Jakarta – Sosok Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution tampak menjalani proses Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) bertempat di Gedung Divisi Propam Mabes Polri pada Selasa (10/11/2026).
Agenda pemeriksaan etika profesi kepolisian ini bergulir intensif selama kurang lebih 10 jam hingga majelis etik memutuskan vonis pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada Ahrie.
Mengacu pada dokumentasi video yang beredar, jenderal bintang dua itu terlihat terus menundukkan kepala sepanjang sidang. Ahrie juga tampak menggenggam sejumlah berkas dokumen sembari menyimak jalannya persidangan.
Berdasarkan rekaman visual itu, posisi duduk Ahrie berada persis di tengah ruangan berhadapan langsung dengan lima orang pimpinan majelis etik. Wartawan peliput tidak diperkenankan menyaksikan forum secara langsung lantaran kegiatan diselenggarakan secara tertutup.
Jalannya persidangan etik ini dipimpin langsung Komjen Pol Rudy Darmoko sebagai ketua komisi didampingi Irjen Pol Roma Hutajulu yang mengemban tugas wakil ketua.
Sementara itu, tiga perwira tinggi yang mengisi kursi anggota komisi persidangan adalah Irjen Pol M. Zulkarnain, Irjen Pol Jayadi, serta Irjen Pol Rahmat Setyadi.
Prinsip Tanpa Impunitas
Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menandaskan bahwa penegakan aturan Kode Etik Profesi Polri senantiasa berpijak pada asas profesionalitas, prosedural, proporsional, serta mengutamakan nilai objektivitas, etika moral, dan akuntabilitas publik.
Dirinya kembali menggarisbawahi komitmen institusi yang menolak segala bentuk kompromi atas penyalahgunaan kewenangan anggota. Setiap personel Korps Bhayangkara diwajibkan bertindak selaras dengan pedoman operasional dan kode etik kedinasan yang berlaku ketat.
"Hal ini sejalan dengan semangat ‘Bersih ke Dalam’, bahwa kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri harus dimulai dari integritas setiap personel dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya," ungkapnya.
Lebih lanjut, Johnny menjamin instansinya tidak bakal memberikan perlindungan atau keistimewaan hukum kepada figur mana pun yang terjerat dugaan penyadapan ilegal, termasuk terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
"Tapi secara prinsip tadi, tidak ada perlakuan istimewa, tidak ada impunitas. Ini yang perlu kami tegaskan," kata Johnny.
Sanksi Pemecatan Ahrie Sonta
Terkait perkara pokok, Ahrie resmi berstatus tersangka bersamaan dengan tiga pejabat tinggi kepolisian lainnya. Tim pemeriksa menduga kuat adanya aksi penyadapan secara ilegal yang menyasar sambungan telepon Presiden Prabowo beserta beberapa tokoh nasional.
Pelanggaran etik yang disidangkan terhadap Ahrie berakar dari tindakannya sewaktu masih memegang amanah Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasi Nasional (Kabagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri.
Jenderal tersebut diduga kuat memanfaatkan kewenangan operasional terhadap piranti teknologi kepolisian untuk melancarkan penyadapan yang melangkahi koridor aturan resmi.
Konsekuensi atas aksinya, figur berinisial AS dinilai melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto aturan Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Pasal-pasal rujukan etik itu mencakup Pasal 5 ayat (1) huruf c dan g tentang etika kelembagaan, juga Pasal 8 huruf c angka 1 perihal pelanggaran etika kepribadian.
Selain pasal tersebut, AS turut dinilai melanggar rambu larangan yang tertuang dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dan b seputar ranah etika kelembagaan.
Merespons putusan PTDH, kubu Ahrie Sonta segera menempuh langkah permohonan banding. Berkas banding itu nantinya diproses seturut tata cara internal melalui Komisi KKEP tingkat banding.
"Terduga pelanggar AS, sesuai dengan haknya, dalam menanggapi putusan sidang telah menyatakan banding," kata Johnny.
