Kemitraan AI Indonesia-Korea Selatan Disorot: Jangan Berakhir Sekadar Jadi Sasaran Pasar

Posted on

Jakarta, CNBC Indonesia – Kolaborasi strategis di ranah kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) antara pemerintah Indonesia dan Korea Selatan dituntut tidak sebatas formalitas seremonial nota kesepahaman (MoU). Kalangan pemerhati menilai realisasi kerja sama kedua pihak harus segera diwujudkan ke dalam program nyata yang membawa kegunaan langsung bagi masyarakat luas. Langkah konkret tersebut juga amat krusial untuk membuka peluang besar bagi Indonesia agar beranjak dari sekadar target pasar teknologi asing menuju posisi terhormat sebagai pencipta inovasi mandiri.

Presiden Korea Institute of Information Security and Cryptology (KIISC), Howon Kim, menegaskan bahwa serangkaian kesepakatan diplomatik yang sudah dicapai kedua negara memang merupakan pijakan awal yang sangat baik. Kendati demikian, tolok ukur kesuksesan ikatan kerja sama tersebut nantinya bakal sepenuhnya bergantung pada eksekusi terarah serta pencapaian nyata yang bisa dihitung secara transparan dan akuntabel.

"Pesan utama saya sederhana. Kemitraan yang berhasil antara Indonesia dan Korea dalam proyek AI membutuhkan kerja nyata," ujar Kim dalam forum lokakarya Indonesian Next Generation Journalist Network on Korea yang diinisiasi oleh Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) bersama Korea Foundation, dikutip Senin (16/11/2026).

Kim, akademisi yang juga mengemban jabatan sebagai guru besar di Sungkyunkwan University, menguraikan kembali ragam nota kesepahaman bilateral yang terjalin saat lawatan resmi Presiden Prabowo Subianto beserta jajaran kementerian Indonesia ke Korea Selatan sepanjang semester pertama 2026.

Salah satu poin kesepakatan penting yang tercipta ialah MoU akselerasi ranah digital antara Kementerian Komunikasi dan Digital Indonesia dengan Kementerian Sains dan Teknologi Informasi dan Komunikasi Korea Selatan.

Persetujuan itu mencakup enam pilar kolaborasi terpadu, yang memuat ekspansi jaringan 5G, penguatan keandalan sistem jaringan, pengamanan kedaulatan data, hingga optimalisasi implementasi AI bagi pelayanan kepentingan umum.

Bukan cuma itu, hadir pula komitmen lain yang merangkum adopsi teknologi digital serta AI pada sektor pendidikan, ranah layanan kesehatan, ketahanan pangan dan sistem pertanian, pemakaian fasilitas komputasi bersama, edukasi literasi digital masyarakat, hingga perancangan arsitektur platform digital terpadu.

Kim memandang rentetan berkas kesepakatan tersebut telah menyediakan landasan struktur kerja sama yang kokoh bagi kemitraan bilateral kedua negara sahabat. Namun, tumpukan berkas diplomatik bukanlah jaminan otomatis atas efektivitas implementasi teknis di lapangan.

"Ini pada dasarnya merupakan kerangka yang sangat baik, tetapi MoU hanyalah titik awal, bukan hasil akhir. Jadi, pertanyaan besar untuk lima tahun ke depan adalah apa yang benar-benar akan dihasilkan dan siapa yang akan melaksanakannya," katanya.

Ia menekankan bahwa Indonesia dan Korea Selatan mesti segera menentukan proyek percontohan yang mempunyai target terukur, pembagian tanggung jawab operasional yang gamblang, serta sistem evaluasi komprehensif demi membuktikan nilai guna langsung dari teknologi yang dirancang bersama.

"Saya mengusulkan sebuah kerangka terpadu. Mulailah dengan proyek kecil yang memiliki penanggung jawab yang jelas. Rancang proyek tersebut bersama-sama. Bagikan apa yang berhasil kepada kawasan, dan bawa bukti dari penerapan nyata ke dalam diskusi global," ujarnya.

Kim lantas memaparkan analogi nyata pengaplikasian kecerdasan buatan pada lingkungan rumah sakit pelat merah. Menurut catatannya, menghadirkan perangkat lunak atau model AI murni sama sekali belum cukup guna menjamin kinerja operasional fasilitas kesehatan berjalan maksimal.

Pihak pengelola rumah sakit tetap membutuhkan pasokan basis data yang relevan dan terstandarisasi, kesiapan sumber daya manusia yang terampil, alokasi biaya perawatan dan operasional rutin, hingga panduan mitigasi risiko baku saat terjadi gangguan sistem komputasi.

