Kementan Tegaskan Benih Sawit Tanpa Sertifikat Jadi Penghambat Utama Produktivitas Nasional

Posted on
banner 336x280

Kualitas benih bersertifikat memegang peranan krusial dalam mendongkrak capaian produktivitas tanaman kelapa sawit.

JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) menaruh perhatian serius terhadap peredaran bibit tanpa legalitas resmi yang dinilai menghambat optimalisasi hasil panen kelapa sawit di tanah air. Persoalan benih ilegal ini kerap dijumpai pada level petani swadaya, beriringan dengan masih minimnya implementasi pedoman budidaya pertanian yang baik atau Good Agricultural Practices (GAP).

banner 468x60

Koordinator Pengembangan Kelapa Sawit Direktorat Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Lainnya, Direktorat Jenderal Perkebunan Kementan, Mula Putra, memaparkan bahwa pemakaian materi tanam tanpa kejelasan asal-usul menghambat target lonjakan panen. Hambatan ini kian berat lantaran keterbatasan sarana produksi, lambatnya adopsi teknologi mekanisasi, dan kapasitas petani yang belum maksimal memenuhi standar tata kelola perkebunan.

“ISPO tidak hanya sekadar kertas. Titik kritisnya adalah mengubah kebiasaan,” ujar Mula dalam agenda diskusi Forum Wartawan Pertanian (FORWATAN) yang berlangsung di Gedung C Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Dirinya menguraikan bahwa kendala pada perkebunan rakyat tidak terbatas pada mutu bibit tanaman saja. Banyak petani mandiri yang tersandung masalah legalitas kepemilikan lahan karena belum mengantongi Sertifikat Hak Milik (SHM), ketiadaan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB), hingga sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

Tata letak lahan perkebunan yang terpisah-pisah dan tidak memusat dalam satu kawasan hamparan turut memicu inefisiensi kegiatan operasional. Hambatan tambahan lainnya, imbuh Mula, mencakup sulitnya memperoleh kucuran modal usaha, melambungnya anggaran operasional produksi, penggunaan sarana pertanian di bawah standar mutu, serta rendahnya perolehan rendemen tandan buah segar (TBS).

Ketua Bidang Perkebunan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) R. Aziz Hidayat mengakui indikator produktivitas konsisten menjadi tantangan berat bagi sektor kelapa sawit domestik. Kendati volume panen secara nasional memperlihatkan tren naik, tingkat produktivitas pada sejumlah area kebun justru berjalan di tempat atau stagnan, bahkan memperlihatkan grafik penurunan.

“Produksi dan produktivitas menjadi masalah utama. Stagnan, bahkan turun. Apalagi biodiesel kita naik dari B40 ke B50,” kata Aziz.

GAPKI memproyeksikan total produksi kelapa sawit di dalam negeri bakal terkerek dari angka 48,16 juta ton pada tahun sebelumnya menuju level 51,66 juta ton sepanjang 2026. Pertumbuhan volume tersebut terjadi saat pasokan bahan baku sawit dituntut kian besar demi mencukupi kebutuhan konsumsi pasar domestik, termasuk agenda mandatori biodiesel B50.

Aziz mendorong percepatan realisasi program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) demi meremajakan tanaman tua sekaligus mendongkrak kapasitas hasil panen kebun rakyat. Sampai dengan bulan November, capaian peremajaan kebun rakyat ini menembus kisaran 420 ribu hektare yang merangkul sekitar 190 ribu petani. Walau demikian, laju eksekusinya masih terganjal berkas administrasi dan konflik status kawasan perkebunan.

“Tantangan program PSR ada masalah STDB, SHM, masuk kawasan hutan, dan ada ketakutan dipanggil aparat penegak hukum,” ujar dia.

GAPKI mengusulkan kemudahan penerbitan STDB tanpa pungutan biaya, percepatan sertifikasi kepemilikan tanah, serta penuntasan polemik kebun sawit yang terlanjur berada pada kawasan hutan. Korporasi perkebunan skala besar turut dituntut mempererat jalinan kemitraan strategis bersama petani swadaya demi menyukseskan program replanting dan membenahi tata cara berbudidaya.

Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI) Tungkot Sipayung menilai ruang ekspansi volume sawit domestik terbuka sangat luas lewat pemaksimalan area tanam eksisting. Perbaikan pola budidaya tanaman berpeluang melipatgandakan panen secara signifikan tanpa perlu membuka lahan hutan baru.

“Di PTPN, dari 22 ton per hektare bisa menjadi 24 ton per hektare setelah dilakukan perbaikan GAP dan analisis blok. Bahkan ada yang mencapai 30 ton,” kata Tungkot.

Tungkot mengkalkulasi bahwa keberhasilan menaikkan produktivitas sebesar satu ton untuk setiap hektare sanggup menambah perolehan sawit nasional paling sedikit 14 juta ton. Lompatan hasil ini menjadi sangat krusial mengingat lonjakan konsumsi minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) nasional diestimasi menyentuh 43 juta ton pada 2045 mendatang.

Kementan menggarisbawahi upaya mendongkrak produktivitas perkebunan sawit tidak dapat ditumpukan sepenuhnya pada pundak petani rakyat. Jaminan kualitas benih unggul, peningkatan kapasitas tenaga kerja, pendampingan teknis intensif, pembiayaan yang mudah diakses, hingga sarana prasarana menuntut kolaborasi nyata korporasi sawit melalui kemitraan yang berkelanjutan.

banner 336x280