Dukungan penuh diberikan pimpinan Komisi IV DPR RI terhadap inisiatif pemerintah dalam memantapkan kedaulatan pangan via rehabilitasi saluran pengairan serta penyiapan sarana produksi pertanian nasional.
Pernyataan dukungan terhadap beragam regulasi pertanian strategis penopang swasembada tersebut ditegaskan oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Hanan A Rozak. Hal itu diutarakannya dalam agenda Forum Diskusi Pertanian yang mengusung tema "Dua Tahun Transformasi Pertanian Era Presiden Prabowo" di Jakarta, Rabu.
Hanan menuturkan bahwa otoritas pemerintah telah merumuskan deretan sasaran kunci guna merealisasikan swasembada, sekaligus mempertahankan prestasi tersebut lewat penguatan sektor pendukung. "Waktu di 2025 itu ada target-target, apalagi tekadnya adalah tidak ada impor lagi, tekadnya adalah swasembada, mempertahankan swasembada. Nah, itu yang ngitung pemerintah, kemudian hasil perhitungan itu diterjemahkan dalam bentuk target-target," ujarnya.
Lebih lanjut dipaparkannya, rincian agenda pembangunan sektor pertanian disusun berlandaskan kalkulasi matang pemerintah lalu diimplementasikan menjadi aneka kegiatan nyata pengatrol produksi pangan berkelanjutan. Langkah komprehensif negara dalam memperkokoh fondasi swasembada, mulai pembenahan aliran irigasi, penyaluran bibit unggul, hingga pemenuhan saprotan nasional, dinilai sangat pantas diapresiasi.
Peningkatan Luas Tanam
Penetapan sasaran program pertanian nasional diselaraskan dengan kebutuhan domestik, termasuk memperluas cakupan area tanam untuk mendongkrak panen hasil bumi. Hanan membeberkan bahwa jangkauan penanaman dipatok bertambah dari kisaran 10 juta hektare pada 2024 menjadi menembus 11 juta hektare pada 2026 berkat aneka agenda taktis pemerintah.
Ekspansi kawasan pertanian tersebut ditopang oleh peremajaan tata kelola saluran air pemerintah sehingga petak sawah memperoleh suplai air secara maksimal. "Kenapa kok bisa meningkat? Nah, ini karena ada program, ada kebijakan. Perbaikan irigasi misalnya ya, tadinya irigasinya tidak normal dinormalkan sampai level tersier. Nah, sehingga yang tadinya bisa tanam misalnya hanya 10 juta hektare, akibat ada perbaikan air irigasi bisa lebih meningkat lagi," terangnya.
Upaya normalisasi hingga tingkatan tersier berhasil mengaktifkan kembali tanah yang sempat mati suri demi melipatgandakan intensitas pola tanam sekaligus hasil panen. Hanan memandang negara telah hadir mengucurkan pembiayaan infrastruktur vital yang mustahil ditanggung petani perorangan, khususnya pengadaan bendungan, jaringan air terpadu, serta pembagian alat dan mesin pertanian (alsintan).
"Contoh terkait irigasi, Kementerian PU membangun mulai dari bendungan, primer, sekunder, tersier. Kementerian Pertanian juga ada urus tersier karena yang paling dekat dengan petani. Pemerintah hadir di situ, itu tidak mungkin dibiayai oleh petani," tandasnya.
Dukungan Sarana Produksi
Bukan cuma sektor irigasi, regulator juga menggaransi ketersediaan benih melalui pelibatan BUMN serta entitas produsen swasta supaya pasokan bagi petani terjangkau harganya. Menurut Hanan, otoritas tidak bermaksud meniadakan peran petani dalam penyiapan bibit mandiri, melainkan menjamin benih bermutu dapat diakses gampang demi kelancaran aktivitas bercocok tanam.
Langkah penguatan sarana dan prasarana produksi terus digenjot supaya kelompok tani mengantongi bantuan memadai dalam menggenjot kapasitas produktivitas lahan mereka. Hanan menguraikan bahwa keberhasilan panen padi tak semata dipengaruhi oleh ketersediaan pupuk dan benih, tetapi turut ditentukan oleh infrastruktur, pengolahan tanah, serta faktor ekologis pendukung.
Hanan berharap revitalisasi pengairan, keterjaminan benih, penyediaan sarana produksi, serta aneka terobosan kebijakan dapat terus dilanjutkan untuk mempercepat perwujudan swasembada pangan nasional yang berkesinambungan.
Materi berita ini diproses memakai bantuan AI.


