Jakarta, CNBC Indonesia – Lambatnya penyerapan dana tambahan Transfer ke Daerah (TKD) senilai Rp10,68 triliun memicu sorotan tajam dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk membiayai penanganan bencana di Sumatra Barat, Sumatra Utara, serta Aceh tersebut bahkan sama sekali belum terserap di sejumlah kabupaten.
Tito menginstruksikan para kepala daerah untuk lekas mengoptimalkan pemanfaatan dana darurat tersebut secara optimal. Dirinya mewanti-wanti agar bantuan finansial yang dikucurkan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto ini jangan sampai diselewengkan untuk agenda lain, apalagi sengaja didiamkan sampai berubah menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) di penutupan tahun anggaran.
"Ini dalam kesempatan yang baik ini saya ingatkan kepada rekan-rekan kepala daerah agar tambahan TKD yang sudah diberikan oleh Bapak Presiden, tolong manfaatkan betul maksimal," tegas Tito saat berbicara di Kantor Presiden, Selasa (10/11/2026).
Merujuk pada evaluasi Tito, tingkat serapan anggaran pada ketiga provinsi tersebut memperlihatkan ketimpangan yang lebar. Di wilayah Sumatra Barat, ada pemda tingkat kabupaten yang mampu menyerap dana hingga 54%, kendati demikian masih dijumpai daerah yang baru mencapai realisasi 5%.
Kondisi serupa terjadi di Sumatra Utara dengan pencapaian serapan tertinggi berada di angka 60%. Sangat disayangkan, Kabupaten Mandailing Natal bersama Kabupaten Toba terdata masih mencatatkan persentase serapan nol persen alias 0%.
Sementara itu di wilayah Aceh, capaian pemanfaatan tertinggi diraih Kabupaten Pidie, berbanding terbalik dengan Kabupaten Bireuen yang sampai sekarang sama sekali belum menggunakan dana penanggulangan tersebut atau masih 0%.
Tito membeberkan klarifikasi dari beberapa pemda yang beralasan anggaran belum dicairkan akibat proyek infrastruktur fisik masih terus dikerjakan di lapangan, sehingga pelunasan tagihan baru akan dibayarkan menjelang tutup tahun.
Mendagri memandang argumentasi tersebut masih masuk akal, asalkan realisasi konstruksi memang nyata berlangsung dan peruntukan dana sepenuhnya tepat sasaran demi pemulihan dampak bencana.
"Ya mungkin sama alasannya bayar akhir tahun, jalan sedang dibangun, jembatan sedang dibangun, fine kalau itu jawabannya. Asal jangan sampai nanti karena memang enggak mau digunakan atau enggak ngerti apa administrasi penggunaannya," imbuh Tito.
Guna menjamin akuntabilitas serta ketepatan penyaluran, Tito menyatakan bakal memberlakukan pengawasan intensif secara khusus. Aparat pemerintah pusat dipastikan bakal menerjunkan tim verifikasi lapangan langsung ke lokasi-lokasi proyek daerah terkait.
Peringatan keras turut dilayangkan Tito kepada jajaran pimpinan daerah agar terhindar dari penyimpangan alokasi dana bantuan TKD ini. Pihaknya berjanji melayangkan surat teguran keras bilamana terbukti ada penyelewengan di luar ketentuan surat edaran maupun petunjuk Presiden.
"Kalau ada sanksi, apa misalnya yang menyalah yang tidak guna untuk itu? Ya tergantung kita lihat nanti kalau seandainya memang di luar dari arahan surat edaran dan arahan Bapak Presiden, saya pasti akan memberikan teguran," tandasnya.
Langkah lebih tegas bahkan disiapkan pemerintah dengan membuka opsi mengumumkan daftar pemerintah daerah yang kedapatan mangkir mengelola dana bencana tersebut ke khalayak luas beserta jajaran DPRD.
"Dan mungkin ya kita akan sampaikan kepada publik biar masyarakat juga tahu bahwa ada anggaran yang diberikan oleh Bapak Presiden tapi enggak digunakan untuk bencana. Di DPRD juga kita bisa kasih tahu, sehingga ada sanksi politik mungkin di situ," pungkas Tito.