Atas pertimbangan itu, seluruh rancangan program wajib dipasangi indikator kinerja kuantitatif yang jelas, mencakup aspek efisiensi pemangkasan durasi layanan, penekanan angka kesalahan diagnosis, serta optimalisasi pengeluaran anggaran. Lewat matriks tersebut, pengambil kebijakan pemerintah bersama lembaga mitra bisa menakar secara obyektif apakah adopsi teknologi benar-benar memberikan faedah substansial.

Indonesia Jangan Hanya Jadi Pasar AI

Nada peringatan senada dilontarkan oleh pakar Hubungan Internasional dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Dedy Permadi. Dirinya mengingatkan bahwa momentum kemitraan komprehensif bersama Korea Selatan semestinya dimaksimalkan untuk mengerek kapabilitas inovasi domestik, sehingga Indonesia tidak terperangkap menjadi target konsumen barang impor berbasis AI.

Dedy menuturkan peta riil lanskap digital saat ini memperlihatkan Indonesia masih terkunci pada peranan pasif sebagai pasar pemakai teknologi global.

Kondisi yang kurang menguntungkan tersebut, lanjutnya, harus segera didongkrak secara terstruktur, diawali dari kemahiran menyerap dan mengoperasikan teknologi secara independen, memodifikasinya cocok dengan tuntutan lokal, hingga berpuncak pada kapabilitas melahirkan inovasi baru secara orisinal.

"Hari ini, kita adalah pasar. Kita benar-benar harus mempertimbangkan situasi ini karena hal tersebut dapat menentukan apa yang akan kita lakukan pada masa depan," ujar Dedy.

Ia menguraikan bahwa peluang Indonesia terbuka amat lebar guna bertransformasi melampaui sekat pengguna teknologi semata, yakni dengan memproduksi sistem kecerdasan artifisial yang berpijak pada kekayaan bahasa daerah, ekosistem data lokal, dan dinamika sosial masyarakat sendiri.

"Tujuan utama kita sebenarnya bukan hanya menjadi pasar, tetapi juga bisa menjadi penemu dan inovator," katanya.

Bahkan lebih jauh, Dedy mendorong delegasi Indonesia dan Korea Selatan duduk sejajar guna membangun ekosistem teknologi AI secara bersama, termasuk membagi hak kepemilikan intelektual atas hasil rekayasa ciptaan tersebut.

"Ketika kita berbicara tentang kerja sama antara Korea dan Indonesia, kita bisa bersama-sama menciptakan dan memiliki AI baru," ujarnya.

Dalam pandangan Dedy, kedua bangsa sahabat ini sesungguhnya mempunyai kekuatan strategis berbeda yang saling melengkapi bila digabungkan secara harmonis.

Korea Selatan memiliki supremasi teknologi canggih, likuiditas modal investasi, serta rekam jejak riset terapan yang amat maju. Di sisi berlawanan, Indonesia menyediakan pangsa pasar raksasa, demografi tenaga kerja muda yang dinamis, pasokan sumber daya mineral esensial, dan jembatan strategis ke ekosistem ekonomi Asia Tenggara.

Kendati demikian, Dedy mewanti-wanti masih adanya ketertinggalan fasilitas riset di tanah air. Menyadari kenyataan itu, orientasi kemitraan bilateral perlu difokuskan pada peningkatan keahlian para insinyur muda, ilmuwan, serta praktisi profesional lokal.

Dari kacamata Seoul, kerja sama bilateral tersebut membuka gerbang penetrasi pasar dan akses kolaborasi dengan talenta berbakat Indonesia. Sebaliknya, bagi Jakarta, kolaborasi ini membuka kesempatan emas untuk menyerap alih pengetahuan teknis demi memacu kemandirian teknologi bangsa.

MoU Dinilai Masih Punya Sejumlah Kelemahan

Di samping aspek peluang, Dedy turut membeberkan catatan kritis bahwa tidak seluruh berkas perjanjian kerja sama yang sudah diteken memiliki korelasi substantif dengan pengembangan teknologi AI secara langsung.

Berdasarkan kajian inventarisasi mendalam terhadap 10 naskah MoU bilateral Indonesia-Korea Selatan, Dedy mencatat hanya ada dua kesepakatan resmi yang benar-benar berfokus pada ranah kecerdasan buatan.

Kedua dokumen tersebut membawahi skema akselerasi digital terpadu—meliputi pencetakan talenta AI, proteksi keamanan data, dan keandalan transmisi jaringan—serta pemanfaatan solusi AI dalam sektor fasilitas kesehatan dasar dan pembinaan kapabilitas manusia.

