Kemendikdasmen Kucurkan Rp 1,2 Triliun Demi Revitalisasi 1.487 Sekolah Pasca-Gempa NTT

Posted on
banner 336x280

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah menyusun rencana perbaikan menyeluruh terhadap 1.487 unit institusi pendidikan di Nusa Tenggara Timur (NTT). Kebijakan tersebut digulirkan sebagai langkah strategis dalam memulihkan fasilitas belajar mengajar di wilayah yang sempat diterjang bencana alam gempa bumi.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengungkapkan, rencana pembenahan infrastruktur ini menunjukkan keseriusan pihak pemerintah demi memastikan jalannya rehabilitasi pendidikan di seluruh zona bencana dapat terwujud secara maksimal.

banner 468x60

"Informasi di NTT terkait dengan komitmen kami untuk daerah bencana, kami akan melakukan revitalisasi termasuk SDN tadi itu (SDN Mboeng) sebanyak 1.487 satuan pendidikan di NTT saja," tutur Abdul Mu’ti dalam agenda rapat dengar pendapat bersama jajaran Komisi X DPR di kawasan Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Senin (21/9/2026).

Dirinya turut menjamin bahwa eksekusi pemulihan fisik sekolah nantinya berlangsung sangat optimal, dengan selalu menyesuaikan kondisi darurat maupun keperluan utama dari masing-masing sekolah yang terdampak musibah.

Abdul Mu’ti kembali menandaskan jika Kemendikdasmen memegang prinsip teguh untuk merampungkan agenda pembenahan gedung sekolah tersebut sesempurna mungkin demi membangkitkan ekosistem pembelajaran di NTT seusai musibah melanda.

Berdasarkan data sebelumnya, instansi Kemendikdasmen sudah menyiapkan pos dana anggaran sampai Rp 1,2 triliun khusus perbaikan fasilitas sekolah di tanah NTT. Sasaran pemugaran diprioritaskan bagi konstruksi gedung yang luluh lantak parah hingga tempat belajar siswa yang sampai sekarang masih memakai tenda atau struktur semipermanen.

Viral Sekolah di NTT

Di waktu bersamaan, Mu’ti juga menyampaikan klarifikasi mendalam seputar kehebohan video viral mengenai sekolah dasar di NTT yang memperoleh papan interaktif digital, namun dilaporkan tidak memiliki sambungan daya listrik sama sekali.

"Khusus berita yang viral, tentang sebuah SD negeri di NTT itu sesungguhnya yang beredar di media sosial itu tidak akurat. Karena sebenarnya SDN itu memiliki beberapa ruang kelas, yang lainnya itu masih berfungsi," jelasnya meluruskan informasi.

"Jadi yang di video itu yang tidak berfungsi, yang rusak, tapi kelas yang lainnya itu berfungsi. Dan IFP-nya juga berfungsi, Mas. Yang di video yang sedang tidak berfungsi, yang kelas yang lain berfungsi," tambah Mu’ti menerangkan duduk perkaranya.

Pejabat kementerian tersebut juga menguraikan skema digitalisasi lingkungan satuan pendidikan yang memiliki komponen terpadu berjumlah empat setengah langkah.

"Yang pertama pemberian IFP-nya. Yang kedua pelatihan gurunya, jadi gurunya kita latih. Yang ketiga itu pemberian laptop. Kemudian yang keempat itu akses jaringan. Nah, itu empat. Nah, setengahnya itu, jaringan itu ada dua yakni jaringan internet dan jaringan listrik," jelas Mu’ti memerinci.

"Internet yang belum ada kami bantu melalui Starlink, dan itu sudah kami lakukan di daerah-daerah 3T, yang karena harganya sangat bisa terjangkau dan sudah kami lakukan," lanjutnya menambahkan.

Selanjutnya, urai Mu’ti, penanganan infrastruktur aliran setrum dibagi ke dalam dua jalur alternatif, adalah pemanfaatan panel surya mandiri serta pembuatan transmisi jaringan baru.

"Dan kami sudah ada pembahasan dengan PLN untuk pembangunan jaringan ini, sehingga insyaallah ke depan itu bisa kami laksanakan dengan sebaik-baiknya," pungkas Mu’ti mengakhiri.

Pantau sajian informasi terbaru serta tepercaya lainnya di laman Berita Liputan6

banner 336x280