Jakarta – Sosok kepala daerah dengan kepemimpinan kokoh dipandang sebagai faktor penentu dalam menuntaskan benturan terkait kebebasan beragama oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto. Dirinya memaparkan bahwa kekuatan kepemimpinan itu semestinya dimatangkan lewat kerja sama lintas sektor, mencakup Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), kalangan akademisi, kelompok aktivis, serta beragam elemen warga, tanpa bertumpu semata pada regulasi resmi.
"Kebebasan beragama membutuhkan kepemimpinan yang berani dan adil. Kebebasan beragama membutuhkan kolaborasi di antara semua stakeholders dalam unsur masyarakat," tutur Bima saat mengisi Seminar Nasional Memperkuat Advokasi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) bertajuk 'Dari Banjarmasin untuk Indonesia: Dari Indonesia untuk Banjarmasin' lewat sambungan daring dari Jakarta, Senin (21/9/2026).
Persoalan kebebasan berkeyakinan, lanjut Bima, pada hakikatnya berakar pada ekosistem tata kelola birokrasi yang memedulikan ciri khas masing-masing wilayah. Dirinya mengungkapkan bahwa warga telah menghadirkan beragam contoh baik dalam merajut toleransi antarwarga berbeda keyakinan. Berbagai modal positif itu diyakininya mesti terus dipupuk melalui sinergi seluruh komponen publik.
"Jadi kerukunan beragama itu enggak hanya dijaga oleh regulasi. Ia hidup karena jutaan praktik toleransi yang ada dalam setiap keseharian dari negara kita ini," ungkap Bima.
Mengingat kembali masa tugasnya sewaktu memimpin wilayah perkotaan, Bima memaparkan bahwa perseteruan bermuatan keagamaan dapat membesar cuma dalam rentang hitungan jam. Berbeda terbalik, iklim toleransi serta persaudaraan antarwarga beragama memerlukan pembiasaan panjang yang bertahap. Berangkat dari kondisi tersebut, ia mengingatkan setiap pimpinan daerah agar senantiasa tanggap serta cermat menuntaskan silang pendapat antarumat.
"Jadi pemahaman inilah yang sangat penting bagi kepala daerah. Ketika ada mencuat isu agama, maka anatomi konfliknya, maka diagnosanya harus cepat dan tepat. Tidak boleh salah mengambil kesimpulan," terang Bima.
Lantaran pertimbangan itu, Bima menegaskan jajaran pemerintah pusat memegang tekad untuk mendongkrak kapabilitas serta rasa percaya diri pimpinan daerah guna merawat kerukunan secara berkesinambungan. Baginya, komitmen menjaga harmoni antarumat selayaknya diposisikan sebagai kewajiban pokok pemda, bukan sekadar kebijakan alternatif.
"Kerja-kerja kita adalah memberikan insentif kepercayaan diri bagi kepala daerah untuk menjadikan kerukunan beragama ini bukan sebagai opsi, tapi sebagai bagian dari tugas yang harus dilakukan oleh kepala daerah tanpa terkecuali," tandas Bima menutup paparannya.
Dapatkan laporan teraktual dan tepercaya melalui saluran Berita Liputan6
Maulid Nabi Muhammad, Wamendagri Bima Ingatkan ASN tentang Keteladanan dan Amanah Jabatan
Wamendagri Bima Dorong Penguatan Peran Pemda dalam Reforma Agraria
Wamendagri Tegaskan Pemda Tak Boleh Kuasai Tanah Ulayat secara Sepihak
KDKMP Didorong Jadi Pusat Pelayanan Ekonomi Desa Terintegrasi
Wamendagri Dorong Insentif Risiko Tinggi untuk Petugas Damkar
Ormas Diduga Terlibat Kekerasan, Wamendagri Ungkap Langkah Pemerintah
Wamendagri Ingatkan Humas Pemerintah, Jangan Lambat Hadapi Disinformasi
Wamendagri Bima Arya Dorong APKASI Otonomi Expo 2026 Hasilkan Investasi Nyata
Wamendagri soal Sayembara Tangkap Begal: Inovasi Jangan Lemahkan Hukum
