Indikator Nilai Tukar Petani (NTP) menunjukkan lonjakan positif dari level 116 ke angka 131 selama dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pertumbuhan tersebut didorong oleh membaiknya harga patokan gabah serta komoditas jagung langsung di tingkat produsen, yang diimbangi dengan akselerasi penyaluran alokasi pupuk bersubsidi.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) memberikan penegasan penting bahwa penguatan fondasi ketahanan pangan nasional wajib berjalan selaras dengan peningkatan standar hidup para pekerja di sektor agraris.
Ia menekankan bahwa keberhasilan output produksi pangan beserta jaminan pasokannya harus membawa dampak nyata yang langsung dirasakan oleh segenap petani, kalangan nelayan, hingga penduduk perdesaan.
"Alhamdulillah, ikhtiar memperkuat kedaulatan pangan mulai menunjukkan hasil. Kita bersyukur Indonesia semakin mampu memenuhi kebutuhan pangan dari dalam negeri. Namun, capaian ini harus dirasakan oleh petani, nelayan, dan masyarakat yang selama ini suaranya kerap kurang terdengar dalam rantai pangan. Inilah amanah yang harus kita jaga bersama," ujar Zulhas.
Guna menjaga stabilitas sektor pertanian, pihak regulator telah mematok batas dasar harga pembelian gabah kering di tangan petani minimal sebesar Rp6.500 per kilogram, sementara batas terbawah harga komoditas jagung dipatok Rp5.500 per kilogram.
Tak hanya perbaikan harga, mekanisme perizinan dan rantai alur pupuk subsidi turut dipangkas agar lebih ringkas demi menjamin pasokan sampai tepat waktu ke kelompok tani.
Langkah pembenahan rantai pasok tersebut berjalan beriringan dengan penguatan kapasitas logistik komoditas domestik. Selama dua tahun ke belakang, Indonesia sukses menghentikan kegiatan impor beras kebutuhan konsumsi umum serta berhasil merealisasikan status swasembada atas delapan komoditas primer, mencakup beras, jagung, gula konsumsi, cabai rawit, cabai besar, telur ayam, daging ayam, dan bawang merah.
Bersamaan dengan itu, perhatian besar turut dialokasikan pemerintah untuk mendongkrak perekonomian masyarakat bahari. Angka Nilai Tukar Nelayan (NTN) saat ini bertengger pada posisi 103, dengan target peningkatan berkelanjutan menuju skala 120.
Sebagai bentuk bantuan riil bagi ekonomi kawasan pesisir, dibangun 100 kawasan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dengan sasaran ambisius pendirian mencapai 5.000 titik kampung pesisir pada periode hingga 2029.
Selain proyek perkampungan nelayan, pemerintah menyiapkan rencana perluasan klaster budi daya perikanan tematik yang tersebar luas di 40.000 lokasi.
Beralih ke tatanan pedesaan, konsolidasi aktivitas ekonomi masyarakat dipacu melalui kelembagaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Kini ada 10.070 unit koperasi aktif beroperasi dari total pembangunan fisik yang menembus lebih dari 28 ribu gerai, di mana totalnya diproyeksikan bertambah pesat mencapai kisaran 35 ribu sampai 40 ribu unit pada pengujung tahun.
Peran KDKMP diposisikan layaknya pilar ekonomi desa yang menjembatani distribusi komoditas subsidi serta program bantuan sosial negara. Entitas koperasi ini pun difungsikan memotong mata rantai tata niaga yang panjang sekaligus mendekatkan ekosistem finansial kepada masyarakat desa.
Di bidang kelestarian lingkungan, pemerintah mendorong manajemen pengelolaan kebersihan secara komprehensif dari lini hulu sampai titik hilir.
Sisa pembuangan akhir yang mustahil didaur ulang bakal dikonversi menjadi energi kelistrikan memanfaatkan skema teknologi Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).
Sepanjang empat bulan ke belakang, pengerjaan fasilitas PSEL telah resmi dimulai di empat wilayah terpilih, yakni wilayah Denpasar Raya, Kota Bekasi, kawasan Bogor Raya 1, serta Legok Nangka Bandung.
Pemerintah menargetkan berdirinya minimal 21 instalasi pembangkit PSEL hingga kurun waktu 2028 atau 2029. Percepatan pembangunan strategis ini diperkuat payung hukum Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 yang meringkas birokrasi dan merekatkan sinergi antarlembaga negara serta pemerintah daerah.
Melengkapi instrumen ekologis tersebut, Indonesia kini mengoperasikan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) yang berfungsi sebagai basis perniagaan bursa karbon nasional secara akuntabel dan transparan.
Deretan keberhasilan komprehensif ini menjadi pondasi kokoh bagi ketahanan pangan tanah air di tengah bayang-bayang ketidakpastian dunia.
Zulhas kembali menegaskan, tolak ukur efektivitas kebijakan agribisnis bukan hanya sebatas pemenuhan cadangan logistik nasional, melainkan juga peningkatan riil kesejahteraan masyarakat pekerja pangan.
Ia menaruh optimisme tinggi bahwa sinergi bersama bakal memperkuat fondasi kedaulatan sehingga bangsa Indonesia semakin tangguh dalam menghadapi fluktuasi geopolitik serta krisis pangan global.
"Kita ingin pangan Indonesia semakin berdaulat dan masyarakat yang bekerja di sektor pangan semakin sejahtera. Kerja keras ini harus terus dilanjutkan dengan kebijakan yang berpihak kepada petani, nelayan, dan masyarakat desa," pungkas Zulhas.