Dedy meluruskan bahwa telaah komparasi ini merupakan ikhtiar riset mandiri terhadap 10 dari total 16 naskah kesepakatan yang dilaporkan telah dimeteraikan oleh kedua delegasi. Sisa naskah lainnya belum sempat terangkum ke dalam pemetaan lantaran keterbatasan akses terhadap dokumen sumber.

Lebih terperinci, ia membedah naskah kesepakatan mengenai penguatan AI untuk domain kesehatan serta pembangunan kapasitas manusia yang diteken saat kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Korea Selatan.

Secara garis besar, kesepakatan itu memetakan lima prioritas sektoral, yaitu pembenahan fasilitas kesehatan primer berbantuan AI, ekosistem digital medik, pemeliharaan kesehatan ibu dan anak, penanganan kesehatan jiwa, serta pengokohan ketahanan sistem sanitasi dan kesehatan.

Menurut telaah kritisnya, dokumen MoU tersebut sesungguhnya telah memuat kerangka arah kebijakan dan skala prioritas yang memadai, didukung penunjukan entitas pelaksana serta format kemitraan operasional yang relatif terang benderang.

Akan tetapi, sejumlah komponen vital masih terlihat sangat lemah, terutama nihilnya skema pemantauan berkala, kekaburan regulasi tata kelola data pengguna, serta kekosongan ketentuan pembagian hak cipta kekayaan intelektual dan bagi hasil ekonomi.

Dedy juga menggarisbawahi bahwa berkas naskah formal itu belum menyinggung detail pendanaan anggaran operasional secara eksplisit, maupun mematok target capaian kerja berkala yang terstruktur rapi.

Kekosongan klausul esensial tersebut dipandangnya wajib segera diperjelas ke dalam petunjuk teknis supaya kesepakatan bilateral tidak berhenti sebagai piagam simbolik di atas kertas semata.

Dalam paparannya, Dedy mengonfirmasi bahwa realisasi tindak lanjut naskah kerja sama saat ini mulai bergulir ke tahapan penyusunan rencana aksi dan perintisan kelompok kerja, termasuk perbincangan koordinasi lintas pejabat kementerian via sambungan virtual.

Meski begitu, bersandarkan pada keterangan yang dihimpunnya, titik temu definitif menyangkut alokasi pendanaan maupun petunjuk teknis implementasi operasional masih belum disepakati bersama.

Pada kesempatan lain, Howon Kim mengingatkan bahwa keunggulan komparatif terbesar yang dipunyai Indonesia dalam kolaborasi bidang AI justru berakar pada potensi mutu sumber daya manusianya.

Indonesia, dalam pengamatannya, diberkahi surplus talenta rekayasa muda yang memiliki bakat merancang infrastruktur sistem komputasi serta mampu mengomandoi operasional teknis rumit. Potensi talenta lokal ini bakal sangat bertenaga jika dipadukan dengan kematangan industri Korea Selatan pada aspek rekayasa perangkat lunak, integrasi rantai sistem, pertahanan siber, dan digitalisasi manufaktur.

Kim membagikan preseden konkret dari rekam jejak korporasinya sendiri, Smart M2M, yang mendirikan divisi riset dan pengembangan inovasi (R&D) di kota Bandung.

Unit riset tersebut menyerap para sarjana lulusan Institut Teknologi Bandung (ITB) untuk berkolaborasi berdampingan dengan para tenaga ahli senior Korea Selatan dalam denyut ekosistem kerja harian.

Sinergi lapangan semacam itulah yang menurut Kim terbukti ampuh menjadi jalur transfer ilmu pengetahuan orisinal, dimulai dari merumuskan spesifikasi produk, mengevaluasi mutu aplikasi, merakit rancang bangun model AI, hingga menuntaskan kendala operasional secara langsung.

"Pembelajaran nyata dalam kolaborasi terjadi melalui pekerjaan teknis sehari-hari, membahas kebutuhan, meninjau implementasi yang sedang berjalan, menguji perangkat lunak, merancang arsitektur sistem AI, mengevaluasi agen AI, dan menyelesaikan masalah bersama," kata Kim.

Ia menggarisbawahi komitmen bahwa ekosistem kemitraan yang ideal patut memberikan kepercayaan dan mandat profesional kepada para tenaga ahli lokal untuk memegang fungsi sentral dalam rantai riset teknologi.

"Menurut saya, kemitraan yang baik memberikan tanggung jawab nyata kepada para insinyur lokal," ujarnya.

