Asosiasi Pengusaha Indonesia mendesak agar proses perumusan upah minimum tahun 2027 dijalankan secara akuntabel dan transparan.
JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menghendaki mekanisme perumusan UMP 2027 digulirkan melalui musyawarah tripartit yang terbuka, konstruktif, serta berpijak pada data aktual, dengan melibatkan pihak regulator, organisasi pelaku usaha, dan serikat buruh lewat lembaga Dewan Pengupahan. Ketua Umum APINDO Shinta Widjaja Kamdani memandang penyerapan ragam pandangan sangat esensial demi melahirkan eksekusi regulasi yang berkesinambungan.
"Penetapan UMP 2027 perlu dilihat dalam kerangka yang lebih luas, yakni bagaimana kebijakan pengupahan dapat memberikan daya dukung bagi pekerja sekaligus menjaga keberlanjutan dunia usaha dan memperluas kesempatan kerja formal," sebut Shinta sewaktu dihubungi Republika di kawasan Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Bagi sosok Shinta, ketiga pilar target itu saling terikat serta mesti berproses secara proporsional. Dirinya menegaskan bahwa peningkatan imbalan kerja yang sehat menuntut topangan produktivitas, akselerasi dinamika perniagaan, serta daya tahan entitas bisnis guna mempertahankan sekaligus mencetak ruang kerja anyar.
"Perlu diketahui kondisi dunia usaha saat ini sangat beragam. Sebagian sektor menunjukkan pertumbuhan," tambah Shinta memaparkan kondisi di lapangan.
Kendati begitu, Shinta menerangkan banyak perseroan, teristimewa pada sektor padat karya, yang sampai saat ini bergulat melawan beban operasional, penurunan daya serap pasar, serta kerumitan memelihara laju usaha. Bahkan, ungkapnya, sejumlah badan usaha masih berada pada posisi survival mode, dengan fokus pokok mengamankan perputaran aktivitas komersial dan menangkal ancaman pemutusan hubungan kerja karyawan.
"Perbedaan kemampuan tersebut perlu diperhitungkan dalam kebijakan pengupahan, termasuk dengan mempertimbangkan karakteristik ekonomi, produktivitas, dan tingkat pengangguran di masing-masing daerah," tutur Shinta melanjutkan keterangannya.
Mengenai penghitungan angka kenaikan standar gaji daerah, ia memandang landasan kalkulasi wajib ditetapkan secara terang benderang. Ragam variabel seperti laju inflasi, persentase pertumbuhan ekonomi, standar kebutuhan hidup layak (KHL), kapasitas kinerja tenaga kerja, hingga situasi pasar ketenagakerjaan perlu diterapkan secara rasional, terukur, serta bertumpu pada basis data riil. Shinta mengingatkan upah minimum hakikatnya berfungsi sebagai jaring pengaman (safety net) bagi ambang batas bawah, bukan patokan gaji merata untuk semua kelompok pekerja.
"Bagi pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih, pengupahan berpedoman pada struktur dan skala upah perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku," imbuh pimpinan asosiasi tersebut.
Menyusul ditetapkannya UU Nomor 27 Tahun 2026, Shinta menyatakan bahwa penerapan skema perhitungan upah terkini patut menjamin kepastian regulasi beserta prediktabilitas bagi kalangan buruh maupun korporasi. Dirinya memaparkan kejelasan seputar penetapan angka indeks khusus dalam rentang 0,5 sampai 1, prosedur hitung KHL, serta keterikatan timbal balik kedua tolok ukur dalam formula pengupahan berstatus teramat mendasar.
"Penerapannya perlu dilakukan secara konsisten dan transparan, dengan memperhitungkan perbedaan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan antardaerah," tegas Shinta.
Kepastian tersebut memberi ruang bagi manajemen korporasi dalam memetakan alokasi biaya usaha, ekspansi modal, hingga rekrutmen pekerja secara jauh lebih terarah. Pada aspek berlawanan, peningkatan derajat kesejahteraan dan daya beli kaum pekerja tidak semata-mata dipasrahkan pada kenaikan nilai rupiah upah minimum.
"Pemerintah, termasuk pemerintah daerah, juga memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, menyediakan transportasi publik yang terjangkau, memperluas akses hunian pekerja, serta meningkatkan keterjangkauan layanan dasar," jelas Shinta.
Shinta berkeyakinan intervensi pemerintah semacam itu sanggup menopang kekuatan belanja riil kelompok buruh. Sementara itu, komitmen penanaman modal pada bidang teknologi, pembinaan kompetensi, upskilling, reskilling, dan penguatan mutu daya produksi bakal memperkokoh kapasitas sektor usaha dalam menghadirkan kenaikan penghasilan jangka panjang.


