Mentan Amran Bongkar Praktik Mafia Pangan, Beberkan Bukti Kesenjangan Harga

Posted on

Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyoroti kejanggalan harga komoditas pangan yang memicu kerugian bagi kalangan peternak, namun di sisi lain masyarakat konsumen tetap dibebani harga mahal. Situasi ini dinilai memperlihatkan adanya persoalan gawat di dalam alur distribusi logistik pangan nasional, termasuk indikasi kuat permainan tarif oleh kartel pangan.

Amran menerangkan bahwa kejanggalan tersebut tampak sangat nyata pada tiga komoditas pokok utama, yaitu telur ayam, daging ayam ras, serta persediaan beras.

Amran memaparkan bukti temuannya di tingkat peternak dan petani, di mana harga jual aneka bahan pokok itu justru jatuh di bawah harga pokok produksi (HPP). Sebaliknya, angka penjualan di level pembeli akhir tetap bertahan tinggi.

Amran mensinyalir keberadaan perantara tidak bertanggung jawab atau middleman yang sengaja mempermainkan harga pasar. Akibatnya, produsen awal tidak mengecap keuntungan sama sekali, sementara beban ekonomi masyarakat kian berat akibat lonjakan harga sembako.

"Itu yang paling menonjol, tiga ini menonjol. Tapi lucu di harga di produsen di bawah HPP pemerintah. Jadi Karena harga rendah Peternaknya demo. Tapi dalam waktu bersamaan, konsumen juga berteriak. Artinya ada middleman. Ada mafia," tegas Amran kepada para wartawan saat berada di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (12/10/2026).

Dirinya mencontohkan komoditas daging ayam potong yang di tingkat peternak hanya dihargai Rp20.000 sampai Rp21.000 per kilogram. Akan tetapi, banderol yang wajib ditebus oleh masyarakat di pasar tradisional dapat menyentuh angka Rp40.000 hingga Rp45.000 per kilogram.

Jurang pemisah harga yang teramat mencolok ini menjadi perhatian serius pihak kementerian karena menandakan rantai niaga dari peternak hingga ke tangan pembeli bermasalah.

Anomali perniagaan ini, menurut penjelasan Amran, turut menyulut lonjakan inflasi akibat patokan harga konsumen yang terlampau melambung imbas marjin yang begitu besar dari biaya produksi riil.

Tak cuma daging ayam dan telur, Amran turut menyoroti peredaran beras. Dirinya heran mengapa harga beras di pasaran masih bertahan mahal di tengah ketersediaan cadangan beras nasional yang sesungguhnya sangat melimpah.

Amran lantas mengomparasikan keadaan saat ini dengan periode terdahulu ketika minimnya pasokan selalu dituding sebagai pemicu karut-marut perberasan. Faktanya saat ini daya tampung gudang sekitar 3 juta ton telah terlewati oleh stok yang tembus 4,5 juta ton.

Baginya, realitas stok cadangan itu semestinya menjadi landasan mendasar untuk meninjau secara total seluruh variabel yang membentuk harga beras di pasaran luas.

Selain itu, Amran mengungkap dugaan penyelewengan komoditas beras fortifikasi, yakni beras kaya nutrisi tambahan seperti vitamin B12 yang disiapkan guna memenuhi gizi masyarakat prasejahtera. Ia membeberkan beras yang semestinya bernilai murah justru diperjualbelikan dengan harga fantastis.

Misalnya beras program fortifikasi bervitamin B12 untuk kaum dhuafa namun dipasarkan mencapai Rp56.000 per kilogram. Itu dinilai pemalsuan dan manipulasi karena beras reguler senilai Rp13.500 dijual melambung sampai Rp56.000.

Praktik culas ini ditaksir Amran menimbulkan kerugian bagi negara dan masyarakat sebesar Rp89 triliun pada tahun 2026, sehingga ia berkomitmen menuntaskannya.

"Untungnya berapa Rp40.000 lebih per kilo dan kerugian rakyat Penipuan dilakukan terhadap rakyat Rp89 triliun untuk tahun ini. Ini kita harus bereskan dan itu perintah Bapak Presiden, Pak Mentan jangan beri ruang mafia bermain di tengah rakyat kecil," tegas Amran.

Pemerintah, lanjut Amran, bertekad mencegah persoalan serupa terus berulang di kemudian hari. Ia menggarisbawahi perlunya sanksi hukum nyata terhadap oknum yang mempermainkan harga komoditas pangan.

Amran menegaskan telah mengirim surat resmi kepada Kapolri demi membangun kolaborasi pemberantasan sindikat mafia pangan.

"Udah kami sangat yakin beliau (Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian). Makanya kami sudah menyurat Pak Kapolri dan Pak Mendagri kolaborasi. Ini harus diberesin. Ini menyesengsarakan rakyat kecil," pungkasnya.