Jakarta, CNBC Indonesia – Bahlil Lahadalia selaku Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM menyatakan bakal mengevaluasi kesepakatan pasokan gas mitra luar negeri yang dinilai bersikap tidak kooperatif terhadap Republik Indonesia.
Langkah tegas ini merupakan bagian dari taktik besar pemerintah demi menjaga kedaulatan maupun ketahanan energi domestik, sesuai instruksi langsung Presiden RI Prabowo Subianto.
Tanpa keraguan, Bahlil menegaskan bahwa pihak regulator berani mengambil opsi penghentian distribusi ekspor komoditas gas ke negara rekanan yang enggan menunjukkan rasa saling menghormati hubungan bilateral.
"Terkait dengan ketahanan energi kita, saya akan melakukan evaluasi kontrak dengan negara-negara lain yang tidak kooperatif, yang tidak saling menghargai antara hubungannya sama negara. Ya, saya akan melakukan evaluasi dan saya tidak segan-segan mempertimbangkan untuk tidak melakukan ekspor kepada negara mereka yang tidak menghargai Indonesia," kata Bahlil saat agenda peresmian Penerimaan Gas JNE#6 serta Fasilitas Produksi Lapangan MAHA – South secara virtual, Kamis (22/10/2026).
Sebaliknya, sang menteri menuturkan pintu kerja sama pembuatan kesepakatan pasokan anyar tetap terbuka lebar untuk negara-negara yang senantiasa mengedepankan asas kesetaraan.
Ia memandang kemitraan global pada industri energi nasional wajib berlandaskan martabat kedaulatan negara serta asas manfaat bersama.
"Tapi kalau negara-negara yang menghargai Indonesia, yang kita saling menghargai, maka sekalipun mereka tidak punya kontrak, kita akan membuat kontrak dan kita akan kasih kepada mereka. Itulah asas kesetaraan," pungkasnya.
