Jakarta, CNBC Indonesia – Ancaman badai pemutusan hubungan kerja (PHK) kini membayangi sektor manufaktur keramik nasional akibat krisis penyaluran gas bumi. Nasib ribuan buruh berada di ujung tanduk lantaran pabrik terpaksa memangkas volume produksi gara-gara defisit suplai bahan bakar energi.
Ketua Umum Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (Asaki), Edy Suyanto, menyatakan bahwa pembatasan pasokan gas langsung memukul operasional para pengusaha. Sebagian pabrikan mulai menurunkan ritme aktivitas pabrik agar seimbang dengan keterbatasan alokasi energi yang diterima.
"Sebagai informasi, per hari ini saya di sini, kami mendata dari teman-teman industri, ini sudah sekitar 1.400 karyawan terdampak, 500-an di bulan Juli lalu sudah di-PHK, ini sekitar 900 hari ini masih status perumahan karyawan," ungkap Edy kepada CNBC Indonesia, Jumat (14/10/26).
Situasi berat ini memicu kekhawatiran lantaran pabrikan keramik sebenarnya tengah berikhtiar mendongkrak utilitas pabrik sepanjang 2026. Kendati demikian, penjatahan gas yang berkepanjangan justru mengikis tingkat utilisasi di saat industri semestinya memacu laju output kerja.
Edy memaparkan bahwa tingkat keterpakaian kapasitas pabrik sempat menyentuh level 75% selama kurun Januari hingga Agustus 2026, membaik dibanding capaian 73% setahun sebelumnya. Sasaran awal tahun sesungguhnya dipatok pada kisaran 78%-80%, seiring lonjakan serapan pasar berkat dorongan agenda belanja pemerintah.
"Namun kalau kita lihat dengan kondisi hari ini, dengan pembatasan pemakaian gas, di bulan Oktober ini utilisasi sudah turun di bawah 70%. Nah, kalau ini berlanjut sampai akhir Desember, saya yakin di November-Desember ini akan turun lagi di bawah 70%. Mungkin hanya sekitar 60%," jelas Edy.
Anjloknya kapasitas terpasang ini mengancam ketahanan kas keuangan para pelaku usaha. Apabila skala pembuatan keramik terus tergerus, kemampuan manajemen merawat kelangsungan pekerjaan kian sempit, terkhusus bagi mereka yang sekarang masih diposisikan menganggur sementara di rumah.
Asaki sendiri telah melaporkan kendala kritis ini kepada Kementerian Perindustrian sejak medio September. Kendati demikian, problem ketersediaan pasokan gas nyatanya masih terjadi sepanjang Oktober, sehingga stabilitas kegiatan produksi pabrik belum kembali normal.
"Nah, otomatis apa yang tadi saya sampaikan di awal bahwa ada 1.500 yang karyawan terdampak, nah, ini yang tadinya status masih dirumahkan, ini bisa berubah status jadi PHK. Nah, ini yang harus kita cegah," tandas Edy.
