Jakarta – Keseriusan serta komitmen pemerintah Republik Indonesia dalam mengatasi dan mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dipaparkan secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada sesi pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN yang berlangsung di Manila, Filipina, pada hari Minggu (15/11/2026).
Presiden Prabowo menegaskan bahwa pihak berwenang tidak memberi ruang toleransi sedikit pun bagi korporasi yang terbukti terlibat kasus pembakaran lahan. Berbagai tindakan hukum yang tegas terus digencarkan, mulai dari sanksi pembatalan izin konsesi sampai penuntutan pidana bagi badan usaha yang dinilai lalai dan bertanggung jawab.
"Kami telah mencabut 17 konsesi dari perusahaan. 26 perusahaan saat ini sedang dalam penyelidikan. 11 perusahaan telah didakwa. 23 perusahaan lainnya masuk dalam daftar yang akan didakwa. Secara keseluruhan, 104 perusahaan sedang dalam penyelidikan oleh kepolisian kami," ujar Prabowo dalam rilis resmi yang diterima media pada Minggu.
Di depan seluruh kepala negara anggota ASEAN yang hadir, Presiden membeberkan berbagai langkah konkret Indonesia dalam menekan kobaran karhutla yang terjadi selama hampir empat bulan terakhir. Meski begitu, efek polusi kabut asap lintas perbatasan tetap sempat berdampak sampai ke pemukiman warga di wilayah Singapura dan Malaysia.
Guna menanggulangi situasi darurat itu, sebanyak 71.000 petugas pemadam karhutla telah dikerahkan ke titik api. Misi pemadaman ini diiringi pengorbanan yang sangat besar. Tercatat 16 orang personel gugur dalam tugas kemanusiaan ini, belasan lainnya menderita luka, dan dua unit armada helikopter dinyatakan hilang ketika beroperasi memadamkan kobaran api.
"Kami telah mengerahkan 71.000 petugas pemadam kebakaran hutan. Kami kehilangan 16 orang yang meninggal, dan banyak lagi yang terluka saat memadamkan api. Kami juga kehilangan dua helikopter," ungkapnya menyampaikan laporan tersebut.
Transformasi Strategi Menghadapi Karhutla
Tidak hanya itu, Kepala Negara turut menerangkan adanya transformasi paradigma serta strategi nasional dalam menghadapi karhutla. Jika mulanya penanganan menitikberatkan tindakan mitigasi darurat serta pemadaman di area terbakar, sekarang pemerintah menggeser fokus utama menuju langkah pencegahan yang jauh lebih sistematis.
Sebagai realisasi kebijakan ini, pihak eksekutif saat ini tengah mematangkan perancangan badan khusus baru dan sederet program strategis demi memperkokoh kesiapsiagaan proteksi kawasan hutan nasional pada masa depan.
Prabowo Subianto atas nama bangsa dan pemerintah Indonesia juga mengutarakan permohonan maaf yang tulus jika polusi asap karhutla sempat mengganggu aktivitas masyarakat di Malaysia dan Singapura, seraya menjamin penanganan lapangan telah dikerahkan seoptimal mungkin.
Simak terus rangkuman berita teranyar dan terpercaya melalui Berita Liputan6







