Jakarta, CNBC Indonesia – Hubungan panas Amerika Serikat (AS) bersama Iran kembali memanas hingga ke level mengkhawatirkan. Walau proses diplomasi terus diupayakan, pihak Teheran secara gamblang menolak berkompromi seputar program nuklir mereka, bahkan jika Gedung Putih bersedia menyepakati usulan pembukaan kembali rute perkapalan vital di Selat Hormuz.
Sikap tegas tersebut diutarakan seorang pejabat tinggi Teheran kepada Reuters, seperti dilaporkan pada Minggu (27/9/2026). Dirinya menggarisbawahi bahwa koridor perairan strategis itu bakal terus diblokade total sampai "seluruh persyaratan Iran dipenuhi" oleh pemerintahan AS.
Persoalan bermula saat Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqchi menyodorkan proposal pembukaan akses Selat Hormuz. Dokumen tersebut mensyaratkan gencatan senjata total di semua lini dalam jangka tujuh hari, penghapusan blokade maritim AS di dermaga Iran, pencairan aset yang dibekukan, hingga pembatalan embargo ekspor minyak mentah.
Situasi ini memperpanjang ketegangan regional menyusul konflik bersenjata selama tujuh bulan penuh antara AS dan Iran, yang diperparah rentetan gempuran roket serta drone kubu Houthi menuju Arab Saudi. Posisi Selat Hormuz beralih menjadi instrumen tawar-menawar utama. Iran menuntut pelepasan jeratan ekonomi, sedangkan Washington terus memperjuangkan jaminan keselamatan navigasi laut guna mengamankan arus pasokan energi internasional.
Target Pemilu Paruh Waktu AS dan Sengketa Nuklir
Saat menghadiri Sidang Majelis Umum PBB di New York, Presiden Masoud Pezeshkian menyampaikan harapan positif terkait peluang terciptanya pakta damai bersama Washington sebelum digelarnya pemilihan paruh waktu di AS pada 3 November yang akan datang.
Walau begitu, Teheran tetap berkukuh perundingan komprehensif seputar proyek nuklir cuma dapat dimulai setelah seluruh tuntutan utama mereka dituruti seutuhnya oleh kubu Washington.
Narasumber internal tersebut menegaskan bahwa negaranya menolak menyerahkan konsesi apa pun mengenai hak berdaulat atas teknologi nuklir, khususnya hak pengayaan uranium maupun tuntutan mengirim timbunan Highly Enriched Uranium (HEU) ke luar wilayah Iran yang selama ini dipaksakan pihak AS.
Sejak lama, AS, Israel, dan blok Barat menuduh Teheran berupaya membuat senjata pemusnah massal lantaran kemampuannya memurnikan uranium hingga kadar 60 persen, mendekati standar militer 90 persen. Lembaga IAEA mendata cadangan uranium 60 persen Iran menyentuh 440,9 kg sebelum kompleks instalasinya digempur serangan gabungan militer AS dan Israel pada Juni 2025.
Kendati sempat muncul opsi pengenceran material radioaktif berkadar tinggi tersebut, dua narasumber terpercaya asal Iran membeberkan pada Mei lampau bahwa Pemimpin Tertinggi Mojtaba Khamenei telah menerbitkan dekret pelarangan pengiriman stok HEU nasional keluar dari teritorial mereka.
