Faktor keamanan wajib selalu ditempatkan sebagai fokus paling esensial pada seluruh lini perhubungan.
BANDUNG — Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menguraikan sejumlah terobosan terencana guna mengoptimalkan keselamatan di sektor perhubungan nasional. Dudy menegaskan tekadnya bahwa aspek keamanan tidak boleh dikesampingkan dalam penyelenggaraan sarana angkutan apa pun.
“Dalam menjaga keselamatan transportasi, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus memperkuat aturan dan standar keselamatan,” tutur Dudy dalam agenda diskusi bersama Forum Wartawan Perhubungan (Forwahub) di Bandung, Jawa Barat, Jumat (2/10/2026).
Dudy menginstruksikan adanya intensifikasi inspeksi langsung di lapangan, pengetatan monitoring kepada pihak operator, hingga penerapan sanksi tegas atas setiap pelanggaran. Melalui langkah tersebut, Dudy menilai seluruh pelaku usaha perhubungan dapat beroperasi menggunakan acuan baku yang transparan serta terukur.
Kementerian Perhubungan kini sedang merancang regulasi tata kelola operasional armada, khususnya angkutan umum bagi operator. Kebijakan anyar ini memuat ketentuan uji kelayakan atau asesmen khusus bagi jajaran manajemen transportasi publik, mencakup dewan direksi sampai komisaris.
“Kami melihat sektor transportasi publik yang mana kita bertanggaung jawab terhadap masyarakat yang menggunakan, kita ingin memastikan penyelenggara atau perusahaan itu memahami, serta mengerti aspek keselamatan,” kata Dudy.
Guna memperkokoh proteksi di jalur perairan, penertiban muatan logistik terkhusus armada pengangkut muatan berat mulai diperketat secara masif. Dudy telah menginstruksikan korporasi pelayaran nasional seperti PT Pelni, PT Pelindo, serta PT ASDP Indonesia Ferry untuk bertindak lebih disiplin mengawasi kendaraan barang berbobot besar.
Pada layanan penyeberangan lintas laut, arus penumpang umum kini dipisah dari alur armada angkutan logistik demi menjamin kelancaran serta kenyamanan bersama. Kebijakan pemisahan fasilitas tersebut sekaligus menyokong program pencapaian target zero over dimension over load (ODOL) tahun 2027 mendatang.
“Kami sudah minta pemisahan ini diterapkan, seperti di Pelabuhan Ketapang. Kita harus mengedukasi beberapa pihak supaya bisa memahami bahwa pemisahan di pelabuhan penyeberangan itu demi keselamatan,” tambah Dudy.
Menghadapi datangnya musim hujan, Dudy mengimbau potensi ancaman kecelakaan perjalanan cenderung meningkat seiring tingginya probabilitas bencana alam. Maka dari itu, ia meminta seluruh aparatur Kemenhub, mulai level Eselon I hingga Eselon IV sampai petugas lini terbawah, senantiasa meningkatkan kewaspadaan.
Berbekal ketetapan jelas serta implementasi tegas di lapangan, Dudy menaruh harapan besar bahwa keselamatan perjalanan bertransformasi menjadi budaya kolektif. Dudy menekankan perlindungan nyawa merupakan pesan fundamental yang mesti digaungkan berkesinambungan kepada seluruh komunitas perhubungan, dari aparatur kementerian hingga mitra industri terkait.
“Satu nyawa itu terlalu banyak untuk kita korbankan apabila kita tidak memperhatikan atau mempedulikan soal keselamatan,” ujar Dudy menegaskan.
Dudy tak henti-hentinya mengingatkan seluruh pemangku kepentingan untuk tidak pernah teledor menjaga keselamatan, mengingat kepentingan publik menjadi taruhannya. Baginya, jaminan perlindungan bukanlah sekadar slogan kosong, formalitas berkas, maupun urusan administratif belaka.
“Ini harus sudah menjadi budaya dan jika saya secara pribadi menjadikan ini sebuah harga diri, keselamatan itu harga diri sebagai insan transportasi. Kalau sudah bicara harga diri adalah sesuatu yang tidak bisa kita tawar,” tegas Dudy.


