Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa program Bantuan Subsidi Upah (BSU) difokuskan bagi para pekerja yang memiliki upah bulanan di bawah Rp3 juta.
Di sisi lain, karyawan dengan upah hingga batas tertinggi Rp10 juta tiap bulan bakal diarahkan untuk memperoleh perluasan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP).
Airlangga menerangkan bahwa pendataan bagi kandidat penerima BSU tersebut hingga saat ini sedang digodok oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).
"BSU kan di bawah Rp3 juta, pokoknya semua yang di bawah Rp 3 juta itu akan diberikan BSU ya, sekarang datanya masih diitukan (diproses) di Kemenaker," ungkap Airlangga saat dijumpai di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (9/11).
Dirinya menguraikan bahwa skema subsidi upah dan insentif PPh 21 DTP menyasar segmentasi buruh yang berlainan. Otoritas menyiapkan perluasan stimulus fiskal ini khusus bagi angkatan kerja berpendapatan lebih tinggi, mencakup golongan masyarakat kelas menengah.
Airlangga memperkirakan ada kisaran 13 juta buruh berpenghasilan maksimal Rp10 juta yang bakal menjadi sasaran program perluasan fasilitas pembebasan pajak PPh 21 DTP tersebut.
"Targetnya itu," tutur Airlangga singkat.
Pada kesempatan terpisah, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengungkapkan persentase penerima BSU, termasuk komposisi kelompok pekerja kelas menengah dari estimasi data permulaan sebanyak 13 juta orang, sampai kini belum dapat dipastikan.
Yassierli menegaskan rincian angka itu tengah dituntaskan pembahasannya di Kementerian Keuangan. Setelah beres, lembaga terkait segera menggelar proses validasi serta verifikasi mendalam guna menetapkan daftar mutlak para penerima.
"Itu kan data awal. Saat ini prosesnya masih di Kementerian Keuangan untuk finalisasi. Nanti datanya pasti kita validasi dan verifikasi lagi. Dari situ baru kita dapat data finalnya seperti apa," kata Yassierli sewaktu ditemui di wilayah Jakarta.
Menaker juga belum membeberkan tahapan teknis kesiapan pembagian dana BSU. Pihaknya mengaku jajaran kabinet tengah mematangkan skema dan menunggu ketetapan jadwal eksekusi resmi.
Guna menjamin ketepatan target penyaluran bansos tersebut, Yassierli menyampaikan basis data mentah rujukan BPJS Ketenagakerjaan bakal dibersihkan atau melalui tahapan cleansing sebelum diputuskan resmi.
"Sejauh ini masih di Kementerian Keuangan. Nanti data dari BPJS Ketenagakerjaan akan kita cleansing," tegasnya.
