Jakarta – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Suyudi Ario Seto membeberkan secara rinci andil empat tersangka pada perkara dugaan intersepsi komunikasi tanpa izin terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Suyudi menerangkan empat figur yang telah ditetapkan status hukumnya tersebut ialah eks pimpinan Korps Bhayangkara Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), Slamet Uliandi (SU), Irjen Eko Hadi (EH), serta Irjen Ahrie Sonta (AS).
"Dalam perkara ini penyidik telah menetapkan empat orang tersangka, yaitu LSP, SU, EH, dan AS," ujar Suyudi saat menghadiri rapat kerja bersama jajaran Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026).
Mengacu pada berkas pengusutan kepolisian, para tersangka tersebut disinyalir mempunyai fungsi dan keterlibatan yang berlainan pada setiap fase tindak pidana itu.
Tersangka pertama, yakni Jenderal LSP sewaktu menduduki pucuk kepemimpinan Korps Bhayangkara, disinyalir menginstruksikan serta menentukan sasaran intersepsi baik lewat instruksi verbal maupun percakapan aplikasi WhatsApp kepada Kepala Bagian Monitoring Ahrie Sonta. Dirinya pun disinyalir bertindak sebagai pihak penerima laporan akhir atau end user dari operasi itu.
"Peran tersebut dalam materi penyidikan dikaitkan dengan dugaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana," jelas Suyudi.
Tersangka kedua, SU saat menjabat Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri kurun waktu 2021 hingga Oktober 2026, disinyalir bertindak selaku dewan penasihat pusat pemantauan Polri. SU diduga memberi restu pelaksanaan penyadapan sekaligus mengalirkan rangkuman hasil penyadapan dari Plt. Kabag Monitoring ke Jenderal LSP. Dokumen itu berbentuk rekapan berkala harian dan telaah analisis.
Tersangka ketiga, EH sewaktu menjadi Plt. Kabag Monitoring sejak 5 Desember 2024 hingga 7 Oktober 2025, disinyalir memperoleh instruksi penyadapan sasaran khusus dari SU. Mandat penargetan tersebut disinyalir bersumber langsung dari figur Jenderal LSP.
Selanjutnya, EH diduga meloloskan persetujuan operasi hanya melalui pesan aplikasi WhatsApp tanpa adanya kelengkapan berkas administrasi atau dokumen pengajuan dari pihak penyidik.
Tersangka keempat, AS pada masa menjabat Plt. Kabag Monitoring per 7 Oktober 2025 sampai 1 Oktober 2026, disinyalir menerima mandat Jenderal LSP lalu meneruskannya kepada staf operator teknis untuk melancarkan penyadapan tanpa prosedur permohonan penyidik.
AS diduga mengalirkan laporan rekaman sadapan kepada LSP sekaligus memberikan aba-aba untuk menghelat aksi pemantauan langsung di lapangan.
"Selain itu AS juga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan atau voice dan log serta pembubaran grup WhatsApp," pungkasnya.
Canda Prabowo di HUT NasDem: Jangan-Jangan Disadap Aku di Sini
Pengajuan Perlindungan di Kasus Penyadapan Presiden Bertambah Jadi 8 Orang
Ahrie Sonta Tertunduk, Karier yang Berakhir di Depan Majelis Etik
Irjen Ahrie Sonta Dipecat, Habiburokhman Minta Polri Tindak Pihak Lain
Irjen Ahrie Sonta Melawan Usai Dipecat
Irjen Ahrie Sonta Ajukan Banding Usai Dipecat Polri
Polri Pecat Irjen Ahrie Sonta Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
Puan Soroti Dugaan Penyadapan Presiden, Aturan Penyadapan Bisa Diperketat
Tersangka Penyadapan Prabowo Irjen Ahrie Sonta Jalani Sidang Etik
