Masyarakat kini dapat mengakses informasi riwayat para calon wakil rakyat secara terbuka.
JAKARTA — Fraksi Partai Golkar di DPR RI secara resmi membeberkan riwayat pendidikan para legislatornya guna merespons tingginya desakan publik terkait transparansi dan keabsahan ijazah anggota dewan. Kebijakan ini dihadirkan demi menyajikan kejelasan informasi kepada khalayak luas, sekaligus menanggapi tuntutan keterbukaan perihal rekam jejak akademis para perwakilan rakyat di parlemen.
Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, Daniel Mutaqien Syafiuddin menegaskan bahwa seluruh proses pencalonan anggota dewan sejatinya telah melewati serangkaian verifikasi berkas yang ketat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Seluruh dokumen wajib, termasuk bukti jenjang pendidikan, harus diserahkan secara lengkap sebelum seseorang sah ditetapkan menjadi anggota legislatif terpilih.
Daniel menambahkan bahwa seluruh data para kontestan pemilu sebenarnya bisa dilihat oleh publik berdasarkan regulasi yang ada. Oleh sebab itu, tahapan pemeriksaan administratif yang dilakukan penyelenggara pemilu merupakan sarana penting untuk memastikan setiap kandidat benar-benar memenuhi kriteria perundang-undangan.
"Sebenarnya kalau dalam pencalonan sebagai anggota DPR di KPU itu sifatnya terbuka. Data-data mengenai calon legislatif sebelum ditetapkan menjadi anggota dewan sudah diserahkan dan tercatat lengkap di KPU, sehingga masyarakat dapat menelusurinya sesuai ketentuan yang berlaku," kata Daniel lewat keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Ia memaparkan bahwa patokan kualifikasi ijazah bagi kandidat legislator DPR RI sudah tercantum dengan jelas pada Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai Pemilihan Umum, yang telah diperbarui dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023.
Merujuk pada payung hukum tersebut, syarat terendah bagi calon legislator DPR RI adalah lulusan SMA, Madrasah Aliyah, SMK, MAK, ataupun sekolah lanjutan lain yang setara. Di samping kualifikasi sekolah, terdapat pula sederet ketentuan lainnya, seperti usia minimal 21 tahun, bertempat tinggal di Indonesia, cakap berbahasa Indonesia, serta tercatat aktif sebagai anggota partai politik peserta pemilu.
Mewujudkan prinsip transparansi publik, Fraksi Partai Golkar merinci tingkat kelulusan dari 99 anggotanya dari keseluruhan 102 kursi yang mereka duduki di Senayan. Sementara itu, sebanyak tiga kursi sisanya masih menunggu perampungan mekanisme Pergantian Antarwaktu (PAW).
Berdasarkan rincian tersebut, sebanyak 25 legislator Golkar telah menuntaskan studi doktoral (S3), 37 legislator mengantongi ijazah magister (S2), dan 32 orang berstatus lulusan sarjana (S1). Di sisi lain, terdapat dua legislator berpendidikan diploma, serta tiga nama lainnya berlatar belakang jenjang SMA atau sederajat.
Struktur data ini memperlihatkan bahwa hampir seluruh wakil rakyat dari Partai Golkar merupakan lulusan akademi tinggi. Tercatat sebanyak 94 dari total 99 wakil rakyat yang terdata berhasil menamatkan pendidikan tinggi mereka.
Dengan membuka data akademis ini, pungkas Daniel, Fraksi Golkar berkeinginan masyarakat memperoleh pemahaman yang menyeluruh tentang profil pendidikan wakil mereka. Keterbukaan ini juga ditujukan untuk menumbuhkan keyakinan publik terhadap parlemen sekaligus memperkuat iklim transparansi demokrasi.





