Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menegaskan komitmen pemerintah untuk mempertahankan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 pada rentang 2,85 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Di samping itu, otoritas fiskal mengalokasikan dana belanja berkisar Rp1.300 triliun pada kuartal IV 2026, kendati Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus menyisir pos anggaran demi memperoleh ruang penghematan.
Suahasil memaparkan bahwa estimasi defisit keuangan ini tetap merujuk pada pemaparan resmi pemerintah di hadapan Badan Anggaran DPR pada Juli silam. Patokan tersebut dijadikan pedoman utama dalam tata kelola APBN hingga penutupan tahun anggaran.
"Defisit APBN tetap di angka yang kita laporkan kepada Badan Anggaran di bulan Juli yang lalu, yaitu sekitar 2,85 persen dari PDB. Itu outlook yang kita jaga dan akan menjadi working agenda kita sampai dengan akhir tahun," tutur Suahasil saat ditemui di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (19/10).
Dirinya menerangkan bahwa langkah efisiensi kas negara sama sekali tidak bermakna penghentian atau pemotongan secara menyeluruh terhadap seluruh pos belanja.
Terkait hal tersebut, Kemenkeu bakal meninjau realisasi pembiayaan agar target setiap agenda kerja dapat terwujud lewat pemanfaatan dana yang jauh lebih tepat sasaran.
Memasuki kuartal IV 2026, total pengeluaran negara diproyeksikan menembus angka Rp1.300 triliun. Jumlah anggaran ini melampaui capaian serapan belanja pada kurun waktu serupa di tahun sebelumnya yang mencatatkan sekitar Rp1.200 triliun.
"Namun kalau kita mengatakan efisiensi anggaran itu bukan berarti bahwa menyetop anggaran. Karena untuk kuartal IV ini APBN akan belanja sekitar Rp1.300 triliun, lebih tinggi dibandingkan kuartal IV tahun 2025, yaitu Rp1.200 triliun," kata dia.
Menurut pandangan Suahasil, lonjakan belanja negara ini ditargetkan mampu menggerakkan roda perekonomian nasional, mencakup daya beli warga, fasilitas publik, hingga jaring pengaman sosial. Distribusi bantuan pangan periode triwulan pemungkas pun telah bergulir.
Bendahara Negara lantas memberikan ilustrasi pembenahan tata kelola pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu wujud nyata optimalisasi penggunaan dana pemerintah.
Ia menyebut restrukturisasi kepengurusan di tubuh Badan Gizi Nasional (BGN) berhasil menciptakan proses eksekusi pembiayaan program yang jauh lebih berdaya guna.
"Saya ambil contoh MBG, Makan Bergizi Gratis kita sekarang sudah mengalami perubahan pengelolaan yang luar biasa. Dan itu dilakukan oleh manajemen Badan Gizi Nasional yang baru. Sehingga dengan manajemen yang baru, form-nya pengelolaan yang baru, kemudian efisiensinya terbentuk," ucap Suahasil.
Ia menggarisbawahi bahwa evaluasi pos anggaran bakal terus bergulir hingga tutup tahun berjalan tanpa mengorbankan agenda-agenda strategis nasional.
Pemerintah bertekad menjaga belanja negara agar tetap menopang laju ekonomi serta memproteksi masyarakat luas, melalui serapan dana berdaya guna tinggi tanpa mencederai disiplin APBN.
"Poinnya adalah bukan tentang potong anggarannya, tetapi bagaimana mencapai output dari yang direncanakan dengan pelaksanaan yang efisien," pungkasnya.
