Jakarta, CNBC Indonesia – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI mendesak percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengendalian Perubahan Iklim Berkeadilan (RUU PPIB) pada ranah parlemen. Kerangka hukum ini sangat dibutuhkan menjadi landasan legalitas utama demi menghadapi ancaman darurat iklim di tanah air.
Rancangan beleid tersebut disusun guna menata kebijakan penurunan emisi karbon, agenda mitigasi sekaligus adaptasi, mekanisme ganjaran insentif berikut sanksi hukum, sampai penguatan implementasi nilai ekonomi karbon nasional.
Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menegaskan eskalasi rancangan aturan ini amat mendesak lantaran kian tingginya intensitas bencana hidrometeorologi, seperti luapan banjir dan kebakaran hutan di banyak wilayah. Di samping itu, dampak krisis atmosfer telah nyata melumpuhkan sektor-sektor mendasar penopang hidup warga.
"Krisis iklim yang telah mengancam sendi-sendi kehidupan manusia paling vital seperti kesehatan, pangan, kelestarian lingkungan, keanekaragaman hayati, maka dalam kesempatan ini izinkan saya menyampaikan apresiasi atas kehadiran kita semua di ruangan ini untuk membahas sebuah payung hukum, sebuah legislasi yang sangat penting dalam rangka mengendalikan krisis iklim yang kita hadapi saat ini," ungkap Eddy ketika berbicara pada Forum Diskusi Aktual (FDA) MPR RI di Jakarta, Kamis (17/9/2026).
Eddy menargetkan perundingan formal RUU PPIB ini bisa bergulir mulai pengujung tahun 2026 mendatang. Dirinya menandaskan bahwa seluruh fraksi di legislatif memberikan respons positif agar rancangan payung hukum tersebut dibahas secara tersendiri (standalone) tanpa disatukan ke dalam kompilasi aturan lain.
"Aspek keadilan juga akan menjadi salah satu substansi penting di dalam RUU PPIB agar pengendalian krisis iklim memberikan afirmasi bahkan intervensi bagi mereka yang langsung terdampak, khususnya masyarakat di pesisir, masyarakat ekonomi lemah, petani, nelayan, perempuan, balita, manula, termasuk juga negara-negara Global South," papar Eddy.
Bukan sekadar menyerap masukan dari anggota dewan dan kementerian terkait, MPR juga rajin menjalankan agenda sosialisasi publik menuju berbagai kampus universitas dan pemangku kepentingan guna memperdalam pemahaman materi RUU PPIB serta agenda transisi energi berkelanjutan.
Pada kesempatan serupa, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menyampaikan dukungan penuh agar RUU PPIB tidak digabungkan dalam agenda revisi Undang-Undang Lingkungan Hidup tahun 2009. Langkah mandiri ini dipandang krusial agar tata kelola krisis lingkungan mempunyai fokus arah maupun spesialisasi kebijakan yang terang.
"Akhirnya disetujui oleh Komrah ya waktu itu, Utusan Khusus Presiden Bidang Climate Change dan Energi, Pak Hashim, bahwa ada usulan dari KLH agar ditambahkan word justice. Jadi akhirnya jadi UU PPIB," terang Jumhur.
Jumhur menguraikan bahwasanya target pemangkasan emisi menuntut partisipasi aktif korporasi swasta beserta lembaga filantropi, mengingat beban pembiayaan mustahil hanya ditopang sepenuhnya oleh anggaran kas negara.
Kendati demikian, dirinya mengingatkan supaya perolehan nilai ekonomi kegiatan iklim jangan sampai dimonopoli pemilik modal belaka, melainkan wajib dibagikan secara merata kepada komunitas adat maupun warga di tingkat tapak.
"Kami tidak ingin gaya yang pertama itu terulang. Karena itu kami ingin memastikan setiap ada keuntungan atau benefit dari kegiatan ini, sharing kepada ground people, kepada masyarakat adat, masyarakat tapak, dan sebagainya itu harus sangat betul-betul bisa dirasakan," tegas Jumhur.
Selain keadilan finansial untuk penduduk setempat, pemerintah menaruh perhatian besar pada proteksi para buruh di tengah pergeseran energi. Pihaknya merancang strategi alih keahlian dan peningkatan kapabilitas tenaga kerja supaya lekas terserap ke ceruk lapangan kerja hijau (green jobs).
"Workers sangat dipertimbangkan dan karena itu nanti ada reskilling, upgrading untuk pekerjaan yang baru karena akan muncul juga green job-green job yang baru dalam perubahan transisi ini," pungkasnya.