Guna mewujudkan kerja sama yang berdampak riil, Kim menganjurkan Indonesia dan Korea Selatan memulai langkah awal dengan memilih proyek AI berdimensi praktis dan terfokus.

Ia menunjuk tiga segmen strategis yang dinilai sangat prospektif untuk digarap, yaitu digitalisasi operasi logistik pelabuhan, otomasi lini manufaktur industri, dan perisai keamanan siber.

Sebagai ilustrasi di ranah maritim, integrasi sistem AI sanggup memudahkan petugas memindai berkas bongkar muat, memandu protokol perawatan sarana mesin, serta meninjau rekam jejak kecelakaan kerja yang sebelumnya terpecah-pecah di aneka basis data.

Sementara di sektor pertahanan digital, kehadiran algoritma AI modern sanggup mendongkrak ketepatan deteksi dini serangan siber dan mengamankan jaringan vital dari pola serangan peretas yang semakin berbahaya.

Kim tak lupa mengingatkan bahwa perancangan arsitektur teknologi wajib bersandar pada realitas geografis dan infrastruktur lokal di tanah air. Piranti canggih yang berhasil diterapkan di kota-kota Korea Selatan belum tentu bisa berfungsi mulus di Indonesia tanpa penyesuaian stabilitas koneksi internet, kontinuitas pasokan listrik, kapasitas komputasi, serta karakteristik psikologi pengguna setempat.

Oleh sebab itu, pelibatan aktif insinyur Indonesia sejak fase perancangan purwarupa mutlak diperlukan demi memastikan hasil rekayasa teknologi tidak cuma lolos uji laboratorium, melainkan berdaya guna secara berkelanjutan di tengah dinamika masyarakat.

Dari Kesepakatan Menuju Inovasi Bersama

Agar deretan nota kesepahaman ini tidak berakhir sia-sia, Dedy Permadi menawarkan cetak biru tahapan pengembangan komprehensif, mencakup perintisan infrastruktur AI terpadu, program akselerasi pertukaran talenta ahli, serta kemitraan riset inovasi berbasis kepemilikan paten bersama.

Dalam skenario rancangannya, fase perdana difokuskan pada penyediaan fondasi teknologi dan kepakaran insinyur dari Korea Selatan, sedangkan Indonesia menyumbang pasokan himpunan data komprehensif, penyertaan modal bersama, serta rincian teknis sasaran program di lapangan.

Fase berikutnya kemudian ditujukan pada pengujian komputasi dan kalibrasi teknologi langsung di atas karakteristik lanskap kepulauan Indonesia yang membentang luas.

Pada titik puncak, sinergi kedua negara bermuara pada perintisan pusat riset bersama yang melahirkan temuan baru bernilai komersial tinggi dengan hak kepemilikan paten yang dikuasai secara setara oleh kedua pihak.

Dedy menegaskan penyiapan fondasi pada etape awal ini menjadi kunci penentu masa depan seluruh program. Tanpa konsolidasi yang matang sejak semula, kesepakatan bilateral dikhawatirkan gagal mengalirkan faedah jangka panjang bagi kepentingan nasional.

Melengkapi pandangan itu, Kim mengusulkan pembagian peran setiap inisiatif proyek harus menetapkan entitas pelaksana, titik uji coba, kejelasan kedaulatan hak data, dan parameter keberhasilan yang disepakati bersama sejak awal.

Berbekal kedisiplinan skema operasional tersebut, pemangku kepentingan kedua negara bisa mengukur secara presisi apakah keluaran proyek AI benar-benar menopang produktivitas warga, berdaya tahan tinggi, ramah anggaran pemeliharaan, serta sepenuhnya dapat dirawat secara berkesinambungan oleh tenaga kerja lokal.

Ulasan kedua pakar tersebut menegaskan bahwa ujian sesungguhnya dari kemitraan kecerdasan buatan antara Indonesia dan Korea Selatan bukan dinilai dari berapa lusin naskah dokumen yang ditandatangani di hadapan media, melainkan kemampuan mentransformasikannya menjadi solusi teknologi yang operasional dan berdaya saing.

Bagi bangsa Indonesia, tolak ukur keberhasilan kemitraan ini bertumpu pada seberapa jauh para talenta dan insinyur nasional memperoleh lompatan kecakapan profesional, kepercayaan mengendalikan sistem rumit, serta hak partisipasi penuh dalam merancang dan memiliki inovasi AI masa depan, tanpa harus terdegradasi selamanya menjadi konsumen pelengkap teknologi negara maju.