Jakarta, CNBC Indonesia – Maruarar Sirait selaku Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggarisbawahi pentingnya kelonggaran pinjaman berbunga ringan untuk kalangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pada bidang perumahan.
Ia menyampaikan penegasan bahwa regulasi distribusi permodalan sektor hunian wajib memberikan sokongan nyata supaya para pelaku UMKM sanggup bertumbuh pesat.
Menurut pandangannya, pengusaha kecil patut memperoleh fasilitas kredit lewat syarat gampang serta suku bunga bersahabat agar sanggup mendongkrak skala bisnis tanpa tertekan beban cicilan perbankan yang memberatkan.
"Jangan sampai UMKM diberikan bunga yang tinggi, sementara pengusaha besar justru mendapatkan bunga yang rendah. Kebijakan pembiayaan harus berpihak kepada rakyat dan memberikan kesempatan bagi pelaku usaha kecil untuk berkembang," ucap Maruarar di kantor Kemenko Ekonomi, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Atas dasar pertimbangan tersebut, Maruarar memandang ketetapan negara dalam membuka jalur pendanaan ramah bagi sektor mikro ialah aksi jitu guna memperkokoh sendi ekonomi masyarakat.
Salah satu wujudnya berupa fasilitas kucuran dana pinjaman plafon maksimal Rp100 juta tanpa jaminan dengan pengenaan bunga 0,5% setiap bulan. Mekanisme pembiayaan ini dipandang mampu memudahkan pengusaha UMKM memperoleh tambahan modal operasional secara jauh lebih murah.
Dampaknya, catatan distribusi pembiayaan kredit agenda perumahan telah menyentuh angka Rp29,6 triliun maupun setara 70,98% dari sasaran target hingga tanggal 10 November 2026. Jangkauan permodalan ini dialokasikan buat pengembang properti, distributor material, kontraktor jasa konstruksi, hingga warga yang menginginkan dana untuk membenahi, membeli, maupun mendirikan kediaman.
Secara lebih mendalam, sokongan Kredit Usaha Rakyat untuk pengembang sudah terserap Rp5,83 triliun, penjual material mengantongi Rp3,16 triliun, serta mitra jasa konstruksi menampung Rp1,18 triliun.
"Totalnya Rp10 triliun untuk mendukung ekosistem usaha di sektor perumahan," kata Maruarar.
Bukan cuma bagi pelaku industri, otoritas pemerintah pun memfasilitasi kebutuhan dana masyarakat luas melalui aneka skema bantuan renovasi maupun kepemilikan hunian tempat tinggal.
Mengacu pada laporan data Menteri PKP, alokasi tersebut mencakup perbaikan 95,37 ribu unit rumah sejumlah Rp14,25 triliun, transaksi 11 ribu hunian baru sebesar Rp3,15 triliun, dan pendirian 10 ribu bangunan senilai Rp2,02 triliun. Dengan perhitungan tersebut, target penerima menembus 117 ribu unit rumah berbekal perputaran KUR senilai Rp19,43 triliun.
"Kalau dijumlahkan, ada sekitar 117 ribu rumah dengan nilai pembiayaan sekitar Rp19 triliun. Jika digabungkan dengan pembiayaan untuk ekosistem usaha perumahan, totalnya sekitar Rp30 triliun," paparnya.
