Jakarta – Permohonan maaf secara resmi disampaikan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto kepada seluruh warga yang terdampak bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Klarifikasi terbuka ini diutarakan seusai pernyataan Suharyanto dalam rapat terbatas hari Rabu (23/9/2026), ketika dirinya memaparkan bahwa “roda kehidupan masyarakat berjalan normal” di tengah gencarnya penanggulangan karhutla serta kabut asap pekat di wilayah Kalimantan.
“Saya sangat memahami penggunaan kata ‘normal’ bisa memicu anggapan seolah-olah keadaan masyarakat baik-baik saja. Oleh sebab itu, saya ingin meluruskan bahwa keadaan karhutla tetap membutuhkan penanganan intensif dan pemerintah sama sekali tidak menilai persoalan ini telah tuntas,” ujar Suharyanto sebagaimana dikutip Antara, Jumat (25/9/2026).
Suharyanto menerangkan batasan konteks dari istilah “normal” itu semata-mata merujuk pada indikator terbatas pada mobilitas dasar warga, mencakup arus transportasi darat, aktivitas jual beli, dan pelayanan publik yang masih beroperasi.
Dirinya menegaskan ucapan tersebut sama sekali bukan bermaksud menyimpulkan keadaan lingkungan sudah pulih seutuhnya, apalagi sampai menafikan fakta beratnya penderitaan yang dirasakan warga di area terdampak bencana.
“Pernyataan itu juga tidak bermaksud mengurangi kenyataan tentang merosotnya mutu kehidupan masyarakat akibat karhutla dan kepungan kabut asap,” imbuhnya.
Menghadapi Dampak Serius
BNPB sepenuhnya mengerti bahwa penduduk di sejumlah kawasan, terutama Kalimantan Tengah (Kalteng) serta Kalimantan Barat (Kalbar), saat ini masih menanggung imbas buruk kabut asap. Pasalnya, mutu udara, kondisi medis warga, proses belajar mengajar, jadwal penerbangan, hingga rutinitas harian di berbagai titik sungguh-sungguh terganggu.
Pada pemaparan yang sama, Suharyanto menambahkan kepekatan kabut asap pada beberapa lokasi di Kalteng dan Kalbar telah menghambat laju maskapai komersial serta menghalangi mobilitas armada operasi udara satgas karhutla.
Secara garis besar, berjalannya sarana pokok dan rutinitas masyarakat hanyalah cerminan sebagian dinamika lapangan yang dilaporkan. Kendati begitu, faktor keselamatan nyawa, kesehatan tubuh, mutu udara bersih, serta pemadaman titik api tetap menjadi fokus mutlak pemerintah.
“Seandainya diksi yang saya pakai pada laporan itu dianggap memperlihatkan kesan bahwa pemerintah memandang enteng penderitaan masyarakat di tengah kabut asap, sungguh bukan seperti itu tujuannya,” tegas Suharyanto.
Ia memastikan BNPB bersama segenap kementerian, lembaga, pemerintah daerah, jajaran TNI, Polri, Manggala Agni, sukarelawan, dan seluruh elemen bersatu padu memadamkan api, menangani krisis kesehatan, serta melindungi warga dari bahaya karhutla.
Lembaga tersebut juga membenahi dan memadukan sinkronisasi data dari personel lapangan agar rangkuman laporan kepada Presiden Prabowo dan masyarakat menyajikan gambaran utuh sekaligus akurat.
“Faktor keselamatan, taraf kesehatan, serta kualitas hidup warga terdampak senantiasa menjadi prioritas tertinggi kami,” pungkas Suharyanto.
