Kondisi perekonomian Irak kini berada di ujung tanduk setelah terseret eskalasi militer antara Amerika Serikat (AS), Israel, serta Iran. Terhentinya aktivitas perdagangan maritim bebas di kawasan Selat Hormuz sejak penghujung Februari lalu memberikan pukulan hebat bagi negara yang mengandalkan suplai produk dari luar negeri tersebut.
Berdasarkan laporan Al Jazeera pada Sabtu (26/09/2026), Perdana Menteri (PM) Irak Ali al-Zaidi menegaskan situasi ekonomi negaranya sedang diterpa tekanan yang sangat dahsyat. Al-Zaidi mengungkapkan negaranya kehilangan pemasukan dari sektor minyak hingga US$ 60 miliar (setara Rp 1.068 triliun). Kerugian masif tersebut terjadi akibat terhentinya pengiriman sekitar 90% ekspor minyak mentah melalui jalur Teluk yang saat ini terus diperebutkan lewat diplomasi panas Washington dan Teheran.
Situasi tersebut memicu krisis serius mengingat penerimaan komoditas minyak menyumbang di atas 90% dari keseluruhan anggaran belanja negara Irak. Terganggunya jalur pelayaran di kawasan Hormuz turut melumpuhkan jalur logistik, mendongkrak biaya serta durasi pengiriman, hingga memangkas drastis arus impor barang. Seorang pedagang supermarket di Baghdad, Alaa-Eddin Sulaibi, menyebut stok barang impor di tokonya anjlok drastis dari semula 90% menjadi tinggal 70%. Pada saat bersamaan, harga barang justru melonjak sekitar 25% sampai 30%.
"Kami tidak punya pilihan selain menjual produk lokal, meskipun kualitasnya tidak sama dengan produk impor," tuturnya.
Tekanan geopolitik ini juga memperlemah nilai tukar dinar Irak terhadap greenback di pasar gelap, yang pekan lalu sempat menembus 1.600 dinar per dolar AS. Angka tersebut jauh melampaui patokan resmi pemerintah sebesar 1.300 dinar maupun posisi pra-perang di level 1.540 dinar. Selain pelemahan mata uang, Baghdad juga menghadapi seretnya pasokan uang tunai dolar AS.
Pada April lalu, rezim Presiden AS Donald Trump membekukan distribusi uang tunai fisik yang bersumber dari rekening kas minyak Irak di AS karena isu pergerakan milisi pro-Iran. Kendati pasokan sempat dibuka sebagian pada bulan Juli, Washington secara terang-terangan menuduh sejumlah perbankan swasta Irak memfasilitasi penyelundupan mata uang dolar secara masif menuju Iran.
Terkait defisit likuiditas dolar, Bank Sentral Irak (CBI) melayangkan bantahan keras dan menuding spekulan pasar sebagai penyebab lonjakan kurs di pasar paralel. Walau demikian, Penasihat Keuangan PM Irak Mudher Mohammed Salih mengungkap data berbeda. Ia menyebutkan cadangan devisa milik CBI menyusut dari kisaran US$ 106 miliar (Rp 1.886,8 triliun) sebelum meletusnya perang menjadi hanya US$ 80 miliar (Rp 1.424 triliun) di akhir Agustus.
Ziad al-Hashimi, pakar ekonomi internasional dari Anglia Ruskin University, menuturkan bahwa gejolak berkepanjangan ini membuka borok rapuhnya fondasi perekonomian Irak, terutama kecanduan kronis pada ekspor minyak dan produk konsumsi impor.
"Krisis ini telah mengungkap ketidakseimbangan yang mendalam dalam struktur ekonomi Irak, yang paling menonjol adalah ketiadaan perlindungan yang mampu melindungi ekonomi di masa gejolak," paparnya.
"Semua yang dapat dilakukan pemerintah Irak adalah langkah-langkah jangka pendek yang mungkin hanya membatasi dampaknya di masa mendatang, seperti menggunakan pinjaman, yang bukan merupakan solusi sejati," pungkas Hashimi.
