Jakarta, CNBC Indonesia – Tata kelola konglomerasi raksasa India, Grup Tata, kembali diterpa gesekan internal sengit antara jajaran dewan direksi Tata Sons dan pemilik saham mayoritas, Tata Trusts. Konflik di tubuh raksasa bisnis dengan valuasi menyentuh US$ 328 miliar atau setara Rp 5.838,4 triliun ini meledak usai Reserve Bank of India (RBI) resmi menolak permohonan status regulasi yang diajukan oleh korporasi.
Akar persoalan bermula saat bank sentral mengkategorikan Tata Sons ke dalam kelompok perusahaan keuangan non-bank lapisan atas (NBFC-UL) pada September 2022 lalu. Status regulasi tersebut mengharuskan perseroan untuk segera mencatatkan saham perdananya atau melantai di bursa efek dalam batas waktu yang telah ditetapkan otoritas terkait.
Guna menghindari mandat pencatatan saham tersebut, Tata Sons sebelumnya telah berupaya mengajukan permohonan pelepasan status sebagai Perusahaan Investasi Inti (CIC). Namun demikian, pada tanggal 12 September kemarin, RBI menolak keras permohonan itu dan pada akhirnya mengharuskan raksasa konglomerasi ini untuk segera beralih menjadi entitas publik di pasar modal.
Garis besar keretakan saat ini bukan sekadar penolakan otoritas, melainkan pola komunikasi internal manajemen yang terjadi sepanjang beberapa tahun ke belakang. Tata Trusts, selaku pemilik 66% porsi saham, merasa tidak memperoleh kejelasan informasi mengenai proses penyerahan berkas maupun skenario jalan keluar alternatif yang dibicarakan dengan regulator. Sikap ini pun memicu pertanyaan besar perihal transparansi di tingkat eksekutif Tata Sons.
"Pihak Trusts tampak sama sekali tidak diikutsertakan mengenai proses pembicaraan dengan otoritas moneter tersebut," ungkap seorang narasumber internal, seperti dikutip dari The Indian Express, Jumat (25/9/2026).
Benturan kepentingan ini akhirnya pecah ke ruang publik saat digelarnya rapat dewan komisaris Tata Sons pada 17 September. Melalui forum pertemuan tersebut, para anggota dewan secara sepihak sepakat mematuhi ketetapan regulator perbankan untuk tetap meneruskan langkah pencatatan saham di lantai bursa.
Selain itu, agenda rapat juga menetapkan perpanjangan masa bakti N. Chandrasekaran sebagai pimpinan eksekutif untuk masa jabatan lima tahun mendatang. Penetapan ini langsung memperlihatkan jurang perpecahan, di mana Noel Tata selaku Ketua Tata Trusts menentangnya, sementara perwakilan Trusts lainnya, Venu Srinivasan, justru memberikan persetujuan.
Menanggapi manuver sepihak tersebut, sejumlah kalangan internal menilai bahwa terdapat pelanggaran prosedur formal anggaran dasar perusahaan yang telah dilanggar secara terang-terangan.
"Suara penentu atau casting vote tidak dapat digunakan untuk mengesampingkan suara bulat dari kedua direktur utusan Trusts yang telah diwajibkan dalam tata tertib anggaran dasar," ujar sumber terkait.
Riwayat Berdirinya Perusahaan dan Sengketa Panjang
Mencuatnya kembali konflik internal ini seolah menguji ketahanan pondasi sejarah panjang korporasi yang dibangun sejak abad ke-19. Perjalanan panjang Tata Sons bermula pada tahun 1868 ketika sang pendiri, Jamsetji Tata, mengawali usaha perniagaan kapas yang perlahan bertransformasi menjadi salah satu konglomerasi multinasional terbesar di dunia.
Seiring berjalannya waktu, trah keluarga Mistry lewat bendera Shapoorji Pallonji Group (SP Group) mulai masuk menjadi salah satu pemegang saham penting di Tata Sons sejak dekade 1930-an. Kerja sama bisnis dan tali silaturahmi kedua keluarga besar ini berjalan sangat harmonis selama berpuluh-puluh tahun dalam membesarkan gurita konglomerasi.
Kepemilikan aset perusahaan secara perlahan dialihkan ke dalam bentuk yayasan filantropi nirlaba, yaitu Tata Trusts, yang hingga hari ini menguasai kepemilikan mayoritas. Di sisi lain, klan keluarga Mistry masih menggenggam sekitar 18,4% saham, menjadikan kelompok tersebut pemilik saham perseorangan terbesar di luar dinasti keluarga Tata.
Akan tetapi, keharmonisan puluhan tahun antara dua dinasti konglomerat tersebut mendadak runtuh pada Oktober 2016 silam. Cyrus Mistry, salah satu pewaris klan Mistry yang menduduki jabatan empuk sebagai Ketua Eksekutif Tata Sons, secara tiba-tiba dicopot dari jabatannya melalui mosi dewan direksi.
Langkah pemecatan sepihak itu menyulut perseteruan meja hijau terpanas dalam riwayat hukum bisnis modern di India. Pihak keluarga Mistry melayangkan gugatan dan menuding Ratan Tata bersama Tata Trusts bersikap sewenang-wenang, mencampuri urusan manajemen dewan, serta menindas hak-hak kelompok investor minoritas.
Sebaliknya, kubu Tata Sons berdalih dewan telah kehilangan rasa hormat dan kepercayaan pada kepemimpinan Mistry yang dituding sering mengambil langkah krusial tanpa koordinasi bersama. Sengketa panjang antar taipan ini tuntas pada Maret 2021 usai Mahkamah Agung India memenangkan Tata Sons sepenuhnya serta mengesahkan supremasi kewenangan konstitusi Tata Trusts.
