Jakarta, CNBC Indonesia – Terputusnya pasokan listrik telah lama menjadi santapan sehari-hari masyarakat Libya. Kendati demikian, terpaan cuaca panas ekstrem pada musim panas kali ini benar-benar membawa ancaman nyata terhadap kelangsungan operasional dunia usaha, seiring parahnya krisis setrum dan bahan bakar yang mencekik seantero negeri.
Mengutip laporan Arab News, Senin (21/09/2026), kenaikan temperatur bumi dan ketidakstabilan sektor energi internasional kini bertaut dengan seabrek problem internal, mulai dari fasilitas lawas yang terbengkalai hingga maraknya kejahatan penyelundupan BBM. Situasi miris ini terjadi tatkala Libya, yang menyandang status eksportir minyak terkemuka, sesungguhnya berupaya memacu pengiriman gas alam ke Benua Eropa.
Naseem Al-Akkari, pemilik jaringan restoran di Tripoli, mengutarakan bahwa dirinya terpaksa menelan kerugian finansial yang diestimasikan menembus US$40.000 (setara Rp704 juta) hanya dalam rentang waktu beberapa bulan belakangan akibat kemelut ini.
"Genset mesti menyala tanpa henti demi menjaga bahan makanan agar tidak membusuk. Anda tidak memiliki opsi lain kecuali berburu solar di pasar gelap demi memastikan bisnis tetap beroperasi," tuturnya dalam sesi wawancara yang kerap terputus oleh mati lampu lebih dari 10 kali.
Pada distrik Qasr Bin Ghashir di Tripoli selatan, pemadaman aliran listrik bahkan dapat berjalan sampai 36 jam lamanya. Keadaan ekstrem ini memaksa Akkari merogoh kocek mendekati 10.000 dinar (hampir US$1.600 atau Rp28,16 juta) per hari hanya untuk mengoperasikan mesin pembangkit mandiri. Tekanan berat serupa dirasakan Sufian Boushaala, pengelola toko kue keluarga di Benghazi, wilayah timur Libya. Dia menyatakan ketiadaan listrik mengharuskan tempat usahanya memangkas karyawan dan berulang kali menutup gerai seharian penuh.
Masalah kian pelik lantaran distribusi air bersih melalui Proyek Sungai Buatan Raya (jaringan pemipaan air bawah tanah Sahara) turut terhenti total sesudah Perusahaan Listrik Umum Libya (GECOL) milik pemerintah menetapkan status pemadaman listrik total secara nasional (blackout). Perwakilan GECOL tidak memberikan tanggapan saat diminta konfirmasi perihal kemelut ini.
Kelangkaan bahan bakar minyak pun terjadi sama parahnya. Antrean panjang kendaraan bermotor di zona timur dan barat—yang terpisah oleh dua kubu pemerintahan tandingan pascaperang saudara tahun 2014—sekarang bisa mengular mencapai dua kilometer. Banderol solar ilegal di pasar gelap melesat drastis menyentuh 11 dinar Libya per liter (sekitar US$1,70 atau Rp29.920), melambung tinggi jika disandingkan dengan harga resmi subsidi pemerintah sebesar 0,15 dinar.
Utusan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Libya, Hanna Tetteh, dalam forum pemaparan Agustus lalu menilai rentetan pemadaman ini merupakan "sebuah paradoks yang sangat mencolok" bagi suatu negara yang mengucurkan dana sebesar US$1 miliar (Rp17,6 triliun) setiap bulan untuk mendatangkan bahan bakar impor.
Pengamat dari lembaga kajian Royal United Services Institute asal Inggris, Jalel Harchaoui, menguraikan bahwa gelombang hawa panas menjadi pemantik utama karena memicu lonjakan masif pemakaian pendingin ruangan yang membebani sistem kelistrikan. Persoalan ini kian gawat akibat minimnya hasil produksi gas alam domestik yang memaksa sebagian generator berpindah menggunakan bahan bakar minyak, padahal stok BBM sendiri telah tersedot habis oleh sindikat penyelundupan yang merajalela.
Walaupun memiliki deposit minyak mentah terbukti paling berlimpah di kawasan Afrika Utara, Libya masih luar biasa bergantung pada pasokan BBM olahan luar negeri yang dijual dengan skema subsidi. Mengacu pada analisa para pakar PBB, porsi besar BBM murah tersebut diselewengkan lewat jalur gelap untuk diperdagangkan ke negara lain demi meraup keuntungan pribadi.
Lembaga pemantau The Sentry yang berbasis di Amerika Serikat pada akhir tahun lalu menghitung bahwa praktik lancung penyelundupan BBM menimbulkan kerugian bagi rakyat Libya sekitar US$6,7 miliar (Rp117,92 triliun) per tahun, di mana lebih dari 50 persen BBM impor disikat oleh sindikat kejahatan terorganisir.
Di luar faktor rasuah, rapuhnya sarana penunjang kian memperburuk kondisi. Juru Bicara Brega Petroleum Marketing, Ahmad Al-Mesllati, mengungkapkan sebanyak sembilan tangki penampungan di Tripoli yang hancur lebur akibat perang tahun 2014 belum kunjung diperbaiki. Padahal di atas kertas, lima kilang utama milik Libya berkapasitas mengolah 380.000 barel per hari, namun audit Badan Audit bersama Otoritas Nasional Antikorupsi Libya pada Juni membuktikan output aslinya anjlok jauh di bawah angka tersebut.
Situasi bertambah genting sesudah serangan pesawat nirawak (drone) bulan lalu menghantam kompleks minyak Zawiya yang menjadi lokasi berdirinya kilang vital negeri tersebut. Al-Mesllati memaparkan hambatan rute pelayaran di Selat Hormuz juga turut memperlambat kedatangan pasokan bahan bakar impor hingga memakan waktu 12 hari.
Peneliti lembaga Chatham House Inggris, Tim Eaton, menegaskan bahwa fenomena mati lampu massal ini merupakan cerminan utuh dari kemelut kronis negeri tersebut. Dia menandaskan bahwa Libya sejatinya membeli bahan bakar dalam volume melimpah melebihi kebutuhan pembangkit listrik, namun pasokan itu lenyap akibat korupsi yang dibiarkan secara politis dan kegagalan fungsi birokrasi kelembagaan.
"Warga Libya yang harus memikul seluruh biayanya, tetapi hanya mendapatkan kompensasi yang sangat minim," ujar Eaton.
Sebagai langkah penanganan darurat, pihak Brega Petroleum Marketing mendirikan SPBU portabel keliling dengan ketentuan pengisian maksimal 300 liter untuk tiap kendaraan. Kendati begitu, antrean mobil tetap mengular hingga memakan waktu berjam-jam dan memicu amarah warga.
"Kami seolah hidup di dalam sebuah lelucon konyol, lelucon yang sungguh kelewat batas," gerutu Khaled Al-Turki, seorang warga lokal yang tengah mengantre bahan bakar di tengah kota Tripoli.
"Apakah masuk akal sebuah negeri yang melimpah minyaknya tidak sanggup mencari jalan keluar atas kelangkaan bensin dan solar? Negeri macam apa tempat kami berpijak ini?" tandasnya.
