Jakarta – Rezim kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan rangkaian kebijakan strategis guna memperkuat tingkat daya beli masyarakat pada kuartal IV-2026. Alokasi anggaran yang digelontorkan untuk program stimulus ini menembus angka Rp31 triliun.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan, perbaikan daya beli masyarakat secara langsung bakal memberikan dorongan signifikan terhadap laju perekonomian nasional. Pihaknya membidik pertumbuhan ekonomi kuartal IV-2026 sanggup melampaui level 5,5 persen.
"Kita harus mendorong agar di kuartal IV pertumbuhan ekonomi bisa tinggi. Target kita di atas 5,4 – 5,5%," tegas Airlangga saat memberikan keterangan kepada awak media di kantornya, Jakarta, Jumat (2/10/2026).
Adapun paket stimulus ekonomi yang dihadirkan meliputi agenda pemagangan serta pelatihan vokasi, keringanan pajak penghasilan, subsidi pangan, bantuan subsidi upah, hingga paket bantuan lainnya.
Airlangga menambahkan, paket kebijakan penyokong ekonomi untuk permulaan tahun mendatang juga tengah dimatangkan. "Di awal tahun juga kita perlukan agar ada kepastian insentif agar ekonomi di kuartal I juga bisa tinggi lagi," ujarnya.
Berikut merupakan rincian paket stimulus ekonomi kuartal IV-2026:
Pemerintah merancang inisiatif pembuatan rekening khusus bagi penduduk berumur di atas 17 tahun, yang diprioritaskan bagi kalangan masyarakat rentan pada desil 1 hingga desil 4. Pada saat ini, rincian total penerima manfaatnya tengah melalui tahapan verifikasi intensif bersama jajaran kementerian terkait guna menjamin validitas sasaran.
Selanjutnya, otoritas terkait turut menyalurkan bantuan beras 10 kilogram per bulan untuk rentang waktu Oktober hingga Desember 2026. Bansos beras ini didistribusikan kepada 33.244.408 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) kelompok desil 1 sampai desil 4, melalui alokasi dana sekitar Rp17,5 triliun.
Tidak hanya subsidi pangan, skema Bantuan Subsidi Upah (BSU) senilai Rp300 ribu tiap bulan kembali disalurkan selama durasi tiga bulan. Kebijakan ini menyasar sebanyak 13,3 juta tenaga kerja, dengan estimasi serapan dana mendekati nominal Rp12 triliun.
Pemerintah pun memastikan kelanjutan dari beragam program perlindungan dan stimulus yang bergulir tahun ini menuju periode 2027 mendatang.
Skema magang terpadu binaan Kementerian Ketenagakerjaan akan dipertahankan dengan target 150 ribu orang, sementara pelatihan vokasi dialokasikan menjangkau 300 ribu peserta.
Keringanan potongan PPh Pasal 21 bagi tenaga kerja berpenghasilan bulanan di bawah Rp10 juta juga dilanjutkan, dengan estimasi mencakup 7,5 juta pekerja.
Pada sektor properti hunian, fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) direncanakan berlanjut pada 2027 untuk properti maksimal Rp2 miliar. Bagi hunian seharga hingga Rp5 miliar, relaksasi PPN DTP diberikan berbasis pagu stimulus senilai Rp2 miliar.
Terkait proteksi ketenagakerjaan, kelonggaran iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) untuk pekerja informal dipersiapkan berlanjut pada 2027, berdampingan dengan penyesuaian durasi manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) enam bulan.
Pemerintah juga menyediakan tambahan skema KPR bersubsidi bagi kalangan berpenghasilan tetap Rp17 juta dengan bunga 6 persen untuk hunian bernilai Rp500 juta.
Pemerintah turut mengkaji regulasi insentif PPN komoditas logam mulia berkadar 99,9 persen.
