Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara atau Danantara Indonesia akhirnya memberikan klarifikasi resmi terkait kabar yang menyebut lembaganya ditunjuk mengelola dana cadangan pesangon buruh.
Pihak Danantara menegaskan sampai detik ini sama sekali tidak pernah memperoleh mandat ataupun arahan dari pemerintah untuk memegang tanggung jawab atas pengelolaan dana tersebut.
Tim Komunikasi Danantara Indonesia mengungkapkan bahwa lembaga investasi tersebut senantiasa menghargai setiap langkah pemerintah dalam memperkokoh pemenuhan hak tenaga kerja, termasuk rencana skema dana cadangan pesangon.
"Danantara Indonesia menghormati kebijakan pemerintah dalam memperkuat perlindungan hak-hak pekerja, termasuk melalui pengaturan dana cadangan pesangon," sebut Tim Komunikasi Danantara Indonesia melalui siaran pers pada Minggu (15/11).
Lembaga tersebut turut menepis berbagai pemberitaan yang beredar luas bahwa instansinya telah ditetapkan menjadi pengelola dana pesangon buruh tersebut.
"Terkait pemberitaan tersebut, kami menegaskan bahwa Danantara Indonesia tidak pernah menerima penugasan maupun penunjukan sebagai pengelola dana cadangan pesangon sebagaimana diberitakan," imbuh pernyataan tertulis tersebut.
Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah lebih dulu meluruskan isu yang mengklaim para pengusaha diharuskan menyalurkan simpanan pesangon karyawan ke Danantara.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri memastikan pemerintah belum menentukan institusi mana pun untuk menghimpun dana tersebut.
"Informasi yang menyebutkan bahwa pengusaha kini wajib menyetorkan dana cadangan pesangon ke Danantara tidak benar. Sampai sekarang belum ada keputusan Pemerintah mengenai lembaga yang akan mengelola Dana Cadangan Pesangon," tegas Indah saat menyampaikan keterangan resmi, Sabtu (14/11).
Indah memaparkan bahwa aturan teknis Dana Cadangan Pesangon berdasarkan mandat Pasal 253 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 mengenai Pelindungan Ketenagakerjaan saat ini masih memerlukan regulasi turunan.
Oleh sebab itu, detail teknis mencakup tata cara operasional, tata kelola, asal pendanaan, entitas pengelola, hingga sistem pertanggungjawaban belum diputuskan secara resmi oleh pemerintah pusat.
Kemnaker menjamin perumusan regulasi turunan ini bakal diawali proses serap aspirasi serta dengar pendapat publik yang mengikutsertakan asosiasi pengusaha, serikat buruh, beserta para pemangku kepentingan terkait.
"Pengaturan mengenai Dana Cadangan Pesangon perlu dibahas secara komprehensif bersama para pemangku kepentingan. Kita ingin memastikan bahwa aturan pelaksanaannya disusun dengan mempertimbangkan kepentingan pekerja sekaligus keberlangsungan dunia usaha," urai Indah.
Kemnaker kembali menegaskan penunjukan Danantara ataupun Kemnaker sebagai pengelola dana pesangon belum mempunyai ketetapan hukum resmi dari pemerintah.







