islam dan melakukannya dengan cepat, tanpa memberi mereka kesempatan untuk membunuh dan menghancurkan orang dan negara lagi?" sambungnya.
Menanggapi tensi tersebut, juru bicara jajaran angkatan bersenjata Iran Mohammad Akraminia menyatakan bahwa Washington masih memendam rencana aksi militer terhadap negaranya.
Merujuk pada siaran Reuters hari Minggu, Akraminia menilai risiko ancaman agresi itu dipicu oleh "situasi regionalnya yang buruk," sembari menegaskan bahwa Teheran sudah sangat siap menyongsong bentrokan fisik apa pun.
