Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, menuntut para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) migas untuk segera mengeksekusi rencana pengembangan sektor hulu yang masih terhenti. Akselerasi pengerjaan berbagai proyek tersebut dipandang sebagai instrumen krusial demi membendung laju penurunan angka produksi minyak dan gas bumi di tanah air.
Bahlil menjelaskan bahwa laju produksi migas nasional secara alamiah memang konsisten menyusut dari tahun ke tahun. Tekanan terhadap sektor energi ini kian berat mengingat mayoritas wilayah kerja migas di Indonesia saat ini telah tergolong lapangan tua atau fase mature.
Melihat kondisi demikian, Bahlil menginstruksikan seluruh korporasi migas yang sudah merampungkan tahapan eksplorasi serta mengantongi restu Rencana Pengembangan (Plan of Development/POD) agar langsung melangkah ke proses konstruksi dan pengembangan lapangan.
"Jadi kepada Bapak Ibu yang sudah memegang konsesi, sudah selesai POD, tapi belum jalan-jalan, saya meminta untuk segera dieksekusi, mohon bantuannya," tegas Bahlil saat menghadiri agenda Forum Ekonomi, Keuangan dan Komersial Hulu Minyak dan Gas Bumi (FOREK Hulu Migas 2026), dikutip pada Minggu (1/11/2026).
Ia juga mengingatkan secara lugas bahwa wilayah konsesi yang terus dibiarkan tanpa adanya tindakan nyata menuju tahapan produksi mesti segera diserahkan kembali kepada pemerintah pusat.
"Kalau tidak mampu, serahkan konsesi itu kepada negara, nanti kita akan menawarkan kepada siapa yang bisa mengerjakan, termasuk Pertamina. Sekalipun Pertamina punya negara, saya tidak meminta untuk kalian kerjanya lambat, harus cepat," kata Bahlil menegaskan arahannya.
"Kalau tidak, sharing dengan perusahaan yang lain, karena kita butuh produktivitas dan peningkatan lifting di bangsa kita. Ini saya menyampaikan apa yang lainnya kepada Bapak Ibu semua," sambung Bahlil dalam forum tersebut.
Sikap tegas serupa turut ia tekankan terkait pengelolaan area kerja baru. Bahlil meminta jajaran Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) untuk bergegas menuntaskan mekanisme tender hingga penandatanganan Kontrak Kerja Sama (KKS) migas. Berdasarkan catatannya, setidaknya ada potensi cadangan pada 118 blok migas anyar yang siap ditawarkan oleh otoritas terkait.
Selain itu, mantan Kepala BKPM ini mengimbau para investor maupun pelaku industri migas supaya berani melaporkan indikasi kongkalikong atau transaksi "di bawah tangan" selama menempuh tahapan registrasi tender, pemrosesan izin, maupun kontrak kerja sama pada Ditjen Migas.
"Saya kasih tahu kepada Bapak Ibu semua, tolong kalau masih ada yang main-main di Ditjen Migas, masih ada yang main cara-cara 'di bawah tangan', masih ada yang rekan-rekan, kasih tahu kepada saya. Saya selesaikan Pak Dirjen ini. Karena tidak ada lagi urusan ongkos-ongkos segala macam, nggak ada," cetus sang menteri.
"Kita mau transparan, kita mau cepat. Dan siapa yang paling berhak mengerjakan adalah diberikan kepada orang yang serius untuk mengerjakan. Yang serius. Jadi Bapak Ibu semua silahkan. Tendernya terbuka, segala macam," tambah Bahlil menutup pembahasannya.
Ia menekankan bahwa Indonesia harus berpacu memacu angka lifting demi menutupi kesenjangan konsumsi yang terus membengkak. Bahlil merincikan, konsumsi harian masyarakat kini mencapai kisaran 1,5 hingga 1,6 juta barel per hari (bph), sedangkan kemampuan pasokan minyak mentah nasional saat ini baru menyentuh angka sekitar 600.000 bph.
