Jakarta, CNBC Indonesia – Skema pembiayaan mutakhir tengah dirancang pemerintah guna mendanai proyek infrastruktur jalan tol yang kurang diminati oleh pihak swasta. Saat ini, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sedang memproses pendirian Balai Pengelolaan Dana Pengembangan Jalan Tol di lingkup Ditjen Bina Marga.
Meski demikian, rencana pembentukan unit kerja tersebut masih terus dibahas intensif. Kementerian PU kini berkoordinasi bersama Bappenas serta Kementerian Keuangan, sehingga realisasinya diprediksi belum dapat berlangsung segera.
"(Pembentukan Balai Pengelolaan Dana Pengembangan Jalan Tol) baru digodok sih itu," ungkap Menteri PU Dody Hanggodo saat ditemui di Gedung DPR, Kamis (24/9/2026).
Hingga saat ini, pemerintah memang kerap bergantung pada partisipasi permodalan investor swasta untuk merealisasikan jalan tol. Kendalanya, sejumlah ruas prioritas nasional sering kali dipandang memiliki kelayakan ekonomi yang kurang memikat pebisnis.
"Kita masih bicara-bicara dengan Kementerian Keuangan, Bappenas, segala macam. Jadi perlu waktu lah, nggak nggak akan dalam waktu dekat," lanjut Dody menerangkan prosesnya.
Kehadiran balai ini diharapkan menjadi instrumen pembiayaan mandiri negara agar dapat menggarap ruas strategis bernilai krusial, kendati daya tarik finansial bagi korporasi swasta sangat minim.
"Maksudnya kan kalau jalan tol itu kan lebih banyak inisiatif swasta ya. Jadi sih, kalau untuk ruas-ruas yang yang kita prioritaskan tapi swasta nggak tertarik gitu, atau swasta ketertarikannya less gitu, nah itu kita masuk. Nah, itu yang dibutuhkan nanti diskusi," jelas Dody.
Studi komprehensif pendirian unit baru ini diharapkan tuntas paling lambat tahun depan. Begitu evaluasi selesai, otoritas berwenang segera menetapkan format kelembagaan sekaligus mekanisme penyaluran dana pembangunannya.
"Ya mudah-mudahan paling lambat tahun depan lah selesai. Tahun depan," pungkas Dody optimis.
