Kawal Anggaran MBG, Menko Pangan Tegaskan SPPG Wajib Buat Laporan Harian

Posted on
banner 336x280

Aparatur negara kian memperketat pemantauan belanja operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada agenda Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah strategis yang kini diwajibkan ialah keharusan setiap unit SPPG menyetorkan catatan pemakaian kas setiap hari guna menjamin keterbukaan serta akuntabilitas pembiayaan.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa ketentuan baru tersebut termasuk dalam skema transformasi MBG 2.0 yang digulirkan Badan Gizi Nasional (BGN). Unit pelayanan yang kedapatan mangkir menyerahkan berkas pembukuan rutin harian bakal dijatuhi penalti berupa penghentian distribusi anggaran operasional.

banner 468x60

"Kepala BGN telah melakukan transformasi MBG 2.0, salah satunya adalah dengan melakukan efisiensi anggaran MBG sebesar Rp44 triliun yang terdiri dari efisiensi anggaran BGN, efisiensi insentif yayasan, efisiensi dana operasional SPPG dan Virtual Account ganda," bebernya lewat rilis tertulis, Rabu (18/11).

Seluruh dana sisa dari kebijakan penghematan tersebut nantinya segera disetorkan balik menuju kas milik negara. Penyerahan pembukuan pengeluaran harian menjadi instrumen utama pembuat kebijakan demi memastikan pemanfaatan uang operasional program berlangsung sangat terbuka.

"SPPG harus melaporkan penggunaan dana harian. SPPG yang tidak melaporkan LPDH akan distop pencairan dananya. Hal ini dilakukan untuk menjamin transparansi penggunaan dana operasional MBG," tegas Zulkifli lebih lanjut.

Urusan tata kelola MBG ini dimatangkan ketika Zulkifli bersua langsung dengan Kepala BGN, Sudaryono, pada Rabu (18/11). Dialog tersebut fokus mempercepat perbaikan menyeluruh, meliputi pemutakhiran data warga penerima bantuan, penataan standarisasi fasilitas SPPG, hingga pengetatan kontrol demi meniadakan ancaman bahaya bagi para sasaran penerima.

Pusat turut mengutamakan percepatan aktivasi SPPG pada kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), termasuk wilayah aglomerasi padat. Sampai detik ini, lembaga BGN telah meresmikan pembukaan 2.413 gerai SPPG lewat tiga gelombang bertahap.

Dari total unit terdaftar, terdapat 31 lokasi yang dinyatakan sudah benar-benar siap beroperasi, sementara sisanya masih dalam tahap penyempurnaan fasilitas sarana prasarana. Agenda peresmian bagi gerai-gerai yang sudah tuntas dijadwalkan berlangsung pada pekan kedua Desember nanti.

Selain masalah transparansi uang, restrukturisasi difokuskan agar asupan bergizi jatuh ke target penerima yang tepat. Pihak BGN sudah mengeluarkan Surat Penetapan Sementara (SPS) 2 bagi 26.885 unit operasional yang menjangkau 58.374.945 target individu.

Berikutnya, distribusi SPS 3 bakal berpijak pada data milik Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) beserta Kementerian Agama (Kemenag) sebagai dasar validasi murid sekolah.

Di sisi lain, SPS 4 disiapkan untuk mengunci kelompok sasaran ibu hamil, ibu menyusui, serta balita (3B) merujuk data valid by name by address (BNBA).

Penertiban alokasi modal juga menyasar penghapusan makelar maupun pihak calo tak berizin dalam ekosistem kerja. Kebijakan tegas ini dipercaya mampu mendongkrak efisiensi realisasi dana MBG.

Pemerintah sekaligus memperkuat sistem keamanan sajian pangan demi menekan angka kasus keracunan fatal menjadi nol persen. Terobosan yang tengah dirancang BGN ialah konsep hidangan prasmanan sekolah, meniru kesuksesan program serupa di banyak negara maju.

Mekanisme prasmanan itu bakal dipantau ketat melalui perbaikan buku petunjuk teknis, kelengkapan sarana kantin, dan penyisipan materi nutrisi pada kurikulum pendukung murid.

Kontrol kerja lapangan SPPG diperketat oleh peninjauan tim satgas wilayah. BGN bahkan memasang sistem kecerdasan buatan (AI) yang tersambung pada kamera pemantau (CCTV) di tiap gerai.

Lewat momentum transformasi MBG 2.0, pemerintah optimis reformasi birokrasi, pengetatan dana, dan pengawasan modern ini sukses memperkuat keyakinan publik secara luas.

banner 336x280