Karang Taruna Kabupaten Bogor secara resmi mendirikan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) guna mendampingi warga dalam menuntaskan problem hukum serta dinamika sosial, sebagai kesinambungan program Sekolah Advokasi.
Organisasi kepemudaan Karang Taruna Kabupaten Bogor, Jawa Barat, meluncurkan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) pada Sabtu. Kehadiran badan ini ditujukan guna memfasilitasi publik dalam menuntaskan ragam permasalahan sosial serta hukum yang kerap membelit keseharian masyarakat setempat.
Ketua Karang Taruna Kabupaten Bogor, Heri Gunawan, menegaskan peluncuran LKBH merupakan kelanjutan konkret dari Sekolah Advokasi yang sukses mendidik hampir 2.000 anggota di 40 wilayah kecamatan se-Kabupaten Bogor. "Ini sebagai wadah atau legitimasi bahwa sekolah advokasi berjalan memang untuk kepentingan masyarakat. Para kader yang sudah dilatih memiliki lembaga resmi untuk menolong dan mengadvokasi warga," tutur Heri saat berada di Cibinong.
Heri memaparkan, kurikulum Sekolah Advokasi Karang Taruna sudah membekali ribuan pengurus mengenai komplikasi sosial kemasyarakatan. Pokok bahasan tergolong menyeluruh, mencakup sektor hukum perdata dan pidana, ranah pendidikan, jaminan kesehatan, hingga proteksi perempuan dan anak. Sepanjang pembinaan, pihak pengurus mengundang para praktisi kompeten guna menularkan keahlian praktis kepada peserta supaya cakap menjalankan fungsi pendampingan warga di kawasan masing-masing.
Inisiatif tersebut berpijak pada fakta masih maraknya penduduk yang terbentur urusan birokrasi administratif atau kesulitan menjangkau sarana fasilitas publik lantaran minimnya wawasan. "Banyak permasalahan masyarakat yang sebetulnya tidak terlalu rumit, namun kekurangan pemahaman masyarakat sering kali menjadi kendala. Jadi sekolah advokasi ini diharapkan mampu menjadi solusi untuk masyarakat," sebutnya menambahkan keterangan.
Dia memberikan contoh nyata perihal warga yang masih awam terkait alur penggunaan layanan kesehatan lewat skema Universal Health Coverage (UHC) rilisan Pemerintah Kabupaten Bogor. Lewat skema jaminan tersebut, pemerintah daerah setempat berikhtiar menyediakan proteksi pengobatan menyeluruh bagi warga, salah satunya lewat kemudahan akses berobat hanya berbekal KTP sesuai ketetapan perundangan.
Heri menaruh asa agar para kader jebolan pelatihan advokasi ini sigap membimbing publik mengerti tahapan berobat serta mengurai rintangan birokrasi pemerintahan. Tak cuma sektor medis, para relawan juga didorong menyediakan pengawalan awal pada sengketa hukum, problematika sekolah, serta keselamatan perempuan dan anak sebelum kasus dilimpahkan pada instansi berwenang resmi.
Ia menggarisbawahi hadirnya LKBH menjadi komitmen strategis mengangkat peranan Karang Taruna agar tak sekadar berkutat pada kegiatan kepemudaan semata, melainkan terjun langsung menuntaskan friksi sosial. "Kami berharap seluruh kader yang sudah dilatih di sekolah advokasi bisa menjadi kader yang benar-benar dirasakan keberadaannya bagi masyarakat," pungkas Heri menegaskan.
