China bersama Djibouti melayangkan kritik terhadap keterlibatan kekuatan besar luar kawasan, mendesak penghormatan atas kedaulatan negara pesisir serta pencegahan memburuknya krisis Laut Merah. Peringatan tegas ini dilontarkan menyusul merosotnya stabilitas keamanan wilayah akibat meluasnya eskalasi perang Yaman dan konflik Timur Tengah.
Melalui rilis resmi usai perundingan bilateral antarmenteri luar negeri di Beijing pada Kamis (22/10/2026), delegasi China dan Djibouti menggarisbawahi keharusan terjaminnya navigasi bebas bagi seluruh pihak di koridor Laut Merah beserta Selat Bab el-Mandeb.
Selain itu, kedua pihak menegaskan perlunya perlindungan hukum internasional atas hak perlintasan kapal-kapal niaga pada perairan vital tersebut secara berkelanjutan.
"Kedua belah pihak meyakini bahwa dalam mengelola dan mengamankan Laut Merah, kedaulatan, integritas wilayah, serta aspirasi negara-negara pesisir Laut Merah harus benar-benar dihormati," demikian bunyi pernyataan bersama yang dikutip kantor berita resmi China, Xinhua.
Keduanya turut mengingatkan kekuatan eksternal agar menjauhi pengerahan aksi militer maupun penerapan sanksi sepihak tanpa konsensus. Langkah sepihak dinilai hanya memperkeruh peta keamanan setempat dan menyulut ketegangan kawasan yang lebih parah.
Pemerintah China memastikan dukungannya kepada negara-negara tepian Laut Merah demi mempertahankan kelancaran lalu lintas laut global. Beijing dan Djibouti sepakat pengamanan rute maritim utama tersebut mesti memprioritaskan kedaulatan serta kepentingan nasional wilayah setempat.
Kawasan Laut Merah dan Selat Bab el-Mandeb sendiri merupakan urat nadi logistik global. Keamanannya terguncang hebat akibat bentrokan bersenjata di Yaman, saat milisi Houthi sokongan Iran bertempur melawan militer pemerintah berdukungan Arab Saudi seraya memperluas pengaruh di pesisir.
Djibouti menguasai titik perairan penting persis di bibir Selat Bab el-Mandeb yang berseberangan dengan daratan Yaman. Terletak di Tanduk Afrika, wilayahnya menampung fasilitas pangkalan militer milik Amerika Serikat, Jepang, dan Prancis. Beijing meresmikan pangkalan militer perdananya di sana tahun 2017.
Sikap diplomasi bersama ini mencuat di tengah pusaran konflik regional yang kian melebar. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat diberitakan telah memulangkan sebagian diplomat beserta keluarga dari pos penugasan di Arab Saudi seiring tingginya pertempuran Yaman, yang terafiliasi dengan rivalitas AS-Israel kontra Iran.
